KUANSING, FOKUSRIAU.COM-Bayang-bayang kenaikan harga kebutuhan pokok mulai terasa di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Meski saat ini harga masih relatif stabil, pemerintah daerah mengingatkan adanya potensi tekanan yang bisa memicu lonjakan harga dalam waktu dekat.
Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, secara terbuka mengingatkan bahwa dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM non subsidi tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, sektor distribusi menjadi titik paling rentan yang dapat memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.
“Kalau distribusi terganggu, maka harga di pasar pasti ikut bergerak. Ini yang harus kita antisipasi sejak dini,” ujar Suhardiman Amby, Selasa (5/5/2026).
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang mulai terlihat adalah pergeseran konsumsi BBM di masyarakat. Pengguna BBM non subsidi beralih ke BBM subsidi untuk menekan biaya operasional. Kondisi ini memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.
Dampaknya tidak sederhana. Angkutan bahan pokok dihadapkan pada dua pilihan sulit: tetap menggunakan BBM subsidi dengan risiko antrean panjang, atau beralih ke BBM non subsidi dengan harga lebih tinggi.
“Kalau mereka antre berjam-jam, kualitas barang bisa terganggu. Tapi kalau beli BBM non subsidi, biaya angkut meningkat. Ini ujungnya akan dibebankan ke harga jual,” jelasnya.
Situasi tersebut, kata dia, secara langsung meningkatkan biaya logistik. Dalam rantai distribusi, kenaikan biaya transportasi hampir selalu berujung pada kenaikan harga barang di pasaran.
Di sisi lain, Pemkab Kuansing mengakui tidak memiliki ruang fiskal yang cukup untuk melakukan intervensi. Subsidi transportasi bahan pokok yang sebelumnya sempat diberikan kini tidak lagi bisa dilanjutkan.
“Kondisi keuangan daerah kita terbatas. Untuk membiayai kebutuhan rutin saja sudah cukup berat. Jadi kita tidak bisa lagi memberikan subsidi transportasi,” tegas Suhardiman.
Meski demikian, ia memastikan bahwa secara ketersediaan, stok BBM subsidi di wilayah Kuansing sebenarnya masih mencukupi. Persoalan utama terletak pada distribusi yang belum sepenuhnya tepat sasaran.
Salah satu faktor yang disebut cukup mengganggu adalah maraknya aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI). Aktivitas ilegal ini menggunakan rakit dompeng yang mengonsumsi BBM subsidi dalam jumlah besar.
“Satu rakit bisa habiskan dua jeriken solar. Kalau ada ratusan hingga ribuan yang beroperasi, ini jelas menyedot BBM subsidi dalam jumlah besar,” ungkapnya.
Menurutnya, kebocoran distribusi BBM subsidi inilah yang memperparah antrean di SPBU dan mengganggu kebutuhan sektor lain yang lebih prioritas, termasuk distribusi bahan pokok.
Untuk itu, ia meminta pengawasan distribusi BBM subsidi diperketat. SPBU diharapkan hanya melayani kendaraan yang memenuhi syarat dan menggunakan barcode resmi sesuai ketentuan.
“Penyaluran harus tepat sasaran. Kalau ini bisa dijaga, maka distribusi akan lancar dan harga bahan pokok bisa tetap stabil,” katanya.
Lebih lanjut, Suhardiman menilai stabilitas harga tidak hanya bergantung pada ketersediaan barang, tetapi juga efisiensi distribusi. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan rantai pasok tetap berjalan optimal.
Ia juga mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan BBM subsidi agar tidak memperparah kondisi yang ada.
“BBM subsidi itu untuk masyarakat yang berhak. Kalau semua ikut-ikutan, tentu akan terjadi tekanan di lapangan,” ujarnya.
Dengan berbagai tantangan tersebut, Pemkab Kuansing kini menempatkan pengawasan distribusi BBM sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga. Tanpa perbaikan di sektor ini, potensi kenaikan harga sembako dinilai sulit dihindari.
Peringatan ini menjadi sinyal penting bagi pelaku pasar dan masyarakat. Dalam situasi ekonomi yang dinamis, perubahan kecil di sektor energi dapat berdampak besar pada harga kebutuhan sehari-hari. (trp/bsh)
