PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Pemerintah Kabupaten Siak tidak ingin Pelabuhan Tanjung Buton di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) terus terpuruk. Di tengah keterbatasan anggaran daerah dan belum tersedianya dana pembangunan fisik dari pemerintah pusat, Bupati Siak, Afni Zulkifli mengaku telah mendapatkan investor yang bersedia membangun kembali fasilitas pelabuhan tersebut.
Langkah itu dibarengi upaya mengembalikan kepercayaan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Siak, kembali diberi kesempatan mengelola pelabuhan melalui skema Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
Upaya tersebut disampaikan Afni saat menemui Triono, Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Selasa (10/11/2026) di Jakarta.
Pertemuan dihadiri Asisten II Sekdakab Siak, komisaris dan jajaran direksi PT Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), komisaris serta direksi PT Samudra Siak, Kepala Dinas Perhubungan Siak, dan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) wilayah Siak.
Bagi Afni, menghidupkan kembali pelabuhan tersebut bukan hanya persoalan infrastruktur. Ada peluang ekonomi daerah yang harus diselamatkan.
Investor Disiapkan, APBD dan APBN Tak Dibebani
Afni mengungkapkan, Pemkab Siak telah bergerak mencari alternatif pembiayaan pembangunan kembali pelabuhan. Hasilnya, terdapat investor yang menyatakan kesediaan membangun fasilitas tersebut tanpa membebani APBN maupun APBD.
Skema kerja sama masih perlu dibahas bersama Kemenhub agar pelaksanaannya memiliki landasan dan mekanisme yang jelas.
“Kami mendapatkan investor untuk bisa membangunkan pelabuhan ini kembali tanpa membebani APBN maupun APBD. Tentu ini nantinya membutuhkan pola kerja sama dan kolaborasi di bawah bimbingan Kemenhub,” ungkap Afni.
Pemkab Siak juga mengapresiasi langkah Kemenhub yang telah menganggarkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) pembangunan kembali jembatan Pelabuhan Tanjung Buton.
Menurut informasi yang diterima Afni, dokumen perencanaan teknis tersebut ditargetkan rampung paling lambat akhir 2026. Namun, anggaran pembangunan fisik jembatan belum tersedia.
Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin hanya menunggu keputusan anggaran dari pusat. Penjajakan dengan investor dilakukan secara paralel, sembari menyiapkan pembahasan lanjutan setelah DED selesai.
Pengelolaan Masa Lalu Jadi Catatan Kemenhub
Di balik upaya menghidupkan kembali pelabuhan, terdapat persoalan tata kelola yang menjadi pekerjaan rumah Pemkab Siak.
Afni mengakui, sebelumnya pengelolaan Pelabuhan KITB dipercayakan kepada BUMD PT Samudra Siak. Namun, masa pengelolaannya berakhir pada Oktober 2024. Perusahaan tersebut kemudian dinilai tidak lagi memenuhi kelayakan sebagai BUP.
Pengelolaan sebelumnya juga dinilai belum memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi daerah. Pemeliharaan infrastruktur dermaga tidak berjalan optimal hingga berujung pada ambruknya jembatan KITB pada Januari 2026.
Afni menyebut, dalam pertemuan di Jakarta, Direktur Kepelabuhanan kembali menyampaikan kekecewaan terhadap pengelolaan pelabuhan pada periode sebelumnya.
Fasilitas tersebut dibangun menggunakan anggaran Kementerian Perhubungan. Namun, pengawasan dan perawatannya dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Salah satu persoalan yang disoroti ialah penumpukan truk pengangkut cangkang di kawasan pelabuhan tanpa pengawasan memadai.
Afni mengaku telah menyampaikan permohonan maaf atas persoalan yang terjadi sekaligus meminta kesempatan kedua bagi BUMD Siak.
Pakta Integritas Jadi Syarat Kepercayaan Baru
Dalam pertemuan tersebut, Triono menyambut baik komitmen Pemkab Siak untuk memperbaiki pengelolaan pelabuhan. Namun, ia mengingatkan agar berbagai persoalan masa lalu tidak kembali terulang.
Kemenhub meminta komitmen pemerintah daerah dituangkan secara tegas melalui pakta integritas sebelum kerja sama pengelolaan dimulai.
“Beliau menyampaikan, benar ya Ibu Bupati, ini dijaga komitmennya. Sebelum kerja sama dimulai harus ada pakta integritas, harus ada komitmen yang betul-betul jelas. Jangan hanya janji saja,” kata Afni menirukan pesan Triono.
Bupati perempuan pertama di Kabupaten Siak itu mengatakan, perjuangan mendapatkan kembali kepercayaan pemerintah pusat sebenarnya telah dimulai sejak awal masa kepemimpinannya, sekitar setahun lalu.
Saat itu, ia menyampaikan kesanggupan pemerintah daerah untuk membenahi tata kelola BUMD dan memastikan pengelolaan aset negara berjalan lebih bertanggung jawab.
Pelabuhan KITB Dibidik Jadi Penggerak Ekonomi Siak
Afni menilai keberadaan Pelabuhan Tanjung Buton memiliki posisi strategis bagi perkembangan ekonomi Kabupaten Siak.
Di tengah tekanan fiskal daerah akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, kawasan industri dan pelabuhan di Tanjung Buton diharapkan mampu membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Aktivitas pelabuhan yang produktif berpotensi menarik investasi, menggerakkan kegiatan usaha, membuka kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan daerah.
Karena itu, Pemkab Siak ingin memastikan pelabuhan tidak sekadar berdiri sebagai fasilitas infrastruktur, tetapi benar-benar berfungsi mendukung kegiatan industri dan perdagangan.
Afni berharap, setelah penyusunan DED selesai, Kemenhub, pemerintah daerah, BUMD, dan calon investor dapat kembali duduk bersama membicarakan tahapan pembangunan serta pola kerja sama yang memungkinkan.
Baginya, kesempatan mengelola kembali Pelabuhan KITB harus dijawab dengan perubahan nyata. Bukan sekadar pergantian pengelola, melainkan pembenahan sistem pengawasan, pemeliharaan infrastruktur, dan tanggung jawab pengelolaan.
Aset yang dibangun menggunakan uang negara harus dijaga agar kembali produktif dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Siak. (bsh)
