PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Pemerintah Kota Pekanbaru memproyeksikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2027 sebesar Rp3,044 triliun. Nilai itu sedikit lebih rendah dibanding APBD murni 2026 yang mencapai Rp3,049 triliun, sekaligus terpaut cukup jauh dari APBD Perubahan 2026 sebesar Rp3,26 triliun.
Di tengah penyusunan anggaran tersebut, DPRD Pekanbaru mulai mencermati arah penggunaan uang daerah. Pembahasan tidak hanya berkutat pada besaran pendapatan dan belanja, tetapi juga bagaimana anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menopang pelayanan publik.
Ketua DPRD Pekanbaru, M Isa Lahamid mengatakan, pembahasan rancangan APBD (R-APBD) 2027 masih berlangsung antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko Pekanbaru.
Menurutnya, sejumlah pembahasan telah dilakukan. Namun, masih ada tahapan lanjutan sebelum dokumen anggaran tersebut disepakati dan ditetapkan.
“Sudah beberapa kali kita bahas, tapi akan ada pembahasan lagi, sebelum disahkan akhir November,” kata Isa Lahamid kepada Tribunpekanbaru.com.
PAD Pekanbaru Diproyeksikan Tembus Rp1,56 Triliun
Dalam rancangan anggaran yang diajukan, pendapatan daerah Pekanbaru pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp3,18 triliun.
Dari angka tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp1.560.631.600.911 atau sekitar Rp1,56 triliun. Sementara penerimaan dari sektor pajak daerah diperkirakan mencapai Rp1.443.068.593.516 atau sekitar Rp1,44 triliun.
Besarnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah menjadi salah satu komponen yang perlu dicermati dalam pembahasan anggaran. Target penerimaan tersebut harus diselaraskan dengan potensi ekonomi daerah dan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan.
Isa menyebut, pembahasan masih terus dilakukan untuk memastikan postur anggaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.
“Tapi kami terus bahas dan melihat kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran,” ujarnya.
Kualitas Belanja Jadi Perhatian DPRD
Dengan proyeksi APBD yang berada di kisaran Rp3 triliun, DPRD menginginkan penggunaan anggaran lebih terarah. Program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat diharapkan memperoleh perhatian dalam penyusunan belanja daerah.
Arah kebijakan tersebut mencakup penyesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Artinya, setiap program pemerintah perlu memiliki sasaran yang jelas. Ketersediaan anggaran juga harus menjadi pertimbangan agar rencana kegiatan tidak melampaui kapasitas fiskal daerah.
Perbandingan nilai APBD turut memperlihatkan dinamika kemampuan anggaran Pekanbaru. APBD murni 2026 ditetapkan sebesar Rp3,049 triliun. Kemudian, melalui perubahan anggaran, nilainya meningkat sekitar Rp214 miliar menjadi Rp3,26 triliun.
Sementara untuk 2027, pemerintah mengajukan proyeksi sebesar Rp3,044 triliun melalui rancangan KUA-PPAS.
Pengesahan Ditargetkan Rampung 30 November
Pembahasan R-APBD 2027 kini memasuki tahapan pendalaman antara Banggar DPRD dan TAPD. Kedua pihak masih mencermati komponen pendapatan maupun belanja sebelum rancangan tersebut disepakati.
Sesuai ketentuan dan jadwal pembahasan, APBD murni 2027 ditargetkan selesai dibahas dan disahkan paling lambat 30 November 2026.
Waktu yang tersedia menjadi ruang bagi legislatif dan eksekutif untuk memastikan setiap alokasi anggaran memiliki dasar kebutuhan yang terukur.
Bagi masyarakat Pekanbaru, besaran APBD bukan sekadar angka dalam dokumen pemerintah. Kualitas penyusunannya akan tercermin dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta program yang benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. (tpc)
