PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat, produksi padi di Riau sepanjang 2024 mencapai 222.006 ton gabah kering giling (GKG).
Angka ini meningkat 16.008 ton atau 7,81 persen dibandingkan produksi tahun 2023 hanya 205.970 ton GKG.
Data tersebut dirilis BPS Riau pada 3 Maret 2024 lalu. Sementara berdasarkan angka sementara subround I Januari – April 2025, yang merupakan proyeksi potensi luas panen Februari – April 2025 dan rata-rata produktivitas subround I, produksi padi Riau diperkirakan kembali meningkat sebesar 24.790 ton atau sekitar 30,39 persen.
Peningkatan produksi padi ini merupakan salah satu hasil nyata program 100 hari kerja Gubernur Abdul Wahid dan Wagub SF Hariyanto, sekaligus mendukung program prioritas nasional tentang swasembada pangan.
Selain itu, Gubernur Wahid kala itu juga sudah mengintruksikan peningkatan produksi padi dan jagung melalui gerakan daerah Percepatan Peningkatan Luas Tambah Tanam.
Program tersebut terdiri dari optimasi lahan rawa untuk meningkatkan indeks pertanaman, penggunaan mekanisasi pertanian modern, penguatan kelembagaan petani, penyuluhan dan pendampingan lapangan, serta penerapan sistem perbenihan yang lebih baik.
Demikian disampaikan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPHP) Provinsi Riau, I Wisnu Handana, yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada wartawan, Rabu (4/1/2026) di Pekanbaru.
Dijelaskan, semua pelaksanaan kegiatan telah dilaporkan Plt. Kepala Dinas TPHP saat itu, M Job Kurniawan dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan.
“Tanggal 3 Maret 2025 lalu, semua program sudah dilaporkan pak Plt kadis di hadapan pak gubernur dan Pj. Satgas Swasembada Pangan Kementan. Mereka mengapresiasi capaian tersebut,” ujar Wisnu.
Bantuan combine sudah dimanfaatkan petani, panen menjadi lebih cepat, pangkas biaya panen dan petani bisa segera tanam kembali untuk 2 bahkan ada sudah bisa sampai 3 kali tanam setahun. (Foto: Istimewa)
Namun demikian, untuk sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan di Dinas TPHP Riau pada Tahun Anggaran 2025 masih menyisakan persoalan keuangan. Ada tanggungan tunda bayar saat ini Rp5.018.704.600.
Wisnu menjelaskan, ada tiga paket pengadaan dengan nilai total sekitar Rp4,9 miliar. Paket tersebut meliputi pengadaan combine harvester senilai Rp3.864.150.600, pengadaan benih pengembangan jagung sebesar Rp428.904.000, serta pengadaan sarana produksi padi sawah dan pupuk organik untuk Kabupaten Pelalawan seluas 1.000 hektare senilai Rp698.540.000.
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran tanggal 25 Juli 2025 yang membatasi pelaksanaan anggaran. “Setelah surat edaran tersebut diterbitkan, kegiatan yang belum dilaksanakan dihentikan,” tuturnya.
Sedangkan untuk proses pembayaran pengadaan barang dan jasa telah diajukan para penyedia sejak Agustus hingga September 2025. Namun, kata Wisnu, tidak semua Surat Perintah Membayar (SPM) diproses kala itu, sehingga sebagian baru ditandatangani Plt Kepala Dinas TPHP yang baru di akhir tahun 2025.
Terkait beredarnya informasi bahwa sebagian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut tidak dilaporkan secara rinci kepada Plt Kepala Dinas TPHP Riau dan diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya tunda bayar yang kini membebani keuangan daerah, menurut Wisnu, tidak sepenuhnya benar.
Diakui, sebelumnya Gubernur Wahid telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah untuk tidak melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa.
Instruksi tersebut dikeluarkan guna menjaga stabilitas keuangan daerah, mengingat APBD Provinsi Riau saat itu mengalami defisit hingga Rp2,3 triliun.
Kebijakan tersebut ditetapkan untuk mencegah penambahan tunda bayar yang telah menumpuk di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
“Saat instruksi itu keluar, kita langsung menghentikan kegiatan. Jadi masalah adanya penyedia yang belum selesai dibayarka,n tentu tidak ada kaitannya dengan hal ini,” tukasnya. (bsh)
