JAKARTA, FOKUSRIAU.COM-Banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat tak hanya meluluhlantakan pemukiman penduduk dan fasilitas umum, bahkan sejumlah desa kini hilang.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengungkap, ratusan desa di tiga provinsi terdampak bencana banjir.
“Sebagian besar wilayah terkena dampak adalah desa. Ada beberapa desa yang hilang, karena wilayah yang tadinya permukiman berubah menjadi arus utama sungai,” kata Yandri, Kamis (4/12/2025) di Jakarta.
Namun demikian, dengan keterbatasan komunikasi dan kesulitan medan evakuasi, pemerintah belum melakukan pemetaan topografi desa-desa yang hilang.
“Jumlahnya memang ratusan yang tinggal klastering saja yang belum kita bisa lakukan berapa yang hilang, berapa yang betul-betul rusak berat atau sedang,” katanya.
Dikatakan, Kemendes PDTT saat ini terus melakukan pemantauan dan validasi data untuk memastikan jumlah desa yang terdampak. Namun, proses tersebut belum sepenuhnya rampung, karena masih banyak wilayah yang terputus jaringan dan terhambat komunikasi.
Yandri memastikan, pemerintah pusat segera merumuskan langkah bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten, guna mempercepat pemulihan desa-desa yang terdampak berat.
Arahan Presiden Prabowo adalah mengerahkan seluruh kekuatan kementerian dan lembaga untuk penanganan darurat dan pemulihan.
“Kementerian Desa sampai sekarang terus menggalang donasi. Dalam waktu dekat kami akan turun langsung, terutama ke desa-desa yang paling terdampak atau yang hilang,” ujarnya.
Dia juga menyampaikan duka mendalam atas bencana yang menimpa masyarakat desa di Sumatera dan berharap proses pemulihan dapat berjalan cepat.
“Kami berbelasungkawa. Ini ujian berat, tapi harus kita hadapi dengan sabar dan mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Selain permukiman warga, sejumlah fasilitas publik tingkat desa juga dilaporkan rusak, seperti kantor desa, posyandu hingga infrastruktur dasar lainnya. Kerusakan ini berdampak langsung pada layanan pemerintahan desa dan kebutuhan dasar masyarakat.
“Nah ini terus kita validasi dan mungkin ya fasilitas itu pasti banyak yang rusak, mungkin kantor desanya atau mungkin pelayanan posyandunya dan sebagainya, dan itu menyasar pelayanan mendasar tingkat desa,” tutur Yandri.
Pemerintah berencana memastikan data final desa terdampak dalam waktu dekat untuk mempercepat pemulihan pemerintahan desa dan layanan masyarakat.
“Kami akan pastikan jumlah desa terdampak setelah komunikasi membaik. Kami akan koordinasi langsung dengan bupati dan kepala desa agar layanan segera pulih,” tukasnya. (kps/bsh)
