PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Ancaman musim kemarau 2026 diprediksi datang lebih awal dan berlangsung lebih kering. Hal ini membuat Pemerintah Provinsi Riau bergerak cepat. Langkah antisipasi disiapkan untuk menjaga stabilitas produksi pangan, khususnya komoditas padi yang menjadi andalan daerah.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebelumnya telah memperingatkan potensi kemarau panjang tahun ini. Kondisi itu dinilai berisiko besar terhadap lahan pertanian di Riau yang mayoritas masih bergantung pada air hujan.
Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Riau, Wisnu Handana mengatakan, gejala kekeringan mulai terlihat di sejumlah wilayah sentra produksi padi. Di antaranya Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Pelalawan, Siak dan Kepulauan Meranti.
“Sebagian besar sawah kita tadah hujan, sehingga sangat rentan ketika curah hujan menurun drastis,” ujar Wisnu, Rabu (8/4/2026).
Sebagai respons, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto telah mengeluarkan surat edaran resmi yang menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk mengambil langkah cepat. Kebijakan ini bertujuan mengamankan produksi pangan selama musim tanam 2026.
Dalam edaran tersebut, pemerintah daerah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan serta memperkuat sistem peringatan dini. Petugas lapangan juga ditugaskan memantau kondisi tanaman, sumber air, serta perkembangan cuaca secara berkala.
Selain itu, percepatan masa tanam menjadi prioritas utama. Pemerintah mendorong optimalisasi luas tambah tanam (LTT), termasuk memanfaatkan lahan bera, sawah irigasi hingga lahan kering untuk komoditas alternatif seperti jagung dan umbi-umbian.
Kesiapan sarana produksi juga menjadi perhatian. Mulai dari benih, pupuk, pestisida, hingga alat mesin pertanian harus dipastikan tersedia. Termasuk dukungan terhadap penyerapan hasil panen melalui Bulog, BUMD pangan, dan mitra strategis lainnya.
Pemprov juga mengarahkan penggunaan varietas padi tahan kekeringan serta penerapan teknologi hemat air. Di sisi lain, infrastruktur pendukung seperti pompa air, embung, hingga jaringan irigasi diminta dioptimalkan untuk menjaga pasokan air di lahan pertanian.
Langkah lain yang tak kalah penting adalah mendorong pengolahan lahan tanpa bakar dengan memanfaatkan alat dan mesin pertanian, sebagai bagian dari upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Meski produksi padi Riau tercatat meningkat 12,7 persen dalam periode 2023–2025, pemerintah tidak ingin capaian tersebut tergerus dampak perubahan iklim.
“Koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar produksi pangan tetap terjaga di tengah ancaman kemarau panjang,” ujar Wisnu. (bsh)
