Over Kapasitas Lapas di Riau Tembus 235 Persen, Penghuni Capai 17.011 Orang

Lapas Narkotika di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru. (Foto: Abdul Haris)

PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Ruang hunian di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) di Riau, semakin tidak sebanding dengan jumlah orang yang harus ditampung.

Dari kapasitas sekitar 7.000 orang, penghuni lapas dan rutan di Riau kini mencapai 17.011 orang. Kondisi itu membuat tingkat kelebihan kapasitas (over capacity) pemasyarakatan di Riau menyentuh 235 persen.

Bahkan, di salah satu lapas, tingkat kepadatannya sudah mencapai lima kali lipat dari kapasitas normal.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Riau, Rudy Fernando Sianturi mengungkapkan persoalan tersebut, saat peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2 di Lapangan Upacara Lapas Narkotika, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai Barat, Pekanbaru, Kamis (19/11/2026).

Lapas Teluk Kuantan Paling Padat
Dari sejumlah unit pemasyarakatan yang beroperasi di Riau, Lapas Teluk Kuantan menghadapi tekanan hunian paling berat. Tingkat kelebihan kapasitas di tempat tersebut bahkan mencapai 500 persen.

Baca Juga :  Riau Hadapi Ketergantungan Pangan, Produksi Beras Riau Hanya 132,77 Ribu Ton

Angka itu menggambarkan betapa besarnya kesenjangan antara daya tampung bangunan dan jumlah warga binaan yang harus dilayani.

Saat ini, Kanwil Ditjenpas Riau membawahi 18 unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan. Rinciannya terdiri dari 11 lapas, lima rutan, dan dua balai pemasyarakatan (Bapas).

Dengan kapasitas hunian yang hanya sekitar 7.000 orang, jumlah penghuni sebanyak 17.011 orang membuat persoalan kepadatan tidak bisa diselesaikan melalui satu kebijakan saja.

Pemindahan dan Percepatan Hak Integrasi
Menghadapi situasi tersebut, jajaran Ditjenpas Riau menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi tekanan hunian. Salah satunya dengan memindahkan warga binaan ke lapas atau rutan lain yang masih memiliki ruang lebih memadai.

Langkah berikutnya adalah mempercepat proses pemberian hak integrasi bagi warga binaan yang telah memenuhi ketentuan.

Baca Juga :  BMKG Minta Warga Waspada, Hari Ini Hujan Lebat dan Petir Melanda Riau

Hak tersebut mencakup pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, serta pengusulan remisi sesuai persyaratan yang berlaku.

“Solusinya kita ada juga pemindahan. Kemudian mempercepat pemberian hak integrasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan mempercepat mengusulkan pemberian remisi,” jelas Rudy.

Di sisi lain, pembangunan lapas baru juga menjadi pilihan untuk menjawab persoalan jangka panjang. Namun, realisasinya membutuhkan perencanaan dan dukungan anggaran negara yang tidak sedikit.

Di tengah persoalan kepadatan hunian, Rudy juga menyinggung rencana program pembinaan warga binaan di sebuah pulau yang dikaitkan dengan program Presiden Prabowo Subianto.

Dalam konsep tersebut, warga binaan akan diarahkan mengikuti kegiatan produktif, terutama di bidang pertanian dan peternakan.

Program ini diharapkan membuka ruang pembinaan yang lebih produktif. Warga binaan tidak hanya menjalani masa pidana, tetapi juga memperoleh kesempatan mengembangkan keterampilan melalui kegiatan yang mendukung ketahanan pangan.

Baca Juga :  BMKG Minta Warga Waspada, Hari Ini Hujan Lebat dan Petir Melanda Riau

Rencana tersebut menjadi salah satu alternatif pendekatan pembinaan pemasyarakatan. Namun, persoalan mendasar berupa ketimpangan antara kapasitas hunian dan jumlah penghuni tetap membutuhkan penanganan serius.

Dengan tingkat kelebihan kapasitas mencapai 235 persen, tantangan pemasyarakatan di Riau bukan sekadar menyediakan tempat tidur tambahan. Pengelolaan hunian, pemenuhan hak warga binaan, serta pembinaan yang efektif menjadi pekerjaan besar yang harus berjalan beriringan. (ris)