PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Keterbatasan anggaran berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di Riau. Kondisi ini mendorong DPRD Riau meminta pemerintah pusat mengevaluasi formula transfer ke daerah, terutama bagi wilayah yang selama ini berkontribusi melalui kekayaan sumber daya alam (SDA).
Ketua DPRD Riau, Kaderismanto menilai, pembagian anggaran nasional perlu mempertimbangkan kebutuhan pembangunan sekaligus kontribusi ekonomi setiap daerah.
Menurutnya, masyarakat di wilayah penghasil SDA berhak memperoleh dukungan fiskal yang memadai agar pembangunan tetap berjalan dan pelayanan publik tidak terganggu.
“Daerah ini juga diisi oleh rakyat Indonesia. Karena itu, tentu harus diberikan perhatian khusus agar daerah juga bisa membangun,” kata Kaderismanto, Senin (19/10/2026).
Kontribusi SDA Belum Menjamin Keleluasaan Anggaran
Kekayaan sumber daya alam menjadi salah satu penopang perekonomian Riau. Namun, potensi tersebut tidak serta-merta memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam membiayai seluruh kebutuhan pembangunan.
Keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat transfer dari pemerintah pusat tetap menjadi salah satu tumpuan pembiayaan daerah. Ketika ruang fiskal menyempit, kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan ikut menghadapi tekanan.
Kaderismanto memahami, pemerintah pusat perlu menjaga pemerataan fiskal untuk membantu daerah dengan kemampuan pendapatan yang rendah. Meski demikian, kebijakan tersebut menurutnya perlu dirancang dengan tetap memperhitungkan sumbangan daerah penghasil terhadap perekonomian nasional.
Pemerataan anggaran, dalam pandangan DPRD Riau, semestinya berjalan beriringan dengan penghargaan terhadap kontribusi daerah. Dengan begitu, kebijakan fiskal tidak hanya menjawab kesenjangan antardaerah, tetapi juga menjaga kemampuan wilayah penghasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
Jalan, Pendidikan dan Kesehatan Berisiko Terdampak
Keterbatasan anggaran bukan sekadar persoalan angka dalam dokumen keuangan pemerintah. Dampaknya dapat dirasakan masyarakat melalui pemeliharaan jalan yang tertunda, keterbatasan peningkatan fasilitas pendidikan, hingga kebutuhan layanan kesehatan yang belum tertangani secara optimal.
Menurut Kaderismanto, tekanan terhadap kapasitas fiskal dapat memaksa pemerintah daerah menunda sejumlah program pembangunan strategis. Situasi ini berpotensi memperlambat peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
Karena itu, DPRD Riau meminta evaluasi kebijakan transfer daerah tidak berhenti pada perhitungan administratif. Formula alokasi perlu memperhatikan kebutuhan riil pembangunan, kapasitas pendapatan daerah, serta kontribusi ekonomi yang diberikan kepada negara.
DPRD Minta Formula Transfer Ditinjau Ulang
DPRD Riau berharap, pemerintah pusat meninjau kembali mekanisme pembagian transfer ke daerah agar menghasilkan alokasi yang lebih proporsional. Evaluasi tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara agenda pemerataan nasional dan kebutuhan pembangunan di wilayah penghasil sumber daya alam.
Bagi Riau, dukungan fiskal yang memadai dibutuhkan untuk memastikan pembangunan infrastruktur terus berlangsung dan pelayanan dasar masyarakat tetap terjaga. Kebijakan transfer yang sesuai dengan kebutuhan daerah juga diharapkan memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan secara berkelanjutan.
Dia berharap, penyesuaian kebijakan tersebut dapat mendorong percepatan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan Kaderismanto menempatkan satu persoalan sebagai perhatian utama, bagaimana kekayaan daerah dan kontribusinya terhadap negara dapat berjalan seimbang dengan kemampuan daerah membiayai kebutuhan rakyatnya. (bsh)
