PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat mulai menjadi tantangan serius bagi keuangan daerah. Menghadapi kondisi ini, Pemerintah Provinsi Riau menempatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai tumpuan utama dalam menyusun APBD 2027.
Dari proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp10,07 triliun, PAD ditargetkan menyumbang sekitar Rp6,33 triliun. Angka ini menunjukkan besarnya peran sumber pendapatan lokal dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan di Bumi Lancang Kuning.
Sementara itu, dana transfer pemerintah pusat diperkirakan hanya menyumbang sekitar 30 persen dari total pendapatan daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya menggali potensi pendapatan sendiri agar ruang fiskal tetap terjaga di tengah berkurangnya alokasi transfer dari pusat.
“Kami upayakan maksimal dari pendapatan asli daerah. Kalau dilihat dari strukturnya, porsi PAD cukup kuat untuk menopang pendapatan secara keseluruhan,” kata Syahrial, Rabu (11/11/2026).
Tunggu Pembayaran Hak Daerah dari Pusat
Di tengah upaya memperkuat PAD, Pemprov Riau juga masih mengharapkan penyelesaian kewajiban pembayaran pemerintah pusat kepada daerah.
Syahrial menyebut, pemerintah pusat sebelumnya telah menunjukkan komitmen dengan menyalurkan pembayaran secara bertahap pada 2024. Namun, realisasi berikutnya tetap bergantung pada kemampuan keuangan negara.
Menurut dia, pemerintah daerah terus mengupayakan agar hak-hak tersebut dapat disalurkan sehingga bisa memperkuat kapasitas fiskal Riau.
Dari sisi pengeluaran, rancangan APBD 2027 disusun sebesar Rp10,07 triliun, mengikuti proyeksi kemampuan pendapatan daerah.
Salah satu pos yang mendapat perhatian adalah belanja pegawai. Pemprov Riau berupaya menjaga komponen tersebut agar tidak melampaui batas 30 persen dari total belanja daerah.
Namun, adanya penyesuaian jadwal penerapan ketentuan memberikan ruang kelonggaran. Dalam rancangan APBD 2027, porsi belanja pegawai Pemprov Riau tercatat sekitar 32 persen atau dua poin persentase di atas batas yang selama ini menjadi acuan.
“Ada penundaan penerapan ketentuan tersebut dalam APBN 2027 sehingga diberikan kelonggaran. Saat ini, belanja pegawai tercatat sekitar 32 persen. Artinya, masih ada selisih dua persen yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan,” jelas Syahrial.
Besaran tersebut belum menjadi keputusan akhir. Pemprov Riau akan membahasnya bersama DPRD Riau untuk memperoleh formulasi anggaran yang sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
Menjaga Daya Beli dan Putaran Ekonomi
Pembahasan belanja pegawai tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pemerintah membayar gaji aparatur sipil negara (ASN). Ada dampak ekonomi yang ikut dipertimbangkan.
Pembayaran gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), misalnya, dapat menjaga daya beli ASN. Uang yang diterima aparatur kemudian dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bertransaksi di pasar, hingga menggunakan jasa pelaku usaha lokal.
Karena itu, Pemprov Riau menilai pengelolaan belanja harus mempertimbangkan keseimbangan antara disiplin fiskal dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Ketika TPP bisa dibayarkan, mereka bisa berbelanja. Uang itu akan berputar di pasar-pasar dan menggerakkan ekonomi lokal. Paling tidak, belanja pegawai juga bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah,” tutup Syahrial.
Dengan proyeksi pendapatan Rp10,07 triliun, tantangan APBD Riau 2027 bukan sekadar menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja.
Kemampuan meningkatkan PAD, mengelola belanja pegawai dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat akan menjadi penentu kualitas kebijakan fiskal daerah. (ckc)
