JAKARTA, FOKUSRIAU.COM-Perubahan dunia kerja yang bergerak cepat menjadi tantangan baru bagi aparatur negara. Di tengah gelombang transformasi digital dan kecerdasan buatan (AI), Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengingatkan pentingnya ASN memiliki kemampuan belajar yang kuat, integritas dan budaya kerja kolaboratif.
Pesan itu disampaikan Yassierli kala melantik 976 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (20/5/2026). Pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi regenerasi birokrasi ketenagakerjaan nasional di tengah perubahan pola industri dan kebutuhan tenaga kerja yang semakin dinamis.
Di hadapan ratusan ASN yang baru dilantik, Yassierli menegaskan, jabatan bukan sekadar status administratif. Menurutnya, ASN harus mampu menjadi motor perubahan dan menghadirkan pelayanan publik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha.
“Saya percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan,” ujar Yassierli saat memimpin pengambilan sumpah dan janji jabatan.
Dari total 976 ASN yang dilantik, sebanyak 954 orang resmi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menariknya, 560 di antaranya langsung menempati jabatan fungsional pada pengangkatan pertama. Selain itu, terdapat 21 ASN yang beralih ke jabatan fungsional dan satu pejabat struktural tingkat JPT Pratama yang beralih menjadi Mediator Hubungan Industrial Madya.
Komposisi tersebut mencerminkan arah reformasi birokrasi pemerintah yang kini semakin menitikberatkan pada penguatan jabatan berbasis keahlian atau kompetensi teknis. Model birokrasi seperti ini dinilai lebih adaptif menghadapi tantangan ketenagakerjaan modern, termasuk perubahan akibat digitalisasi industri dan otomatisasi kerja.
Yassierli menyebut, penguatan sistem merit di lingkungan ASN akan membuat proses penilaian karier lebih kompetitif. Penempatan jabatan tidak lagi hanya bergantung pada senioritas, tetapi juga kemampuan dan rekam jejak kerja.
“Sistem seleksi dan penentuan siapa yang layak akan semakin kompetitif dan transparan,” katanya.
Pesan paling kuat dalam pelantikan tersebut justru muncul saat Menaker berbicara soal integritas. Ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar ASN bukan hanya soal pekerjaan, tetapi menjaga diri dari praktik yang dapat merusak nama institusi.
Yassierli meminta seluruh ASN menjauhi gratifikasi, nepotisme dan konflik kepentingan. Menurutnya, integritas menjadi fondasi utama birokrasi yang dipercaya publik.
“Integritas itu mudah diucapkan, tetapi dalam praktiknya tidak mudah karena banyak godaannya,” ujarnya.
Pernyataan itu relevan dengan tuntutan publik terhadap reformasi pelayanan pemerintahan yang lebih bersih dan profesional. Dalam beberapa tahun terakhir, isu transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian serius di banyak lembaga negara, termasuk sektor pelayanan ketenagakerjaan.
Selain integritas, Yassierli juga menekankan pentingnya growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Ia menilai ASN saat ini tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Perkembangan teknologi membuat kompetensi harus terus diperbarui.
Dia secara khusus menyinggung pentingnya penguasaan teknologi informasi dan AI bagi ASN di Kemnaker. Menurutnya, kemampuan memahami data, komunikasi publik, hingga administrasi digital akan menjadi kebutuhan dasar birokrasi modern.
“Banyak hal yang harus kita pelajari, mulai dari TI, AI, database, komunikasi, public relations hingga administrasi,” katanya.
Pesan tersebut menunjukkan, transformasi digital kini bukan lagi sekadar wacana di lingkungan pemerintahan. AI dan sistem digital mulai masuk dalam pola kerja birokrasi, termasuk pelayanan ketenagakerjaan, pengawasan hubungan industrial, hingga pengelolaan data tenaga kerja nasional.
Di sisi lain, Yassierli juga mengingatkan pentingnya membangun budaya kerja yang solid di internal Kemnaker. Ia mengaku ingin menghapus sekat antarunit kerja agar seluruh pegawai memiliki semangat sebagai satu institusi yang sama.
Menurutnya, ego sektoral hanya akan memperlambat pelayanan dan menghambat efektivitas program pemerintah. Karena itu, ia meminta ASN memperkuat kerja tim dan memperbesar semangat kolaborasi. “Saya berusaha menghilangkan sekat-sekat. Semua kita adalah satu Kemnaker,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada FokusRiau.Com.
Pelantikan hampir seribu ASN ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tengah memperkuat sumber daya manusia birokrasi di sektor ketenagakerjaan. Langkah itu dinilai penting mengingat tantangan dunia kerja Indonesia ke depan semakin kompleks, mulai dari bonus demografi, disrupsi teknologi, hingga persaingan tenaga kerja global.
Bagi para ASN yang baru dilantik, tugas mereka tidak hanya menjalankan administrasi negara. Lebih dari itu, mereka dituntut mampu menjadi wajah birokrasi modern yang cepat, bersih, dan responsif terhadap perubahan zaman.
Dengan dorongan integritas, kemampuan adaptasi teknologi, dan budaya kerja kolaboratif, Kemnaker berharap birokrasi ketenagakerjaan dapat bergerak lebih lincah dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia industri yang terus berubah. (bsh)
