PELALAWAN, FOKUSRIAU.COM-Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mempercepat pembangunan sekat kanal dan pengelolaan tata air gambut di Kabupaten Pelalawan, Riau, sebagai langkah strategis menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat selama musim kemarau 2026.
Langkah tersebut difokuskan pada upaya menjaga muka air gambut tetap tinggi agar lahan tidak mengering dan mudah terbakar. Pemerintah menilai pengendalian tata air menjadi faktor paling menentukan dalam mencegah kebakaran berulang yang selama ini menjadi ancaman serius bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan perekonomian daerah.
Pelalawan menjadi salah satu wilayah prioritas karena memiliki bentang lahan gambut yang luas serta masuk dalam kawasan dengan tingkat kerawanan karhutla yang tinggi. Jika tidak dikelola dengan baik, gambut yang mengering dapat menjadi sumber kebakaran besar yang sulit dipadamkan dan menimbulkan dampak lintas wilayah.
Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat saat meninjau kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Kampar-Sungai Gaung yang mencakup Pulau Mendol dan Desa Pulau Muda menegaskan bahwa pengendalian air merupakan benteng utama pencegahan kebakaran.
Menurut Jumhur, pembangunan sekat kanal bertujuan menahan aliran air agar tidak cepat keluar dari kawasan gambut. Dengan demikian, kelembapan tanah dapat terjaga lebih lama selama musim kemarau.
“Gerakan bersama untuk menggenangi air seperti yang kita lakukan di sini adalah membangun sekat-sekat kanal, membuat semacam bendungan dengan membatasi debit air sehingga airnya bisa melimpah ke sekitar. Itu bagian dari upaya mitigasi agar bencana kebakaran lahan bisa dikurangi,” kata Jumhur.
Gambut Rusak Masih Mencapai 3,31 Juta Hektare
Penguatan pengelolaan gambut menjadi semakin penting mengingat luas kerusakan yang masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
Data KLH menunjukkan, Indonesia memiliki sekitar 13,36 juta hektare lahan gambut. Dari jumlah tersebut, sekitar 3,31 juta hektare telah mengalami degradasi dan membutuhkan upaya pemulihan.
Kerusakan gambut tidak hanya meningkatkan risiko kebakaran, tetapi juga memperbesar emisi karbon, mempercepat penurunan kualitas lingkungan, serta mengganggu fungsi hidrologi kawasan. Karena itu, strategi pencegahan kini tidak lagi berfokus pada pemadaman api, melainkan mengutamakan pencegahan sejak dini melalui pengelolaan air.
KLH mendorong pendekatan terpadu yang mencakup pembangunan sekat kanal, pemulihan kawasan penyangga, revegetasi, serta pengawasan kondisi muka air tanah secara berkelanjutan.
Kebutuhan Sekat Kanal Masih Sangat Besar
Meski pembangunan infrastruktur pengendalian gambut terus dilakukan, kebutuhan sekat kanal di Indonesia masih jauh dari target.
KLH mencatat kebutuhan sekat kanal di tujuh provinsi rawan karhutla mencapai sekitar 538.568 unit. Namun hingga saat ini baru tersedia sekitar 45.430 unit yang digunakan untuk mengamankan sekitar 269.284 kilometer jaringan kanal.
Data tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan besar antara kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur pengelolaan air gambut.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam memperkuat mitigasi karhutla, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki hamparan gambut luas seperti Riau.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga mulai menerapkan sistem pemantauan muka air tanah secara real time serta mekanisme berbagi air atau water sharing untuk menjaga kelembapan kawasan gambut secara lebih efektif.
Pendekatan berbasis teknologi tersebut diharapkan mampu memberikan peringatan dini ketika muka air tanah turun ke level yang berpotensi memicu kebakaran.
Karhutla Tidak Hanya Mengancam Lingkungan
Ancaman karhutla tidak semata-mata berdampak pada kerusakan lingkungan. Kebakaran gambut dalam skala besar juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar.
Pengalaman sejumlah kejadian karhutla sebelumnya menunjukkan kebakaran dapat mengganggu aktivitas perkebunan, transportasi, pendidikan, hingga pelayanan publik akibat kabut asap yang meluas.
Bagi Riau, yang menjadi salah satu pusat industri perkebunan dan kehutanan nasional, karhutla juga dapat memengaruhi iklim investasi karena meningkatkan risiko operasional bagi dunia usaha.
Selain itu, kebakaran lahan gambut sering kali memicu persoalan kesehatan masyarakat akibat paparan asap berkepanjangan yang menyebabkan peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Karena itu, penguatan sistem pencegahan dinilai jauh lebih efektif dan ekonomis dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi.
Desa Peduli Gambut Diperkuat
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, KLH juga memperluas Program Desa Mandiri Peduli Gambut berbasis konsep 3R, yaitu rewetting atau pembasahan kembali gambut, revegetasi, dan revitalisasi ekonomi masyarakat.
Program tersebut dirancang untuk tidak hanya menjaga ekosistem gambut tetap sehat, tetapi juga menciptakan sumber penghidupan yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.
Pendekatan ini dinilai penting karena keberhasilan perlindungan gambut sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran.
Di Pelalawan, keterlibatan masyarakat telah terlihat melalui aktivitas rutin yang dilakukan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
Perwakilan MPA Teluk Meranti, Marlizar, mengatakan patroli dilakukan setiap hari untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini sebelum meluas menjadi bencana.
“Kami setiap hari melakukan patroli bersama masyarakat. Semoga dengan kedatangan Pak Menteri semakin banyak sekat kanal yang dibangun karena sangat penting untuk mencegah kebakaran,” ujarnya.
Kolaborasi Jadi Kunci Pencegahan Karhutla
Pemerintah menegaskan, pengendalian karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Kompleksitas persoalan gambut menuntut keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, sektor swasta, hingga masyarakat.
Dukungan dari dunia usaha juga mulai diperkuat. Direktur APP Group Suhendra Wiriadinata menyebut pencegahan kebakaran membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang konsisten dan berkelanjutan.
Menurut dia, kontribusi perusahaan tidak hanya berupa pembangunan sekat kanal, tetapi juga penyediaan sarana pencegahan kebakaran serta peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan sekitar operasional perusahaan.
Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan keberhasilan menjaga gambut tetap basah akan menjadi faktor penentu dalam menekan risiko karhutla di masa depan.
Dengan musim kemarau yang mulai berlangsung di sejumlah wilayah, percepatan pembangunan sekat kanal di Pelalawan menjadi salah satu langkah strategis untuk melindungi jutaan hektare gambut, mengurangi ancaman kabut asap, serta menjaga stabilitas ekonomi dan lingkungan di Riau dalam jangka panjang. (rci)
