PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Program nasional Koperasi Merah Putih (KMP) di Riau menunjukkan progres signifikan dengan capaian pembangunan fisik mencapai 58 persen. Namun di balik perkembangan tersebut, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan besar berupa keterbatasan lahan yang berpotensi menghambat penyelesaian sekitar 800 gerai yang belum memasuki tahap pembangunan.
Persoalan tersebut menjadi sorotan saat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto meninjau langsung pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kampar, Kamis (11/6/2026).
Program yang menjadi salah satu agenda strategis Pemerintah Pusat dalam memperkuat ekonomi kerakyatan itu ditargetkan membangun 1.862 gerai Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah Riau. Gerai-gerai tersebut diharapkan menjadi pusat distribusi ekonomi masyarakat sekaligus memperluas akses usaha dan perdagangan di tingkat desa maupun kelurahan.
Menurut SF Hariyanto, perkembangan pembangunan di Kabupaten Kampar menjadi salah satu yang cukup positif. Dari target 250 gerai yang dialokasikan untuk daerah tersebut, sebanyak 73 unit telah selesai dibangun.
“Kami mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Kampar yang telah membantu menyiapkan lahan strategis sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai target,” kata SF Hariyanto saat meninjau lokasi pembangunan.
Kabupaten Kampar menjadi salah satu wilayah yang menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan program Koperasi Merah Putih. Dukungan pemerintah daerah dinilai berperan penting, terutama dalam penyediaan lahan yang menjadi syarat utama pembangunan gerai.
Keberadaan gerai-gerai tersebut tidak hanya ditujukan sebagai bangunan fisik semata. Pemerintah berharap Koperasi Merah Putih mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan produktivitas pelaku usaha kecil dan memperkuat rantai distribusi kebutuhan pokok di daerah.
SF Hariyanto menilai program ini memiliki potensi menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.
Selain membuka peluang usaha baru, kehadiran koperasi juga diharapkan memperluas akses pemasaran produk lokal serta meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat masyarakat.
Riau Kejar Penyelesaian 1.063 Gerai Tahap Awal
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM Provinsi Riau, Taufik OH menjelaskan, sampai Mei 2026 terdapat 1.063 gerai yang masuk dalam gelombang pembangunan tahap awal.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 241 unit telah selesai dibangun sepenuhnya, sementara sisanya masih berada pada berbagai tahap pengerjaan. Secara keseluruhan, progres pembangunan tahap awal telah mencapai sekitar 58 persen.
Pemerintah Provinsi Riau kini fokus mengejar penyelesaian seluruh gerai dalam gelombang pertama sebelum memasuki tahap lanjutan.
“Kami menargetkan 1.063 unit yang sudah masuk proses pembangunan dapat diselesaikan hingga 100 persen pada tahap berikutnya,” ujar Taufik.
Penyelesaian pembangunan tahap awal menjadi penting karena gerai-gerai tersebut nantinya akan menjadi dasar operasional program Koperasi Merah Putih yang telah dirancang pemerintah pusat.
Kendala Lahan Jadi Hambatan Utama
Di tengah percepatan pembangunan, persoalan ketersediaan lahan masih menjadi tantangan terbesar.
Menurut Taufik, sekitar 800 gerai yang belum masuk tahap pembangunan masih terkendala persoalan lokasi dan luas tanah yang belum memenuhi standar. Pemerintah pusat menetapkan setiap lokasi pembangunan harus memiliki luas minimal 1.000 meter persegi.
Sementara di sejumlah daerah, lahan yang tersedia masih berada di bawah ketentuan tersebut sehingga belum dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan.
“Untuk sisa sekitar 800 unit lagi, kendala utamanya memang pada ketersediaan lahan. Ada lokasi yang belum tersedia, ada juga yang luas lahannya belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan pusat,” jelasnya.
Persoalan ini menjadi krusial karena tanpa kepastian lahan, target pembangunan seluruh gerai Koperasi Merah Putih di Riau berpotensi mengalami keterlambatan.
Selain berdampak pada target fisik, hambatan tersebut juga dapat mempengaruhi percepatan operasional koperasi yang dirancang untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat.
Menunggu Verifikasi dan Serah Terima Aset
Meski sebagian gerai telah selesai dibangun, operasional penuh Koperasi Merah Putih belum dapat dilakukan. Saat ini, pemerintah masih menunggu proses verifikasi dan validasi dari tim pusat sebelum dilakukan serah terima aset kepada Agrinas, yang bertugas sebagai pelaksana lanjutan program.
Proses serah terima menjadi tahapan penting karena akan menentukan kapan fasilitas pendukung mulai ditempatkan di setiap gerai.
Menurut Taufik, setelah seluruh administrasi dan verifikasi selesai, Agrinas akan melengkapi gerai dengan berbagai sarana operasional.
Fasilitas tersebut mencakup kendaraan operasional, peralatan kantor, meja, kursi hingga pendingin ruangan yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas koperasi.
“Pembangunan fisik memang sudah berjalan, tetapi belum dilakukan serah terima karena tim verifikasi pusat belum turun. Setelah proses itu selesai, fasilitas pendukung akan langsung ditempatkan,” katanya.
Dampak Ekonomi dan Tantangan Ke Depan
Program Koperasi Merah Putih merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam memperkuat ekonomi berbasis masyarakat. Dengan target 1.862 gerai di Riau, program ini berpotensi menjadi jaringan ekonomi terbesar yang menjangkau hingga tingkat desa.
Jika seluruh target dapat direalisasikan, keberadaan gerai-gerai tersebut diperkirakan akan meningkatkan akses masyarakat terhadap distribusi barang, memperkuat koperasi lokal, serta membuka peluang usaha baru di berbagai daerah.
Namun keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah menyelesaikan persoalan lahan yang saat ini menjadi hambatan utama.
Tanpa percepatan penyediaan lokasi yang memenuhi standar, target pembangunan secara penuh berisiko tertunda, sehingga manfaat ekonomi yang diharapkan masyarakat juga akan lebih lama dirasakan.
Bagi Riau yang memiliki wilayah luas dan banyak kawasan pedesaan, keberhasilan pembangunan Koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi indikator capaian proyek fisik, tetapi juga menjadi ujian efektivitas kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam membangun ekosistem ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. (mcr)
