JAKARTA, FOKUSRIAU.COM-Pemerintah memastikan kepala daerah tidak lagi boleh merekrut ASN baru, setelah pemerintah pusat dan DPR menyepakati pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tahun 2027.
Kebijakan itu menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah, termasuk Riau. Karena semua berkaitan langsung dengan kebutuhan aparatur, sekaligus kemampuan fiskal daerah dalam membiayai belanja pegawai.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengatakan, Kementerian Dalam Negeri akan mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut. Pengawasan dilakukan melalui sosialisasi kepada pemerintah daerah untuk memastikan tidak ada lagi perekrutan staf baru oleh kepala daerah.
“Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf baru,” kata Bima saat konferensi pers hasil rapat terkait status PPPK dan ASN Guru, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Keputusan tersebut muncul bersamaan dengan kesepakatan pemerintah dan DPR mengenai penyelesaian status PPPK paruh waktu. Pemerintah menyepakati pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti proses menuju status pegawai negeri sipil (PNS). Peluang tersebut berkaitan dengan rencana pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang kembali dibuka pada 2027.
Bagi pemerintah daerah, kebijakan ini membawa konsekuensi terhadap perencanaan kebutuhan pegawai. Daerah tidak lagi memiliki keleluasaan untuk menambah tenaga baru ketika kebutuhan aparatur meningkat, karena penyelesaian status pegawai yang sudah ada menjadi bagian dari kebijakan pemerintah pusat.
Beban Fiskal Daerah
Bima menjelaskan, kesepakatan pemerintah dan DPR tersebut merupakan respons atas kebutuhan pemerintah daerah yang selama ini meminta kepastian status bagi ASN paruh waktu.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga membutuhkan dukungan kapasitas fiskal untuk membiayai pegawai. Karena itu, penyelesaian status PPPK paruh waktu dan dukungan terhadap pembiayaan pegawai menjadi dua persoalan yang dibahas dalam rapat tersebut.
“Jadi ada dua hal yang selalu menjadi kepala daerah kepada pemerintah, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, menjadi ASN. Rapat ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas,” kata Bima.
Bagi daerah seperti Riau, persoalan tersebut menjadi penting karena belanja pegawai harus diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan lainnya.
Kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu berarti pemerintah daerah harus memperhitungkan kebutuhan anggaran pegawai dalam perencanaan fiskal mulai 2027.
Pada saat yang sama, larangan merekrut ASN baru membuat pemerintah daerah harus lebih cermat menentukan kebutuhan aparatur. Penambahan pegawai tidak dapat lagi menjadi pilihan ketika terjadi kekurangan tenaga, sehingga kebutuhan organisasi harus disesuaikan dengan formasi dan kebijakan pemerintah pusat.
Pemerintah Klaim Fiskal 2027 Tetap Aman
Di sisi lain, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, pemerintah pusat masih memiliki kapasitas fiskal untuk menjalankan kebijakan tersebut pada 2027.
Menurut dia, pemerintah telah menghitung dampak kebijakan terhadap kondisi keuangan negara. Pemerintah memastikan pelaksanaan pengangkatan PPPK tersebut tidak mengganggu keberlanjutan fiskal.
“Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita di 2027 yang akan tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal,” ujar Purbaya.
Pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 tetap berada pada level 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut menjadi salah satu batas yang digunakan pemerintah dalam memastikan kebijakan kepegawaian dapat dijalankan tanpa mengganggu kondisi fiskal nasional.
Dengan adanya kepastian tersebut, pemerintah pusat dan DPR menempatkan penyelesaian status PPPK sebagai bagian dari penataan aparatur sipil negara secara lebih luas.
Bagi pemerintah daerah, implementasinya tidak hanya menyangkut perubahan status pegawai. Kebijakan tersebut juga akan memengaruhi penyusunan anggaran, kebutuhan organisasi, serta strategi pemenuhan tenaga aparatur di masing-masing daerah.
Riau Perlu Sesuaikan Perencanaan Pegawai
Larangan rekrut ASN baru membuat pemerintah daerah perlu mengubah pola perencanaan kebutuhan aparatur. Pemerintah daerah harus memastikan kebutuhan pelayanan publik tetap terpenuhi tanpa menambah pegawai di luar kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Kondisi tersebut menjadi relevan bagi Riau karena pemerintah daerah memiliki kebutuhan aparatur yang beragam, terutama untuk mendukung pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan.
Namun, keputusan pemerintah dan DPR menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan aparatur akan diarahkan melalui penataan pegawai yang sudah ada. Pemerintah daerah tidak lagi diarahkan untuk menyelesaikan kebutuhan tenaga dengan cara merekrut staf baru.
Pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2027, sekaligus membuka babak baru dalam pengelolaan aparatur daerah. Pemerintah pusat harus memastikan dukungan fiskal berjalan, sementara pemerintah daerah dituntut menyesuaikan perencanaan anggarannya.
Bima menegaskan Kemendagri akan terlibat dalam pengawalan kebijakan tersebut. Sosialisasi kepada pemerintah daerah menjadi langkah awal untuk memastikan kesepakatan pemerintah dan DPR dapat diterapkan secara seragam.
Dengan demikian, kebijakan rekrut ASN baru bukan hanya menyangkut larangan penambahan pegawai. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari penataan status PPPK dan pengendalian beban belanja pegawai pemerintah daerah mulai 2027. (bsh)
Sumber: CNBCIndonesia
