PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Riau terus berjalan. Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (14/10/2026) meresmikan 87 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari peresmian serentak 980 dapur di 16 provinsi di Indonesia.
Di tengah bertambahnya fasilitas pelayanan, BGN mencatat 683 SPPG di Riau telah beroperasi. Namun, 13 dapur lainnya masih dihentikan sementara sebab belum memenuhi sejumlah ketentuan, termasuk persyaratan administrasi dan sanitasi.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito menegaskan, dapur yang terkena penghentian sementara harus menuntaskan kekurangan dokumen, sebelum kembali melayani penerima manfaat.
“Untuk Riau sampai hari ini yang operasional sebanyak 683, kemudian yang disuspend sementara masih ada 13,” kata Harjito saat peresmian dapur SPPG di Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Rabu (14/10/2026).
Persoalan yang ditemukan antara lain belum dimilikinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan dokumen persyaratan lain yang masih dalam proses penerbitan.
Targetkan 1,5 Juta Penerima Manfaat
Pemerintah menargetkan, program MBG menjangkau sekitar 1,5 juta penerima manfaat di Provinsi Riau. Penambahan dapur SPPG diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi, sekaligus memperkuat jangkauan pelayanan di berbagai wilayah.
Salah satu dapur yang diresmikan di Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, tercatat melayani 1.011 penerima manfaat.
Meski jumlah fasilitas terus bertambah, Harjito mengingatkan bahwa perluasan layanan harus dibarengi pengelolaan yang tertib dan pengawasan yang konsisten. Kesiapan dapur, kelengkapan administrasi, sanitasi, serta mutu pelayanan menjadi bagian yang perlu diperhatikan agar program berjalan sesuai ketentuan.
Peresmian ratusan dapur tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperluas layanan MBG hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
BGN Dorong Bahan Pangan dari Pelaku Usaha Lokal
BGN menginginkan, program MBG tidak hanya memberikan manfaat melalui pemenuhan gizi, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah.
Karena itu, Harjito mendorong pemerintah daerah memperkuat keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pemasok bahan pangan bagi dapur SPPG.
“Kita mau bahwa uang yang masuk ke Provinsi Riau ini tidak keluar lagi,” ujarnya.
Pesan tersebut menekankan perlunya membangun rantai pasok yang memanfaatkan potensi daerah. Kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG dapat menjadi peluang pasar bagi produsen lokal apabila pengadaan dilakukan dengan perencanaan dan koordinasi yang baik.
Harjito meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat komunikasi dengan organisasi perangkat daerah terkait, terutama instansi yang menangani ketahanan pangan. Langkah ini diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan dapur dengan kemampuan produksi petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM setempat.
Dengan demikian, belanja program tidak hanya mengalir untuk penyediaan makanan, tetapi juga berpeluang menciptakan perputaran ekonomi di lingkungan masyarakat Riau.
Libatkan Pemda, Polri dan TNI dalam Pengawasan
Pengawasan operasional SPPG juga menjadi perhatian BGN. Pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan lainnya diminta ikut mengawal pelaksanaan program, mulai dari pengelolaan dapur hingga rantai pasok bahan pangan.
BGN turut mengharapkan dukungan Polda Riau dan jajaran TNI untuk mendampingi serta membina pelaksana program di lapangan.
Keterlibatan berbagai pihak dinilai dapat membantu menemukan persoalan lebih dini, termasuk kekurangan yang perlu diperbaiki agar pelayanan kepada penerima manfaat tetap terjaga.
Harjito mengatakan, BGN terbuka terhadap kritik dan masukan dari pemerintah daerah maupun pihak eksternal lainnya. Evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi pengelola SPPG, terutama dalam memenuhi persyaratan operasional dan menjaga kualitas pelayanan.
Dengan bertambahnya dapur yang diresmikan, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap fasilitas bekerja sesuai standar, menjangkau penerima manfaat secara tepat, serta membuka ruang yang lebih luas bagi pemasok pangan lokal.
Perluasan program MBG di Riau diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan dan tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat setempat. (ric)
