PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Program pemotongan 40 persen pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi angkutan barang di Riau mulai menunjukkan hasil. Sebanyak 438 kendaraan, Rabu (11/11/2026) telah melunasi kewajiban pajaknya melalui program tersebut.
Total penerimaan daerah mencapai Rp1,92 miliar. Angka itu menjadi gambaran awal respons badan usaha terhadap kebijakan keringanan pajak yang masih berlangsung sampai akhir tahun ini. Namun, jumlah kendaraan yang sudah membayar masih jauh dibandingkan potensi yang tersedia.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Ninno Wastikasari mengungkap, penerimaan Rp1.922.156.598 tersebut berasal dari pokok PKB sebesar Rp1.157.925.728 dan opsen PKB senilai Rp764.230.870.
Menurutnya, fasilitas pengurangan pajak ini diharapkan dapat mendorong pemilik kendaraan angkutan barang menyelesaikan tunggakan sekaligus meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ratusan Ribu Kendaraan Masih Menunggak
Di balik penerimaan miliaran rupiah tersebut, pekerjaan Bapenda Riau masih cukup besar. Berdasarkan pendataan, terdapat 248.715 kendaraan angkutan barang yang tercatat menunggak pajak.
Dari jumlah itu, baru 591 kendaraan yang masuk proses pendaftaran dan telah terverifikasi. Sebanyak 438 unit sudah menyelesaikan pembayaran, sedangkan 153 unit lainnya masih belum menuntaskan kewajibannya.
Kesenjangan antara jumlah kendaraan penunggak dan peserta program yang sudah terverifikasi menunjukkan masih luasnya ruang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Ninno mengingatkan badan usaha agar tidak menunda pengurusan administrasi. Sebab, pengajuan fasilitas pengurangan pajak membutuhkan kelengkapan dokumen sebelum dapat diproses melalui kantor Samsat.
Pengajuan Ditutup 15 Desember
Badan usaha yang ingin memanfaatkan keringanan tersebut harus menyiapkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), surat permohonan, serta Nomor Induk Berusaha (NIB).
Berkas permohonan disampaikan ke kantor Samsat paling lambat 15 Desember 2026. Adapun program pengurangan 40 persen pokok PKB tetap berjalan sampai 31 Desember 2026.
Kebijakan ini memiliki batasan. Kendaraan yang baru melakukan penyerahan pertama maupun kendaraan yang dimutasi keluar dari Provinsi Riau tidak dapat menikmati fasilitas tersebut.
“Kami mengimbau badan usaha agar memastikan kelengkapan dokumen dan memenuhi seluruh persyaratan sebelum mengajukan permohonan,” kata Ninno.
Untuk memperluas jangkauan pelayanan, Bapenda Riau juga menyediakan sejumlah alternatif pembayaran pajak kendaraan. Masyarakat dapat memanfaatkan Samsat Keliling (Samkel), Samsat Tanjak, maupun Samsat Drive Thru.
Samsat Keliling menjangkau sejumlah titik strategis, sementara Samsat Tanjak menghadirkan gerai pelayanan di lokasi yang dekat dengan aktivitas masyarakat. Salah satunya berada di kawasan depan Purna MTQ Pekanbaru.
Adapun Samsat Drive Thru dirancang untuk memangkas waktu pelayanan. Wajib pajak bisa melakukan pembayaran tanpa harus turun dari kendaraan.
Di Pekanbaru, fasilitas ini tersedia di dua lokasi. Pertama, Jalan Sudirman, tepatnya di halaman Kantor Bapenda Riau, yang melayani pembayaran tunai. Kedua, Jalan Gajah Mada dengan fasilitas pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Ninno menyebut layanan Drive Thru di Jalan Gajah Mada sebagai inovasi Samsat pertama di Indonesia yang menerapkan sistem pembayaran QRIS.
Layanan serupa juga telah tersedia di sejumlah daerah, yakni Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir, Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, serta Kota Dumai.
Dengan berbagai kemudahan tersebut, Bapenda Riau berharap semakin banyak pemilik kendaraan angkutan barang memanfaatkan masa pengurangan pajak sebelum program berakhir pada 31 Desember 2026. (ria)
