SIAK, FOKUSRIAU.COM-Ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih membelit Pemkab Siak. Ini terlihat dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan Badan Anggaran DPRD Siak menyebut, porsi pendapatan transfer mencapai 70,9 persen dari total pendapatan daerah dan belanja senilai Rp2,3 triliun lebih.
Sedangkan kontribusi pendapatan asli daerah hanya 29,1 persen atau sebesar Rp690,37 miliar.
Dari jumlah itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang bersumber dari kinerja BUMD menjadi salah satu penyokong terbesar, yakni Rp247,42 miliar.
Namun demikian, DPRD Siak menilai, kontribusi tersebut masih perlu dievaluasi lebih dalam dari sisi konsistensi capaian beberapa tahun terakhir.
Bupati Afni juga menyadari soal ketergantungan fiskal tersebut kepada pemerintah pusat. Karena itu, Pemkab Siak terus mengupayakan peningkatan kemandirian fiskal, salah satunya melalui penguatan BUMD sebagai penyumbang PAD signifikan di masa depan.
“Siak harus bisa keluar dari bayang-bayang ketergantungan pada transfer pusat. BUMD harus menjadi motor penggerak pendapatan daerah yang nyata,” kata Afni kepada wartawan, Minggu (30/11/2025).
Saat ini, ada dua BUMD yang bisa menjadi tumpuan utama untuk meningkatkan PAD. Keduanya, PT Bumi Siak Pusako (BSP) untuk migas dan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) di bidang investasi dan kepelabuhanan.
Terkait BSP, Bupati Afni tengah mendorong audit menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan melakukan evaluasi internal untuk memastikan perusahaan dikelola lebih efektif dan efisien.
Sejumlah aspek dibenahi, menyangkut manajerial, perbaikan jaringan pipanisasi hingga wacana transformasi jalur penyaluran minyak mentah.
“Ke depan, jalur pipanisasi PT BSP tidak lagi menuju Minas, tapi langsung ke Pelabuhan Tanjung Buton. Ini bisa memangkas jarak dan menurunkan biaya, sehingga potensi profit bisa meningkat,” urai Afni.
Untuk KITB, Pemkab Siak terus memperkuat iklim investasi mengingat kawasan tersebut memiliki posisi strategis di jalur perdagangan internasional Selat Malaka.
Termasuk memperjuangkan PT Samudera Siak sebagai badan usaha pelabuhan Tanjung Buton, sehingga dapat mempertebal kontribusi ekonomi kawasan.
Banggar DPRD Siak menyebut, kondisi fiskal sejauh ini masih stabil. Namun demikian, struktur belanja dinilai masih belum optimal, karena belanja operasi mendominasi sementara belanja modal relatif rendah.
Karena itu, Banggar merekomendasikan beberapa upaya strategis ke pemkab. Seperti optimalisasi PAD, evaluasi rasio profitabilitas dan mitigasi risiko bisnis BUMD, penguatan akuntabilitas bantuan keuangan dan tata kelola fisik dan dokumen nota keuangan melalui analisis risiko dan capaian kinerja. (trp/bsh)
