KUANSING, FOKUSRIAU.COM-Bupati Kuansing Suhardiman Amby mengizinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Kuansing menggunakan kendaraan dinas selama masa cuti Lebaran.
Namun, ada aturan tegas yang harus dipatuhi. Kendaraan dinas tidak boleh digunakan untuk mudik atau bepergian ke luar daerah Kuansing.
Kebijakan itu berlaku bagi ASN yang bertugas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, seperti Dinas Kesehatan, BPBD, Satpol PP-PKP, Dinas Perhubungan hingga Dinas PUPR.
“Selama masih di Kuansing tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu dipakai mudik ke luar Kuansing,” kata Suhardiman kepada wartawan, Selasa (10/3/2026).
Menurutnya, penggunaan kendaraan dinas tetap diperbolehkan sepanjang memiliki alasan yang jelas dan berkaitan dengan tugas atau kepentingan daerah.
Misalnya untuk melakukan pengecekan proyek, meninjau kondisi jalan atau infrastruktur yang rusak, hingga penanganan situasi darurat di lapangan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar kendaraan dinas tidak digunakan sembarangan selama masa libur panjang Lebaran.
Selain menjaga kedisiplinan ASN, kebijakan ini juga menjadi bagian dari langkah efisiensi anggaran pemerintah daerah.
“Ini juga bentuk penghematan karena kondisi negara saat ini tidak baik-baik saja. Efisiensi harus dilakukan di berbagai sektor, termasuk penggunaan kendaraan dinas,” ulasnya.
Suhardiman juga mengimbau ASN Pemkab Kuansing untuk tidak bepergian ke luar kota selama masa cuti Lebaran. Dia berharap, para ASN tetap berada di daerah dan memanfaatkan momentum Lebaran untuk lebih dekat dengan masyarakat.
“Saya minta ASN tetap berada di Kuansing selama cuti Lebaran. Lebaran dan liburan saja di Kuansing sambil melihat kondisi riil masyarakat,” ujarnya.
Meski begitu, ia memberikan pengecualian bagi ASN yang memang memiliki keluarga di luar daerah. ASN tetap diperbolehkan pulang kampung, selama memiliki alasan yang jelas.
Namun secara umum, pemerintah daerah berharap sebagian besar ASN tetap berada di Kuansing, agar bisa membantu memantau kondisi wilayah dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan selama masa libur lebaran.
Dengan begitu, pemerintah daerah tetap dapat mengetahui perkembangan situasi masyarakat meski dalam suasana libur panjang. (trp/haz)
