PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Industri media massa di Indonesia menghadapi tekanan berlapis. Pendapatan iklan digital semakin terkonsentrasi pada platform teknologi, sementara kehadiran kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) ikut menggerus jumlah kunjungan pembaca ke situs berita.
Dua persoalan ini menjadi alarm bagi keberlangsungan perusahaan pers. Di satu sisi, puluhan ribu media harus berebut porsi iklan yang semakin kecil. Di sisi lain, karya jurnalistik terus dikonsumsi melalui layanan digital dan AI tanpa selalu menghasilkan kunjungan maupun pendapatan bagi penerbit aslinya.
Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi mengungkap, berdasarkan data Wavemaker 2025, sekitar 80 persen belanja iklan digital dikuasai platform. Media dan penerbit berita hanya memperebutkan 20 persen sisanya.
Ironisnya, porsi yang terbatas itu harus dibagi oleh lebih dari 50.000 perusahaan pers di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Dahlan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rabu (11/11/2026).
“Secara advertising, pak, saya kutip Wavemaker 2025, 80 persen advertising digital dikuasai oleh platform, sedangkan media atau publisher memperebutkan 20 persennya. 20 persen itu oleh 50.000 lebih perusahaan pers sekarang,” kata Dahlan.
Menurutnya, ketimpangan tersebut membuat ekosistem bisnis media semakin sulit dipertahankan. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di industri pers juga tidak bisa dilepaskan dari tekanan ekonomi digital tersebut.
“Jadi ini kondisi yang tidak sustain. Dan secara jangka pendek juga susah, dari ribuan PHK sebenarnya ada bagian daripada dampak ini,” ujarnya.
AI Pangkas Trafik Media Sampai 70 Persen
Persoalan industri media tidak berhenti pada perebutan iklan. Perkembangan teknologi generative AI menghadirkan tantangan baru yang mengubah pola hubungan antara pembaca, platform digital dan perusahaan pers.
Dahlan menyebut, sejak teknologi generative AI berkembang pesat pada November 2022, media mengalami penurunan trafik dan page view yang disebut mencapai 70 persen.
Perubahan itu terjadi, karena pengguna internet semakin banyak memperoleh informasi langsung dari platform berbasis AI. Mereka tidak selalu perlu membuka situs berita untuk mendapatkan jawaban atas informasi yang dicari.
Kondisi tersebut mengubah pola distribusi informasi yang sebelumnya mengandalkan kunjungan dari platform digital menuju situs penerbit berita.
Kini, pembaca dapat berhenti pada layanan platform. Sementara informasi yang menjadi bahan jawaban AI berasal dari karya jurnalistik yang diproduksi perusahaan pers.
“Jadi normal sebelumnya adalah dari user ke platform, platform kirim traffic kepada publisher. Nah, dengan AI, publisher tidak ada lagi dalam peta karena dari user ke platform, berhenti di situ. Dan berita yang dihasilkan oleh publisher itu gratis, tidak ada bayarnya sama sekali. Ya, itu saya rasa agak berbahaya,” ungkap Dahlan.
Bagi perusahaan pers, persoalan ini bukan sekadar perubahan teknologi. Ada persoalan keberlanjutan bisnis di balik pemanfaatan karya jurnalistik oleh ekosistem digital yang memiliki kekuatan ekonomi jauh lebih besar.
Dewan Pers pun mengingatkan agar dominasi platform tidak berkembang menjadi praktik yang merusak persaingan dan melemahkan keberadaan media sebagai penyedia informasi publik.
Dahlan mendorong agar perlindungan karya jurnalistik berjalan seiring dengan penerapan aturan antimonopoli.
“Jadi saya mengharapkan platform tidak mengambil tindakan yang menggunakan posisi dominannya untuk menghancurkan ekosistem informasi publik,” tegasnya.
Dewan Pers Dorong Kompensasi yang Lebih Efektif
Persoalan ketimpangan ekonomi digital turut mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta di Baleg DPR RI.
Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto menilai, pengaturan hak ekonomi dan kompensasi atas pemanfaatan karya jurnalistik perlu diperkuat.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah implementasi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Menurut Dewan Pers, tingkat kepatuhan platform terhadap ketentuan tersebut masih rendah.
Dewan Pers juga mengusulkan agar mekanisme pembayaran kompensasi tidak hanya bergantung pada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
Skema kerja sama langsung antarpihak melalui mekanisme business-to-business (B2B) dinilai perlu dibuka sebagai alternatif. Dengan demikian, perusahaan pers memiliki lebih banyak pilihan dalam memperjuangkan hak ekonomi atas karya jurnalistiknya.
Meta Khawatir Aturan Tautan Berita Merugikan Media Kecil
Di tengah dorongan penguatan hak ekonomi penerbit, Meta Indonesia justru mengingatkan adanya potensi dampak lain dari pengaturan kewajiban pembayaran atas tautan dan pratinjau berita dalam RUU Hak Cipta.
Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Berni Moestofa menilai, kewajiban pembayaran hanya karena tautan atau cuplikan berita ditampilkan berisiko mengurangi distribusi informasi.
Dampaknya, media kecil dan perusahaan pers daerah dikhawatirkan menjadi pihak yang paling merasakan kerugian.
“Jika aturan ini mendorong pembatasan tautan berita, penerbit dapat kehilangan kunjungan pembaca sekaligus peluang pendapatan. Sementara masyarakat Indonesia semakin sulit menemukan berita, media kecil media daerah dapat menjadi pihak yang paling terdampak,” kata Berni dalam RDPU bersama Baleg DPR RI.
Menurut Meta, selama ini platformnya menjadi salah satu ruang bagi penerbit untuk membagikan tautan berita secara sukarela. Distribusi tersebut membantu media menjangkau audiens yang lebih luas dan mendatangkan kunjungan ke situs penerbit.
Meta menyatakan, tidak mengenakan biaya atas pembagian tautan tersebut maupun mengambil bagian dari pendapatan penerbit melalui mekanisme itu.
Namun, perusahaan tersebut mempersoalkan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 dalam draf RUU Hak Cipta yang dinilai berpotensi mewajibkan pembayaran hanya karena tautan, pratinjau singkat atau rekomendasi berita ditampilkan.
“Kami khawatir pembayaran dapat diwajibkan hanya karena tautan, pratinjau singkat atau rekomendasi ditampilkan, bahkan ketika penerbit membagikannya secara sukarela,” ujarnya.
Meta berpandangan, tautan dan pratinjau singkat yang tidak menggantikan isi artikel secara utuh seharusnya tidak dibebani kewajiban pembayaran.
Perusahaan itu mengingatkan, jika aturan tersebut membuat platform membatasi penyebaran tautan berita, media justru berpotensi kehilangan salah satu jalur distribusi untuk memperoleh pembaca dan pendapatan iklan maupun langganan.
Microsoft Ingatkan Regulasi Hak Cipta Jangan Menghambat Inovasi AI
Pandangan lain disampaikan Microsoft Indonesia. Perusahaan teknologi tersebut mendorong agar pembaruan UU Hak Cipta menghasilkan aturan yang adil bagi seluruh pelaku industri kreatif sekaligus memberikan ruang bagi perkembangan inovasi.
Direktur Hubungan Pemerintahan dan Kebijakan Publik Microsoft Indonesia, Widya Listyowulan menyampaikan, regulasi harus mampu melindungi pencipta tanpa menimbulkan hambatan bagi pemanfaatan teknologi, termasuk AI.
“Harapan kami sih tentu saja, seperti yang Pak Ketua sampaikan juga, bahwa regulasi itu tetap mendorong inovasi tapi juga menjaga teman-teman supaya tidak ada istilahnya masalah-masalah ketika mereka mengadopsi AI,” kata Widya seusai RDPU bersama Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam paparannya, Widya mengungkapkan bahwa sekitar 87 persen kelompok usia produktif dan pelaku industri kreatif telah memanfaatkan AI sebagai instrumen pendukung produktivitas ekonomi kreatif.
Meski adopsinya semakin luas, ia mengingatkan bahwa teknologi tetap harus ditempatkan sebagai alat bantu. Kendali kreativitas dan penghargaan atas hasil karya tetap berada pada manusia.
“Sistem hak cipta yang kokoh dan adil bagi semua pihak adalah harapan yang ingin kami lihat,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan prinsip bahwa hak cipta pada dasarnya memberikan penghargaan terhadap kreativitas manusia.
“Prinsip kami tapi tidak berubah seperti yang Bapak pimpinan sampaikan, bahwa hak cipta adalah penghargaan atas kreativitas manusia,” tuturnya.
Perdebatan di Baleg DPR RI tersebut memperlihatkan tantangan besar dalam merumuskan aturan hak cipta di tengah perubahan ekonomi digital. Perlindungan terhadap karya jurnalistik harus berjalan, tetapi distribusi informasi dan inovasi teknologi juga perlu mendapat ruang.
Bagi industri pers, persoalannya lebih mendasar: bagaimana memastikan karya jurnalistik tetap memiliki nilai ekonomi, perusahaan media mampu bertahan, dan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap informasi yang berkualitas. (kpc/bsh)
