SIAK, FOKUSRIAU.COM-Disiplin pegawai di Kabupaten Siak tampaknya masih harus menjadi perhatian serius bupati. Saat ini, ada sejumlah pegawai yang tidak masuk kerja lebih dari setahun, masih tetap menerima gaji.
Tentu saja hal ini, selain melanggar aturan kepegawaian juga merugikan daerah. Hal ini sekaligus menunjukan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap disiplin dan kinerja pegawainya.
“Hasil investigasi internal menemuakan 5-6 pegawai di salah satu OPD yang sudah setahun lebih tak masuk kerja, tapi ternyata masih menerima gaji. Tentu ini menjadi temuan yang mengejutkan dan akan ditindaklanjuti,” kata Bupati Afni dalam keterangan tertulisnya kepada FokusRiau.Com, Selasa (16/9/2025).
Dikatakan, temuan ini merupakan salah satu bentuk kebocoran anggaran yang membebani keuangan daerah.
Karena itu, Afni menegaskan perlunya langkah penertiban.
Menurutnya, tindakan tegas harus diambil agar tidak terjadi pembiaran terhadap pelanggaran disiplin yang merugikan keuangan daerah.
Dia memastikan, pegawai yang terbukti melanggar akan segera diberhentikan.
“Aturan harus ditegakkan. Ini demi menjaga keadilan dan efisiensi anggaran,” katanya.
Saat ini, sekitar Rp1,1 triliun atau sekitar 45 persen dari total asumsi Rp2,2 triliun RAPBD-P dialokasikan untuk belanja pegawai.
Afni menilai, anggaran sebesar itu seharusnya dikelola dengan baik agar tidak sia-sia dan dapat diarahkan ke program-program yang lebih produktif.
Dia telah meminta Inspektorat dan para Kepala OPD untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kehadiran dan kedisiplinan pegawai. Ia juga mengingatkan agar sistem pengendalian internal diperkuat untuk mencegah kasus serupa terulang.
“Ini juga soal menjaga kepercayaan rakyat Siak. Jangan sampai ada yang tidak bekerja tapi tetap menerima hak. Itu tidak adil bagi pegawai lain yang sudah bekerja keras dan juga tidak adil bagi rakyat Siak yang susah mencari pekerjaan,” tukasnya. (bsh)
