PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 akan menggunakan formula baru yang membawa perubahan dalam perlindungan upah pekerja. Pemerintah tidak lagi hanya bertumpu pada perhitungan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kini ditempatkan sebagai salah satu penentu utama besaran upah minimum.
Perubahan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mulai berlaku sejak 28 Oktober 2026.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan, ketentuan pengupahan tahun 2027 harus mengacu pada regulasi baru tersebut, khususnya Pasal 137 sampai Pasal 139.
Artinya, pemerintah daerah memiliki landasan hukum baru dalam merumuskan kebijakan upah minimum. Perubahan ini juga membuka ruang lebih besar bagi pertimbangan kebutuhan hidup pekerja dalam menentukan batas upah terendah.
KHL Jadi Pertimbangan Utama Penghitungan UMP 2027
Salah satu perubahan mendasar dalam aturan baru tersebut adalah masuknya KHL sebagai komponen yang menentukan besaran akhir upah minimum.
Berdasarkan ketentuan Pasal 138 dan Pasal 139, penghitungan upah minimum mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak.
Formula pengupahan tetap menggunakan tiga variabel, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu atau alfa.
Namun, terdapat perubahan pada rentang alfa yang kini ditetapkan sebesar 0,5 hingga 1,0. Rentang tersebut lebih tinggi dibandingkan batas atas 0,9 dalam ketentuan sebelumnya.
Perubahan ini memberikan ruang penyesuaian lebih luas dalam penghitungan kenaikan upah minimum.
Hal yang paling mendasar terdapat pada ketentuan nilai akhir. Pasal 139 ayat (4) mengatur bahwa besaran upah minimum ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi antara hasil formula penghitungan upah minimum dan nilai KHL yang menjadi acuan.
Dengan mekanisme tersebut, hasil perhitungan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak boleh mengabaikan kebutuhan hidup layak pekerja.
BPS dan Dewan Pengupahan Punya Peran dalam Penentuan KHL
Untuk memastikan penghitungan memiliki dasar data yang memadai, pemerintah melibatkan lembaga statistik dalam penyusunan estimasi KHL.
Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan estimasi KHL dengan memanfaatkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Komponen KHL mencakup empat kelompok kebutuhan, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
Estimasi tersebut disusun untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam penyusunannya, karakteristik daerah juga diperhitungkan melalui pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter.
Hasil perhitungan itu menjadi bahan pertimbangan Dewan Pengupahan Daerah dalam menyusun rekomendasi kepada gubernur.
Menaker Yassierli juga meminta seluruh Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial. Aspirasi pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah perlu dihimpun agar kebijakan pengupahan tidak hanya berpijak pada angka statistik, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
Pengumuman UMP 2027 Paling Lambat 21 November
Pemerintah pusat telah menyosialisasikan mekanisme penetapan upah minimum 2027 kepada kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam sosialisasi yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Dalam Negeri pada 16 November 2026, pemerintah juga menyampaikan jadwal penetapan upah minimum tahun depan.
Sesuai jadwal tersebut, pengumuman UMP 2027 paling lambat dilakukan pada 21 November 2026. Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dijadwalkan paling lambat 26 November 2026.
Sementara itu, batas akhir penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah 25 November 2026, disusul Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) paling lambat 30 November 2026.
Dengan jadwal tersebut, pemerintah daerah kini memiliki waktu terbatas untuk merampungkan pembahasan dan rekomendasi pengupahan.
Perubahan Aturan, Ujian bagi Pemerintah Daerah
Berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026 menandai perubahan pendekatan dalam kebijakan pengupahan nasional.
Jika sebelumnya perhatian lebih banyak tertuju pada formula makroekonomi, kini kebutuhan hidup layak mendapatkan posisi yang lebih tegas dalam menentukan batas minimum upah.
Namun, keberhasilan aturan baru tidak cukup diukur dari perubahan rumus. Akurasi data KHL, keterbukaan proses pembahasan, serta keberanian pemerintah daerah memperhatikan kondisi pekerja akan ikut menentukan kualitas kebijakan tersebut.
Bagi pekerja, perubahan ini diharapkan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap daya beli dan kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi dunia usaha, kepastian formula dan proses penetapan yang transparan dibutuhkan agar penyesuaian upah tetap mempertimbangkan kemampuan perusahaan.
Dengan demikian, penetapan UMP 2027 menjadi ujian bagi pemerintah daerah untuk menyeimbangkan perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha melalui kebijakan pengupahan yang adil dan terukur. (bic)






