PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Persoalan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah bagi sejumlah daerah di Indonesia. Meski tingkat pengangguran secara nasional menurun, kesenjangan penyerapan tenaga kerja antar daerah masih terlihat cukup lebar.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada Agustus 2026 berada di angka 4,75 persen. Dari 100 orang yang masuk dalam angkatan kerja, sekitar lima orang di antaranya belum mendapatkan pekerjaan.
Provinsi Papua mencatat tingkat pengangguran tertinggi dengan angka 7,12 persen. Posisi berikutnya ditempati Jawa Barat sebesar 6,67 persen dan Banten 6,61 persen.
Lalu, bagaimana dengan Riau?
Berdasarkan data terbaru BPS Provinsi Riau, TPT di daerah ini tercatat sebesar 4,12 persen pada Agustus 2026. Angka tersebut lebih rendah 0,63 persen poin dibandingkan tingkat pengangguran nasional.
Capaian ini menunjukkan, kondisi pengangguran Riau relatif lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Namun, angka persentase tersebut belum sepenuhnya menggambarkan tantangan yang masih dihadapi pasar tenaga kerja di Bumi Lancang Kuning.
139.830 Orang di Riau Masih Menganggur
BPS Riau mencatat, jumlah penduduk yang masih menganggur pada Agustus 2026 mencapai 139.830 orang.
Angka tersebut sedikit membaik dibandingkan Agustus 2025. Saat itu, TPT Riau tercatat sebesar 4,16 persen. Artinya, terjadi penurunan sebesar 0,04 persen poin dalam setahun.
Pada periode yang sama, jumlah penduduk Riau yang bekerja bertambah sekitar 40.340 orang dibandingkan Agustus 2025, sehingga total penduduk bekerja mencapai 3,39 juta orang.
Sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan menjadi lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Riau.
Meski demikian, bertambahnya jumlah penduduk bekerja tidak serta-merta menghilangkan persoalan pengangguran. Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan kesempatan kerja mampu mengimbangi pertambahan angkatan kerja dan memberikan pekerjaan yang layak.
Papua, Jawa Barat dan Banten Masih di Atas Nasional
Jika melihat peta pengangguran antardaerah, Papua menjadi provinsi dengan TPT tertinggi pada Agustus 2026, yakni 7,12 persen.
Jawa Barat menyusul dengan 6,67 persen, kemudian Banten sebesar 6,61 persen. Papua Barat Daya juga mencatat angka cukup tinggi, mencapai 6,56 persen.
Di wilayah Sumatera, Kepulauan Riau berada pada posisi yang patut mendapat perhatian dengan TPT 6,37 persen. Maluku mencatat 6,23 persen, Sulawesi Utara 5,90 persen, dan DKI Jakarta 5,75 persen.
Sumatera Barat juga masih berada di atas rata-rata nasional dengan angka 5,57 persen. Begitu pula Sumatera Utara sebesar 5,22 persen.
Berbeda dengan provinsi-provinsi tersebut, Riau dengan TPT 4,12 persen berada di bawah ambang nasional.
Pengangguran Nasional Turun, Tantangan Lapangan Kerja Belum Selesai
Secara nasional, jumlah penganggur pada Agustus 2026 mencapai 7,38 juta orang. Jumlah tersebut berkurang dibandingkan Agustus 2025 yang tercatat sekitar 7,46 juta orang.
Penurunan ini berjalan seiring dengan bertambahnya penduduk yang bekerja. BPS mencatat jumlah orang bekerja mencapai 147,98 juta orang, meningkat sekitar 1,44 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Adapun jumlah angkatan kerja mencapai 155,37 juta orang atau bertambah sekitar 1,36 juta orang dalam setahun.
Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki tercatat 4,64 persen, sedangkan perempuan mencapai 4,93 persen.
Data tersebut memperlihatkan bahwa perbaikan pasar kerja masih menyisakan sejumlah persoalan, termasuk kesenjangan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan serta perbedaan kondisi ketenagakerjaan antardaerah.
Bagi Riau, penurunan TPT patut menjadi perkembangan positif. Namun, angka 139.830 orang yang belum bekerja menjadi pengingat bahwa pekerjaan rumah pemerintah daerah belum selesai.
Pertumbuhan investasi, pengembangan industri, hilirisasi komoditas unggulan, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal perlu berjalan beriringan. Jangan sampai aktivitas ekonomi dan investasi tumbuh, tetapi kesempatan kerja bagi masyarakat setempat justru tidak berkembang sepadan.
Sebab, keberhasilan pembangunan daerah bukan hanya diukur dari besarnya investasi atau pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari seberapa luas masyarakat memperoleh kesempatan untuk bekerja dan meningkatkan kesejahteraannya. (bsh)
Sumber: CNBCIndonesia.com
