Siak  

Batalkan Mediasi Penyelesaian Konflik Tumang, Bupati Afni Sayangkan Sikap Abai PT SSL

Direktur Utama PT SSL, Samuel berbicara pada pertemuan dengan Bupati Afni Z saat proses mediasi awal beberapa waktu lalu. (Foto: Istimewa)

SIAK, FOKUSRIAU.COM-Upaya penyelesaian konflik antara warga Kampung Tumang, Kecamatan Siak, dan PT Seraya Sumber Lestari (SSL) kembali mengalami jalan buntu. Mediasi yang rencananya digelar Senin (14/7/2025) ini dibatalkan sepihak pihak perusahaan.

Alasannya tidak bisa hadir dan mengusulkan penjadwalan ulang, Rabu mendatang. Namun, kehadiran PT SSL Rabu depan juga belum bisa dipastikan.

“Sesuai kesepakatan, mereka semestinya hadir hari Senin. Tapi mereka berdalih tak bisa datang. Saya minta hadir Rabu pun belum ada kepastian. Bisa jadi ditunda lagi ke minggu depan,” ujar Bupati Afni Zulkifli, Minggu (13/7/2025).

Afni menyayangkan sikap perusahaan yang dinilai abai dan tidak responsif terhadap upaya Pemkab Siak dalam menyelesaikan konflik yang telah menimbulkan kerusuhan di lapangan.

“Seperti inilah tipe perusahaan. Meski begitu, insyaAllah kami tidak akan berhenti berikhtiar mencari solusi permanen yang adil bagi semua pihak,” ujar Afni.

13 Warga Tumang Masih Ditahan

Sementara itu, sebanyak 13 warga Kampung Tumang hingga kini masih mendekam di sel tahanan Polda Riau. Mereka dituding sebagai pelaku perusakan dan pembakaran fasilitas PT SSL dalam aksi unjuk rasa yang meletus bulan lalu.

Yang membuat situasi kian memilukan, dua di antara mereka adalah Kepala Desa Tumang dan Kepala Dusun—figur yang sebelumnya dikenal sebagai penengah dalam konflik lahan yang telah berlangsung bertahun-tahun itu.

“Jangan ada tebang pilih. Jika ingin menegakkan hukum, tegakkan secara adil,” ujar aktivis sosial Anggi Ramadan di Pekanbaru, Minggu (13/7/2025).

Sejauh ini, masyarakat Kampung Tumang masih menanti kejelasan masalah tersebut. Tak hanya soal mediasi yang terus tertunda, tapi juga soal nasib saudara-saudara mereka yang sedang menjalani proses hukum. Pemerintah daerah diharapkan lebih tegas, sementara publik mendesak perusahaan untuk tidak lepas tangan terhadap konflik yang dipicu dari persoalan hak atas lahan. (bsh)

Exit mobile version