PADANG, FOKUSRIAU.COM-Di tengah meningkatnya capaian pembangunan manusia di Sumatera Barat (Sumbar), persoalan mendasar sektor kesehatan ternyata belum sepenuhnya tuntas. Sampai pertengahan 2026, delapan puskesmas di sejumlah daerah kekurangan tenaga kesehatan.
Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas layanan dasar masyarakat, terutama di wilayah dengan akses terbatas.
Dinas Kesehatan Sumatera Barat mencatat, kekurangan tenaga medis itu tersebar di beberapa kabupaten yang memiliki tantangan geografis cukup berat. Mulai dari kepulauan sampai daerah dengan jarak tempuh pelayanan yang jauh dari pusat kota.
Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat, Aklima mengatakan, pemerintah daerah masih berupaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan agar pelayanan di tingkat puskesmas bisa berjalan optimal.
“Masih ada delapan puskesmas yang memerlukan tambahan tenaga kesehatan. Sebagian besar berada di daerah dengan keterbatasan akses,” ujar Aklima, Kamis (14/5/2026) di Padang.
Dijelaskan, kekurangan tenaga kesehatan tersebut tersebar di tiga puskesmas di Kabupaten Kepulauan Mentawai, tiga puskesmas di Kabupaten Solok, satu puskesmas di Kabupaten Limapuluh Kota dan satu puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan.
Menurutnya, persoalan utama bukan hanya jumlah tenaga medis, tetapi juga kelengkapan profesi kesehatan di setiap fasilitas layanan. Beberapa puskesmas belum memiliki komposisi tenaga yang sesuai standar pelayanan kesehatan dasar.
Akibatnya, pelayanan tertentu masih harus dirujuk ke fasilitas kesehatan lain yang jaraknya cukup jauh dari permukiman warga.
“Masih ada puskesmas yang belum lengkap tenaga kesehatannya. Ini tentu berdampak pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Padahal, puskesmas menjadi garda terdepan layanan kesehatan masyarakat. Di fasilitas inilah warga pertama kali mendapatkan pemeriksaan, pengobatan, layanan ibu dan anak, hingga penanganan penyakit menular.
Kondisi tersebut juga menggambarkan masih adanya ketimpangan distribusi tenaga kesehatan di Sumatera Barat. Wilayah perkotaan relatif lebih mudah memenuhi kebutuhan tenaga medis dibanding daerah terpencil dan kepulauan.
Secara umum, ratusan puskesmas di 19 kabupaten dan kota di Sumbar sebenarnya sudah memiliki tenaga kesehatan yang cukup lengkap. Profesi yang tersedia meliputi dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga farmasi, ahli gizi hingga tenaga laboratorium medik.
Namun, tantangan pemerataan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Selain faktor geografis, keterbatasan fasilitas penunjang dan minimnya minat tenaga medis bertugas di daerah terpencil ikut memengaruhi kondisi tersebut.
Persoalan serupa juga terjadi di rumah sakit daerah. Dari total 25 rumah sakit umum daerah (RSUD) di Sumatera Barat, baru 16 rumah sakit yang memiliki tujuh dokter spesialis dasar secara lengkap.
Artinya, masih ada sekitar 10 rumah sakit yang belum memenuhi standar layanan spesialis secara optimal.
Beberapa rumah sakit yang masih mengalami kekurangan dokter spesialis antara lain RSUD Tapan, RSUD Ahmad Syafii Maarif, RSUD Kamang Baru, RSUD Tuanku Rao, RSUD Kepulauan Mentawai, RSUD Sungai Rumbai, RSUD Batang Sangir, RSUD Pasaman Barat, RSUD Serambi Madinah, dan RSUD dr Sadikin.
Kondisi ini membuat sebagian pasien harus dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas lebih lengkap, terutama untuk penanganan penyakit berat dan tindakan medis tertentu.
Di sisi lain, keberadaan RSUP Dr M Djamil Padang menjadi penopang utama layanan kesehatan rujukan di Sumatera Barat. Rumah sakit kelas A milik Kementerian Kesehatan itu menjadi pusat rujukan pasien dengan kondisi medis kompleks dari berbagai daerah di Sumbar.
Dengan dukungan tenaga medis spesialis dan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, rumah sakit tersebut dinilai berperan penting dalam menutupi keterbatasan layanan di sejumlah RSUD.
Meski masih menghadapi tantangan distribusi tenaga kesehatan, sektor kesehatan Sumatera Barat menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu terlihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus mengalami kenaikan.
Pada 2025, IPM Sumatera Barat tercatat mencapai 77,27. Angka itu naik 0,84 poin dibanding tahun sebelumnya yang berada di level 76,43.
Capaian tersebut menempatkan Sumbar di posisi keenam nasional dalam periode 2024 hingga 2026. Peningkatan IPM itu dipengaruhi oleh perbaikan layanan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian, pemerataan layanan kesehatan dinilai tetap menjadi faktor penting agar peningkatan kualitas hidup masyarakat tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.
Keterbatasan tenaga kesehatan di puskesmas daerah terpencil menjadi sinyal bahwa pembangunan sektor kesehatan masih membutuhkan perhatian serius, terutama dalam memastikan seluruh warga mendapat akses layanan medis yang setara. (kps)
