PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Pemerintah Provinsi Riau gagal mempertahankan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.
Beberapa catatan penting dan temuan diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Riau, Senin kemarin.
Beberapa persoalan yang mempengaruhi turunnya penilaian di antaranya, Pemprov Riau belum menyusun anggaran penerimaan secara terukur dan rasional, termasuk pengendalian belanja dan pengelolaan utang yang tidak memadai.
“Akibatnya, Pemprov Riau tak mampu menyelesaikan seluruh realisasi belanja tahun berjalan dan kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya serta kewajiban jangka pendek berupa hutang PFK (Perhitungan Fihak Ketiga). Sementara hutang belanja masing-masing sebesar Rp40,81 miliar dan Rp1,76 triliun membebani dan mengganggu program tahun berikutnya,” kata Direktur Jendral Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI Nelson Ambarita.
Terhadap kondisi tersebut, Ketua DPRD Riau Kaderismanto mengatakan, selama ini Riau selalu mendapatkan opini WTP dan tidak pernah WDP.
“Meski penilaian itu tidak menjadi persoalan, tapi kondisi ini menjadi catatan penting bagi kita dan Pemprov Riau. Ternyata tahun 2024, pengelolaan keuangan daerah tidak baik-baik saja,” ujar Kaderismanto, Selasa (3/6/2025).
Untuk itu, dia berharap, bagi yang masih terdapat catatan-catatan agar segera diselesaikan. Sehingga ke depan, pengelolaan keuangan daerah dapat dikelola dengan baik.
“Bagaimanapun, Riau dalam beberapa waktu lalu selalu WTP. Namun tahun 2024, kita dapat WDP. Tapi kita berharap pengelolaan keuangan 2025 ini dapat transparan, akuntabel dan betul-betul dikelola dengan baik,” ulas Kaderismanto.
Dengan pengelolaan keuangan yang baik, pihaknya berharap bisa membantu percepatan pembangunan Riau sesuai target.
Dikatakan, persoalan ini baru tentang pengelolaan keuangan. Belum lagi berkaitan dengan bagaimana cara mencari uangnya.
Menurutnya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus meningkat. Karena berkaitan dengan percepatan pembangunan daerah.
“Jadi percepatan pembangunan itu tidak hanya sebagai slogan, tetapi betul-betul menjadi target kinerja. Kita berharap gubernur bisa memberikan target ke seluruh kepada OPD,” tukasnya. (tpc/bsh)
