Pemkab Kuansing Pinjam Pakai Aset Pemprov Riau, Fahdiansyah: Siap Dikelola dan Pertanggungjawabkan

Asisten I Sekretariat Daerah Kuansing, dr. Fahdiansyah, SpOG bersama sejumlah pejabat dari berbagai daerah di Riau usai penandatanganan pinjam. (Foto: Istimewa)

KUANSING, FOKUSRIAU.COM-Pemerintah Kabupaten Kuansing menyepakati sistem pinjam pakai sejumlah aset Pemprov Riau di Kuansing.

Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah antara Pemprov Riau dengan pemerintah kabupaten/kota se-Riau di Balai Serindit, Pekanbaru, Jumat (13/3/2026).

Bupati Kuansing Suhardiman Amby diwakili Asisten I Sekretariat Daerah Kuansing, dr. Fahdiansyah, SpOp usai penandatanganan menyebut, perjanjian ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan aset daerah berjalan tertib dan akuntabel.

“Penandatanganan perjanjian pinjam pakai barang milik daerah ini sangat penting sebagai langkah dasar untuk menjaga aset daerah agar dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” ujarnya.

Dijelaskan, kerja sama ini juga berkaitan dengan keberadaan Gedung Koperasi Desa Merah Putih, yang merupakan bagian dari program nasional pemerintah pusat.

Menurutnya, aset tersebut harus dikelola dengan baik karena berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

“Apalagi ini menyangkut keberadaan aset Gedung Koperasi Desa Merah Putih yang merupakan program nasional. Aset ini harus kita amankan,” ulasnya.

Fahdiansyah menambahkan, sejauh ini Kabupaten Kuantan Singingi termasuk daerah dengan progres pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih yang cukup baik di Provinsi Riau.

Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Kuansing juga membawa sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Drs. Masnur Judin, MM, Plt Kadis Sosial PMD Dody Fotriawan, Kepala BPKAD Jafrinaldi, AP, MSi dan Sekretaris Diskominfo Hevi H. Antoni.

Hadir juga Staf Ahli Menteri Koperasi Bidang Kebijakan Publik Koko Hariono, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dan jajaran pemerintah daerah dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Melalui kesepakatan tersebut, diharapkan pengelolaan aset milik pemerintah dapat berjalan lebih tertib, transparan dan memberi manfaat bagi masyarakat daerah. (haz)

Exit mobile version