PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI, memantik pertanyaan baru tentang kualitas pengawasan demokrasi di Indonesia. Bukan hanya menyangkut keputusan politik seorang pejabat negara, tetapi bagaimana lembaga penyelenggara pemilu memastikan seluruh proses pencalonan berjalan sesuai ketentuan hukum.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau (BEM UNRI) meminta, persoalan tersebut menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Presiden Mahasiswa BEM UNRI 2026, Muhammad Azhari menilai, polemik persyaratan pendidikan Gibran telah membuka persoalan yang lebih luas. Ada pertanyaan mengenai integritas penyelenggaraan pemilu, kepastian hukum dan mekanisme pengawasan terhadap proses pencalonan pemimpin nasional.
Menurutnya, perhatian publik tidak seharusnya berhenti pada keputusan Gibran meninggalkan jabatan Wakil Presiden. Proses yang mengantarkan seseorang menduduki jabatan tersebut juga perlu diperiksa secara kelembagaan.
“Jangan sampai publik hanya disuguhi drama politik, sementara evaluasi terhadap kelembagaan justru tidak pernah dilakukan,” kata Azhari, Sabtu (14/11/2026).
Persoalkan Verifikasi Persyaratan Calon
Azhari juga mempertanyakan mekanisme yang digunakan KPU, ketika memverifikasi persyaratan pencalonan Gibran. Ia juga meminta kejelasan mengenai sejauh mana Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh tahapan pemilu berlangsung sesuai ketentuan konstitusi.
Bagi BEM UNRI, persoalan ini tidak cukup dipandang sebagai polemik yang melekat pada satu nama atau kepentingan politik tertentu. Ada tanggung jawab institusi yang harus dijelaskan kepada masyarakat.
Evaluasi diperlukan untuk memastikan tidak ada celah dalam proses pemeriksaan persyaratan calon yang berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.
Sorotan tersebut mengemuka setelah Gibran menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).
MPR RI telah menerima surat tersebut dan menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan sejak tanggal diterimanya surat pengunduran diri.
Jabatan Publik Bukan Hak Istimewa
Azhari menegaskan, kekuasaan tidak boleh ditempatkan sebagai hak istimewa yang dapat dipertahankan tanpa mempertimbangkan aturan dan tanggung jawab kepada rakyat.
Setiap jabatan publik memiliki batasan hukum dan standar etik. Karena itu, siapa pun yang mendudukinya harus bersedia mempertanggungjawabkan setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara.
“Bagi kami mahasiswa, jabatan publik bukanlah hak istimewa yang bisa dipertahankan dengan segala cara. Jabatan publik adalah amanah konstitusional yang melekat dengan tanggung jawab dan standar etik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahaya praktik politik dinasti apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang kuat.
Menurut Azhari, demokrasi harus memberikan ruang yang setara bagi setiap warga negara. Kekuasaan tidak boleh berjalan dengan privilese yang mengabaikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
“Negara ini adalah negara hukum, bukan negara keluarga,” tegasnya.
Mahasiswa Siapkan Fungsi Kontrol
BEM UNRI memastikan, mahasiswa akan terus menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan praktik kekuasaan.
Azhari menilai, perubahan posisi atau pengunduran diri seorang pejabat tidak serta-merta menghapus persoalan yang muncul dalam proses sebelumnya. Setiap tahapan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum.
Bagi kalangan mahasiswa, demokrasi tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemilu atau pergantian pejabat. Integritas lembaga, kepatuhan terhadap konstitusi, serta keterbukaan dalam mempertanggungjawabkan keputusan juga menjadi ukuran.
“Mahasiswa akan tetap berdiri sebagai kekuatan kontrol demokrasi. Siapa pun yang memegang kekuasaan, harus tunduk pada hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat,” tuturnya.
BEM UNRI berharap polemik ini tidak berlalu sebagai peristiwa politik sesaat. Evaluasi terhadap KPU dan Bawaslu dinilai perlu dilakukan agar kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. (trp)
