PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Ketersediaan minyak goreng bersubsidi Minyakita di Pekanbaru, Riau semakin sulit ditemukan sejak beberapa pekan terakhir. Kondisi itu menimbulkan keluhan warga, terutama pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada pasokan minyak murah tersebut.
Sejumlah pedagang mengaku harus berkeliling dari satu toko ke toko lain demi mendapatkan Minyakita, namun hasilnya kerap nihil. Kalaupun tersedia, stoknya terbatas dan cepat habis diserbu pembeli.
Widia, salah seorang penjual ayam geprek di Arengka mengatakan, situasi ini mulai terasa sejak awal April 2026. Menurutnya, kelangkaan Minyakita berdampak pada aktivitas usahanya karena bahan baku utama sulit didapat.
“Sudah dicari ke banyak tempat, tapi jarang ada. Sekalinya ada, langsung habis. Ini sangat menyulitkan kami yang usaha kecil,” ujar Widia, Jumat (10/4/2026).
Tidak hanya langka, harga Minyakita di pasaran dilaporkan melambung bahkan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini memaksa pelaku usaha beralih ke minyak goreng non-subsidi dengan harga lebih mahal.
Dampaknya, biaya produksi meningkat dan margin keuntungan semakin tertekan. “Mau tidak mau kami pakai minyak lain yang lebih mahal supaya usaha tetap jalan,” tambah Iwan.
Keluhan serupa disampaikan Abbas, pelaku UMKM keripik di Pekanbaru. Ia menilai, Minyakita selama ini menjadi pilihan utama karena lebih terjangkau dibandingkan minyak curah. Namun kini, ketersediaannya tidak menentu.
“Sekarang susah dicari, kalaupun ada harganya sudah tinggi. Ini jelas memberatkan usaha kami,” katanya.
Menanggapi kondisi tersebut, anggota DPRD Riau Komisi II, Hardi Candra mengaku telah menerima banyak laporan dari masyarakat, terkait kelangkaan Minyakita. Ia menilai, kondisi ini perlu segera ditangani agar tidak berdampak lebih luas.
“Kami berharap ada langkah cepat dari pihak terkait untuk memastikan distribusi berjalan lancar, terutama bagi masyarakat dan pelaku UMKM,” ujarnya.
Kelangkaan Minyakita di Pekanbaru menjadi sorotan, karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat. Jika tidak segera diatasi, maka kondisi ini berpotensi memicu kenaikan harga pangan lainnya dan memperberat beban ekonomi warga. (trp/bsh)
