KAMPAR, FOKUSRIAU.COM-Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi tulang punggung keuangan Pemerintah Provinsi Riau. Dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 yang disepakati bersama DPRD Riau, kontribusi PAD dipatok mencapai Rp6,99 triliun atau sekitar 69,87 persen dari total pendapatan daerah sebesar Rp10,007 triliun.
Kesepakatan anggaran itu dicapai dalam rapat paripurna DPRD Riau, Senin (16/11/2026).
Namun, perjalanan menuju penetapan APBD belum sepenuhnya selesai. Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tersebut masih harus melewati evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Di tengah dominasi PAD dalam struktur pendapatan, rancangan APBD 2027 juga memuat penyertaan modal sebesar Rp100 miliar untuk dua badan usaha milik daerah (BUMD), yakni PT Bank Riau Syariah (Perseroda) dan PT Jamkrida Riau (Perseroda).
Alokasi ini menjadi salah satu pos pembiayaan yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait kemampuan BUMD dalam mengelola tambahan modal dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Berdasarkan struktur anggaran yang disepakati, Pemprov Riau memproyeksikan pendapatan daerah mencapai Rp10,007 triliun.
Dari jumlah tersebut, PAD menyumbang Rp6,99 triliun. Sementara pendapatan transfer diperkirakan sebesar Rp3,004 triliun atau 30,03 persen.
Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp9,254 miliar.
Komposisi tersebut memperlihatkan besarnya peran sumber pendapatan yang digali dari daerah sendiri dalam menopang keuangan Provinsi Riau.
Di sisi belanja, pemerintah mengalokasikan Rp9,907 triliun untuk membiayai berbagai urusan pemerintahan dan program pembangunan.
Terdapat pula pengeluaran pembiayaan sebesar Rp100 miliar yang diarahkan untuk penyertaan modal kedua BUMD tersebut.
Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto menyebut, nilai APBD 2027 mengalami peningkatan dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.
Dia mengapresiasi kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau yang telah menyelesaikan pembahasan hingga tercapai kesepakatan.
“Atas nama Pemprov Riau, saya mengucapkan terima kasih kepada DPRD, khususnya anggota Banggar dan tim TAPD yang telah bekerja siang dan malam hingga APBD ini dapat kita sepakati bersama,” kata SF Hariyanto kepada awak media.
Penyertaan Modal BUMD dan Harapan terhadap Pembangunan
Penyertaan modal Rp100 miliar kepada PT Bank Riau Syariah dan PT Jamkrida Riau menjadi bagian dari kebijakan pembiayaan daerah dalam APBD mendatang.
Dukungan modal tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas usaha kedua perusahaan daerah.
Namun, penggunaan dana penyertaan modal juga harus berjalan seiring dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga manfaatnya dapat kembali dirasakan daerah dan masyarakat.
SF Hariyanto berharap, seluruh alokasi anggaran dalam APBD 2027 mampu mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau.
Mnurut dia, kesepakatan antara eksekutif dan legislatif harus menjadi landasan untuk mengawal pelaksanaan program agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menunggu Evaluasi Kemendagri
Meski telah disepakati dalam rapat paripurna, Ranperda APBD Riau 2027 belum dapat langsung diberlakukan. Dokumen tersebut selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menjalani evaluasi.
Tahapan ini diperlukan guna memastikan rancangan anggaran tidak bertentangan dengan kebijakan nasional, kepentingan publik, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.
SF Hariyanto berharap, proses evaluasi berjalan lancar agar APBD dapat segera ditetapkan dan dilaksanakan sesuai jadwal.
“Kami berharap proses evaluasi dapat berjalan lancar. Sehingga APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027 bisa segera dilaksanakan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Setelah melalui tahapan evaluasi dan penetapan, pekerjaan berikutnya adalah memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar diterjemahkan menjadi program yang terukur.
Besarnya target PAD juga membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menjaga kinerja penerimaan, sementara alokasi belanja dan penyertaan modal harus dikawal agar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Riau. (ris)






