PADANG, FOKUSRIAU.COM-Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memastikan, pemerintah pusat bersama Pemprov Sumatra Barat (Sumbar) terus mengebut pembangunan jalan layang atau flyover Sitinjau Lauik.
Jalan ini merupakan penghubung antara Kota Padang dengan Kabupaten Solok.
“Hari ini kami dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan meninjau progres pembangunan Jalan Layang Sitinjau Lauik I untuk memastikan pengerjaan proyek ini,” kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK, Muhammad Rachmat Kaimuddin, Senin (27/10/2025) di Padang.
Dari hasil tinjauannya, pembangunan Jalan Layang Sitinjau Lauik tergolong vital dan mendesak untuk segera dituntaskan.
Kondisi jalan dengan belokan tajam, tanjakan serta turunan ekstrem dan sisi jalan yang bersinggungan langsung dengan dinding jurang menjadi ancaman nyata bagi pengguna jalan.
“Jadi, kondisi jalan ini terutama untuk kendaraan besar seperti truk sangat tidak aman atau cukup berbahaya,” ujar Rachmat.
Karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum bersama Pemprov Sumbar dan PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) bekerja sama membangun Jalan Layang Sitinjau Lauik melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
“Jika jalan layang ini selesai, maka segmen jalannya akan lebih landai dan putarannya lebih aman bagi kendaraan,” ujarnya.
Selain untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas, pembangunan proyek senilai Rp 2,793 triliun ini juga bertujuan mempercepat dan mempermudah arus distribusi hasil bumi serta logistik dari Provinsi Sumbar ke berbagai provinsi tetangga.
Gubernur Mahyeldi mengatakan, untuk mempercepat pembangunan Jalan Layang Sitinjau Lauik, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna membahas kesesuaian teknis dan administrasi.
“Saya sudah sampaikan kepada Wakil Menteri ATR/BPN persoalan di lapangan dan meminta bantuan kepada BPN Sumbar,” ujar Mahyeldi.
Dia juga membenarkan pengerjaan proyek tersebut mengalami keterlambatan dan dikhawatirkan berdampak terhadap kebijakan di pemerintah pusat. Namun, ditegaskan, pemerintah provinsi bersama para pemangku kepentingan terkait terus berupaya mempercepat pengerjaannya. (ant)
