PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Gubernur Abdul Wahid dituding ikut cawe-cawe di musyawarah daerah (Musda) Golkar Riau.
Tudingan ini muncul di berbagai media dan akun TikTok sejak beberapa hari terakhir. Salah satunya akun Prog3330 yang menyebut, Gubernur Wahid secara diam-diam mendorong Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan maju sebagai Ketua Golkar Riau.
Parisman saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPD I Golkar Riau dan dinilai memiliki kedekatan politik dengan Gubernur Wahid.
Manuver ini diduga kuat sebagai bagian dari skenario besar menjegal Wakil Gubernur Riar SF Hariyanto yang disebut-sebut akan maju sebagai Ketua Golkar Riau dan sudah mendapat lampu hijau dari DPP Partai Golkar.
Sebab, bila SF Hariyanto berhasil menduduki kursi Golkar Riau, tentu kekuatan politiknya akan sulit dibendung oleh Gubernur Wahid dan bisa berdampak pada Pilkada 2030 mendatang.
Beberapa sumber internal Golkar menyebut, gerakan untuk menjegal mulai terasa sejak SF Hariyanto aktif menggalang dukungan dari sejumlah pimpinan Golkar kabupaten/kota usai dilantik sebagai Wakil Gubernur Riau.
Popularitas SF Hariyanto yang kian menanjak inilah dianggap sebagai ancaman bagi kelompok tertentu yang dekat dengan lingkar kekuasaan dan juga menginginkan kursi ketua Golkar Riau.
“Ini seperti upaya sistematis memecah konsolidasi Golkar. Gubernur mestinya fokus pada urusan pemerintahan, bukan ikut campur dalam dinamika internal partai,” ujar salah seorang politisi senior Golkar Riau yang enggan disebutkan namanya.
Dikatakan, upaya mendorong Parisman dinilai sebagai strategi politik yang sarat kepentingan. Apalagi, Parisman juga disebut-sebut sebagai tokoh yang ‘diorbitkan’ dengan harapan bisa mengimbangi pengaruh SF Hariyanto di tubuh partai beringin.
Sejauh ini, Gubernur Wahid dan Parisman Ikhwan belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan tersebut.Di sisi lain, SF Hariyanto ketika dikonfirmasi terkait masalah ini enggan berkomentar.
“Saya sekarang hanya fokus bekerja membantu gubernur membangun Riau. Kalau masalah itu, saya tidak ingin masuk,” ujar SF Hariyanto kepada wartawan, Senin (7/7/2025).
Isu Defisit Anggaran
Namun demikian, dinamika politik menjelang Musda Golkar semakin hari makin hangat. Sementara berbagai manuver untuk menjegal SF Hariyanto menuju kursi ketua Golkar Riau terus berlanjut.
Salah satunya, melalui isu defisit anggaran dengan membentuk Pansus Defisit Anggaran sebesar Rp1,7 triliun di DPRD Riau berdasarkan temuan BPK RI.
Disinyalir, pembentukan pansus tersebut menjadi salah satu upaya untuk menimpakan kesalahan kepada SF Hariyanto saat menjabat sebagai Pj Gubernur Riau.
Terkait hal ini, Anggota DPRD Riau Indra Gunawan Eet secara tegas menolak rencana pembentukan pansus tersebut.
Mantan Sekretaris Golkar Riau itu menilai, defisit anggaran bukan hanya terjadi tahun ini saja, namun pernah dialami tahun-tahun sebelumnya, bahkan sekarang juga terjadi di berbagai daerah dan pemerintah pusat.
“Tahun 2023 lalu juga terjadi defisit, tapi dengan peran Sekda dan Forkopimda, defisit tersebut bisa tertutupi,” ujar Eet kepada wartawan, Senin (7/7/2025) di Pekanbaru.
Eet menilai, defisit yang terjadi tahun anggaran 2024 memiliki dinamika berbeda. Hal itu dipengaruhi beberapa kali pergantian kepemimpinan di Riau di tahun tersebut.
Menurutnya, ada empat gubernur berbeda sepanjang tahun itu, mulai Syamsuar, Edi Natar Nasution lalu SF Hariyanto dan terakhir Rahman Hadi.
“Empat gubernur ini memiliki karakter berbeda-beda. Saat itu terjadi berbagai perubahan anggaran. Kita tahu postur APBD Riau bergantung pada DBH Migas, pajak kendaraan bermotor, pajak air tanah dan lainnya. Tapi kekuatan penuh pendapatan ada pada DBH Migas,” terangnya.
Eet mengungkap, tahun 2024 Riau menargetkan penerimaan DBH Migas sebesar Rp1,6 triliun. Namun, realisasi hanya sekitar Rp200 miliar.
Kondisi tersebut menjadi sinyal pemerintah pusat bahwa potensi defisit sudah muncul.
“Kalau kita tarik ke belakang, siapa yang duduk di Banggar saat itu? Sekarang malah mereka yang berkoar-koar ingin membentuk Pansus berdasarkan LHP BPK,” kritik Eet.
Dikatakan, terpenting saat ini adalah bagaimana membangun sinergi antara DPRD Riau dan Pemprov Riau untuk mencari solusi konkret terhadap defisit anggaran, bukan saling menyalahkan apalagi menyalahkan satu orang saja.
Lalu, akankah upaya pembentukan Pansus tersebut berhasil menjegal langkah SF Hariyanto untuk menjadi Ketua Golkar Riau? (bsh)
