PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM–Bupati Siak Afni Zulkifli mengajak anggota DPR dan DPD RI asal Riau memperkuat soliditas dalam memperjuangkan keadilan fiskal daerah ke pemerintah pusat.
Seruan itu disampaikan dalam forum silaturahmi dan halal bihalal Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau di Balai Dang Merdu BRK Syariah, Minggu (12/4/2026).
Dalam forum yang dihadiri Plt Gubernur Riau SF Hariyanto serta sejumlah tokoh masyarakat dan legislator, Afni menegaskan, daerah berhak memperoleh porsi adil dari pengelolaan sumber daya alam.
Ia menolak anggapan bahwa daerah hanya bergantung pada pusat. “Kita memperjuangkan hak masyarakat, bukan meminta belas kasihan,” tegasnya.
Afni menjelaskan, tekanan fiskal saat ini semakin terasa akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH). Untuk Kabupaten Siak, DBH tahun 2026 hanya sekitar setengah dari yang diharapkan.
Selain itu, masih terdapat kekurangan penyaluran DBH periode 2023–2024 dengan nilai signifikan yang belum diterima daerah.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, terutama di sektor pelayanan publik dan infrastruktur hingga ke wilayah pelosok.
Di sisi lain, perubahan kebijakan nasional dari skema money follow function menjadi money follow program turut mengubah pola distribusi anggaran.
Daerah kini dituntut menyesuaikan program dengan prioritas pusat, meski ruang keterlibatan dinilai belum optimal.
Meski begitu, Pemkab Siak tetap berkomitmen mendukung program nasional dengan memastikan implementasinya memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Afni juga meminta dukungan konkret legislator Riau di Senayan untuk membuka akses komunikasi dengan kementerian dan mengawal pencairan hak fiskal daerah yang tertunda.
“Kita perlu satu suara. Jika bersama, perjuangan akan lebih kuat untuk kepentingan masyarakat Riau,” ujarnya.
Hasil pertemuan tersebut melahirkan sejumlah kesepakatan, di antaranya pembentukan forum komunikasi anggota DPR/DPD RI asal Riau serta rencana pendirian sekretariat bersama di Jakarta sebagai pusat koordinasi.
Sementara itu, SF Hariyanto menekankan pentingnya sinergi antara unsur adat, agama dan pemerintah dalam menghadapi keterbatasan fiskal.
Konsep “tali berpilin tiga” dinilai menjadi kekuatan sosial dalam menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan daerah.
Ditambahkan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah strategis, termasuk melalui peningkatan kinerja seluruh unit Samsat di Riau. (bsh)
