PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Pemerintah Provinsi Riau membidik sejumlah sumber pendapatan daerah, untuk memperkuat kemampuan fiskal dalam APBD 2027. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), evaluasi badan usaha milik daerah (BUMD) sampai percepatan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, menjadi agenda yang disiapkan pemerintah.
Langkah tersebut mengemuka dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Riau 2027 bersama DPRD Riau. Pemerintah menilai, peningkatan pendapatan harus berjalan seiring dengan penataan belanja agar program pembangunan tidak terkendala keterbatasan anggaran.
Sekretaris Daerah Riau, Syahrial Abdi mengatakan, sejumlah masukan fraksi DPRD menjadi perhatian pemerintah, terutama terkait sumber-sumber penerimaan yang dinilai masih perlu dioptimalkan.
“Di antaranya kita harus optimalkan lagi pendapatan asli daerah, kita harus evaluasi BUMD, kejar target PAD khususnya di pajak bahan bakar kendaraan,” kata Syahrial usai Rapat Paripurna Jawaban Kepala Daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda APBD Riau 2027 di Gedung DPRD Riau, Kamis (12/11/2026).
Pajak BBM dan Kinerja BUMD Jadi Perhatian
Upaya memperkuat PAD tidak hanya diarahkan pada peningkatan penerimaan pajak. Pemprov Riau juga akan mengevaluasi kontribusi BUMD terhadap keuangan daerah.
Evaluasi tersebut menjadi salah satu pekerjaan yang perlu dituntaskan agar keberadaan perusahaan milik daerah dapat memberikan manfaat lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat.
Di sektor penerimaan lainnya, pemerintah juga berupaya mempercepat penagihan dana transfer dari pemerintah pusat yang hingga kini belum dibayarkan. Penerimaan tersebut diharapkan ikut memperkuat ruang fiskal daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
Syahrial menyebut kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif dibutuhkan dalam menentukan arah kebijakan anggaran tahun depan.
Infrastruktur dan Pelayanan Publik Tetap Diprioritaskan
Di tengah upaya meningkatkan pendapatan, Pemprov Riau tetap menempatkan pembangunan infrastruktur jalan sebagai salah satu prioritas APBD 2027.
Pengembangan sumber daya manusia (SDM), peningkatan pelayanan kesehatan, serta pemenuhan standar pelayanan minimal juga masuk dalam agenda belanja pemerintah daerah.
Syahrial memperkirakan kondisi fiskal Riau pada 2027 sedikit lebih leluasa dibandingkan tahun anggaran 2026. Ruang anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Pemprov Riau juga menginginkan pembahasan dan penetapan APBD 2027 dapat diselesaikan lebih cepat. Targetnya, proses pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme lelang dini sudah bisa dimulai sejak awal tahun.
Percepatan tersebut memiliki alasan tersendiri. Februari 2027 sudah memasuki bulan Ramadan. Pemerintah ingin kegiatan pembangunan dan belanja daerah tidak terlambat berjalan akibat proses administrasi maupun pengadaan yang baru dimulai di tengah tahun.
Dengan belanja yang bergerak sejak Januari, pemerintah berharap manfaat APBD dapat lebih cepat dirasakan masyarakat. Perputaran uang dari kegiatan pemerintah juga diharapkan ikut menggerakkan aktivitas ekonomi daerah.
“Uang APBD bisa ngucur segera di awal Januari, bisa dinikmati masyarakat dan tentunya ada perputaran ekonomi nanti di masyarakat,” ujarnya. (ris)
