PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Pemerintah Kota Pekanbaru tengah menyiapkan langkah besar, untuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo. Salah satunya, membentuk Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) baru.
Langkah ini dinilai bukan sekadar penambahan birokrasi. Pemko Pekanbaru ingin memastikan pasokan pangan bergizi tersedia secara berkelanjutan, untuk mendukung program MBG yang akan menyasar pelajar dan masyarakat.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho menyebut, pembentukan dinas ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sektor pangan lokal. Menurutnya, kebutuhan protein hewani akan meningkat ketika program MBG berjalan penuh.
“Program MBG ini program besar Presiden Prabowo. Maka perlu perangkat khusus agar fokus,” ujar Agung, Selasa (12/5/2026).
Ia menilai, sektor perikanan dan peternakan selama ini belum mendapat perhatian maksimal. Padahal, dua sektor itu berhubungan langsung dengan kebutuhan pangan masyarakat.
Karena itu, Pemko Pekanbaru ingin menghadirkan OPD yang lebih spesifik. Tujuannya agar program pengembangan ikan air tawar, peternakan rakyat, hingga distribusi pangan bergizi dapat berjalan lebih terarah.
Selain menopang program MBG, pembentukan dinas baru juga diyakini membuka peluang ekonomi baru bagi petani ikan dan peternak lokal. Permintaan bahan pangan bergizi diperkirakan meningkat dalam beberapa tahun mendatang.
Kondisi tersebut dinilai bisa menjadi peluang besar bagi pelaku usaha kecil di sektor pangan. Terutama bagi masyarakat pinggiran kota yang selama ini menggantungkan ekonomi dari budidaya ikan dan ternak.
Tidak hanya itu, Pemko Pekanbaru juga berencana membentuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selama ini, sektor pariwisata masih bergabung dengan Dinas Kebudayaan.
Ke depan, pemerintah ingin kebudayaan berdiri sebagai OPD tersendiri. Langkah itu disiapkan untuk mendukung visi pembangunan daerah berbasis budaya Melayu.
Agung mengatakan, Pekanbaru memiliki kekayaan budaya yang kuat. Namun, pengelolaan dan pengembangannya masih perlu diperkuat melalui lembaga khusus.
“Budaya kita masih sangat kental. Ini harus dijaga dan dikembangkan,” katanya.
Menurutnya, pemisahan OPD akan membuat program kerja lebih fokus. Pemerintah dapat menggali potensi budaya lokal sekaligus memperkuat identitas daerah di tengah perkembangan kota modern.
Langkah tersebut juga dinilai sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru. Pemerintah ingin membangun kota yang maju tanpa meninggalkan akar budaya.
Sementara itu, pembentukan dua OPD baru itu telah masuk dalam pembahasan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
DPRD Kota Pekanbaru bahkan sudah menggelar rapat paripurna, terkait pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut, Senin (11/5/2026). Rapat di ruang paripurna DPRD Pekanbaru itu dipimpin Ketua DPRD Muhammad Isa Lahamid didampingi Wakil Ketua DPRD Tengku Azwendi Fajri.
Dalam forum itu, DPRD menyatakan pembahasan ranperda telah selesai dilakukan. Hasilnya, terdapat penambahan dua OPD baru sehingga total perangkat daerah di lingkungan Pemko Pekanbaru menjadi 50 OPD.
Isa Lahamid berharap, penambahan organisasi baru tidak sekadar menambah struktur pemerintahan. Ia meminta OPD baru benar-benar berdampak terhadap pelayanan publik.
“Kita berharap kinerja Pemko semakin meningkat,” ujarnya.
Di sisi lain, pembentukan dinas baru juga menjadi sinyal bahwa daerah mulai menyesuaikan diri dengan agenda nasional pemerintahan Prabowo. Program MBG membutuhkan dukungan rantai pasok pangan yang kuat dari daerah.
Tanpa kesiapan sektor pangan lokal, program tersebut berpotensi bergantung pada distribusi luar daerah. Kondisi itu bisa memicu kenaikan biaya dan melemahkan ekonomi lokal.
Karena itu, strategi Pemko Pekanbaru dinilai cukup relevan. Pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pelaksanaan program pusat, tetapi juga mencoba menciptakan efek ekonomi bagi masyarakat setempat.
Apalagi, Pekanbaru selama ini dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa. Kehadiran sektor pangan berbasis peternakan dan perikanan bisa menjadi penyeimbang ekonomi daerah.
Jika dikelola serius, sektor tersebut bukan hanya menopang program MBG. Namun juga dapat memperkuat ketahanan pangan kota di tengah ancaman inflasi bahan makanan.
Kini, publik menunggu sejauh mana OPD baru itu mampu bekerja efektif. Sebab, tantangan terbesar bukan sekadar membentuk dinas, tetapi memastikan program benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan pembentukan Dinas Perikanan dan Peternakan, Pemko Pekanbaru tampaknya ingin menunjukkan kesiapan menyambut era baru kebijakan pangan nasional berbasis gizi dan ketahanan pangan lokal. (ckl)
