Rp460 Miliar DBH Siak Belum Dibayar Pusat, Bupati Afni Tetap Upayakan Pembangunan Jalan

Bupati Afni meninjau lokasi pengerjaan jalan di Kabupaten Siak. (Foto: Dok. Kominfo)

PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Pembangunan jalan di Kabupaten Siak terus dilakukan di tengah tekanan fiskal daerah. Kebutuhan infrastruktur yang mencapai lebih dari 130 kilometer, harus dikejar meski kemampuan keuangan daerah belum sepenuhnya memadai.

Pemerintah Kabupaten Siak memilih tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Caranya, meramu sejumlah sumber pembiayaan, mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Dari berbagai upaya tersebut, Pemkab Siak berhasil menarik sekitar Rp65 miliar dana APBN sepanjang 2026 untuk pembangunan jalan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).

Di sisi lain, masih ada persoalan fiskal yang menjadi pekerjaan rumah. Sekitar Rp460 miliar hak Kabupaten Siak dari kewajiban kurang bayar DBH pemerintah pusat belum diterima.

Bupati Siak, Afni Zulkifli mengatakan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan, terutama akses jalan yang dibutuhkan masyarakat di wilayah pelosok.

“Tekanan fiskal yang terjadi tak membuat kita menyerah. Kita terus mencari berbagai sumber pendanaan agar pembangunan tetap berjalan,” kata Afni dalam keterangan tertulisnya kepada FokusRiau.Com, Kamis (19/11/2026).

Rp65 Miliar APBN Untuk Jalan Siak
Salah satu hasil perjuangan mendapatkan dukungan anggaran pusat terlihat pada pembangunan ruas Pinang Sebatang Barat–Muara Kelantan. Jalan ini menjadi jalur penghubung Perawang menuju Kecamatan Sungai Mandau.

Baca Juga :  Jembatan Koto Intan di Rohul Dapat Anggaran Rp10 Miliar, Bagaimana Rantau Berangin?

Tahun 2026, ruas tersebut memperoleh alokasi pembangunan jalan rigid beton sepanjang sekitar 1,1 kilometer dengan anggaran Rp15 miliar.

Pekerjaan kemudian berlanjut dengan tambahan penanganan sepanjang 3,5 kilometer yang dibagi dalam dua segmen. Segmen pertama memiliki panjang 1,8 kilometer dengan anggaran Rp25,67 miliar. Segmen kedua sepanjang 1,7 kilometer memperoleh anggaran Rp24,24 miliar.

Dengan demikian, dukungan APBN untuk pembangunan jalan di Kabupaten Siak pada tahun ini mencapai sekitar Rp65 miliar.

“Artinya dalam setahun ini saja, Alhamdulillah kita dapat mengakses sekitar Rp65 miliar dana APBN untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan di Siak,” ungkap Afni.

Pemkab Siak mengawal program tersebut melalui koordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau agar kebutuhan infrastruktur daerah mendapat perhatian pemerintah pusat.

DBH Sawit dan CSR Tetap Digunakan
Sambil memperjuangkan tambahan anggaran dari pusat, Pemkab Siak juga memanfaatkan DBH Sawit untuk meningkatkan kualitas jalan kabupaten.

Sejumlah ruas yang telah mendapatkan penanganan di antaranya Siak–Tumang, Sawit Permai–Teluk Merbau di Kecamatan Dayun, serta jalan poros Dusun Lubuk Miyam di wilayah Kecamatan Koto Gasib.

Khusus ruas Siak–Tumang, peningkatan jalan hampir satu kilometer kembali dilaksanakan sebagai kelanjutan pekerjaan tahun sebelumnya yang memiliki panjang hampir sama.

Baca Juga :  Pemko Pekanbaru Tuntaskan Perbaikan 52 Km Jalan Rusak, Sisa 8 Km Sampai Desember

Dalam kurun waktu 1,5 tahun, peningkatan jalan kabupaten melalui pembiayaan DBH Sawit tercatat mencapai sekitar 6,577 kilometer.

Pemeliharaan juga tetap berjalan menggunakan APBD. Sepanjang setahun terakhir, Pemkab Siak telah melakukan pemeliharaan terhadap 152,30 kilometer jalan kabupaten secara bertahap, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Sementara itu, dukungan perusahaan melalui program CSR telah membantu peningkatan sekitar 30 kilometer jalan kabupaten.

Langkah ini memperlihatkan upaya pemerintah daerah menggabungkan berbagai sumber pembiayaan untuk menjaga konektivitas antarkawasan, terutama ketika ruang fiskal semakin terbatas.

Jalan Rawan Banjir Simpang Obor Menunggu Solusi Permanen
Persoalan infrastruktur Siak tidak hanya menyangkut jalan kabupaten. Pemkab Siak bersama BPJN Riau juga mengawal penanganan ruas strategis jalan nasional di kawasan Simpang Obor, lintas Siak–Tanjung Buton, yang selama ini rawan terdampak banjir.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah merencanakan pembangunan jembatan kaki seribu sebagai solusi permanen. Proyek ini dijadwalkan mulai dikerjakan tahun depan dengan menggunakan pembiayaan APBN.

Penanganan kawasan Simpang Obor diharapkan dapat memperbaiki kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi yang bergantung pada jalur tersebut.

Rp460 Miliar DBH Kurang Bayar Jadi Pekerjaan Rumah
Di tengah sejumlah capaian pembangunan, Afni menilai percepatan infrastruktur Siak masih sangat bergantung pada penyelesaian kewajiban pemerintah pusat terhadap daerah.

Baca Juga :  Jembatan Koto Intan di Rohul Dapat Anggaran Rp10 Miliar, Bagaimana Rantau Berangin?

Ia menyebutkan, terdapat sekitar Rp460 miliar kewajiban kurang bayar DBH yang masih ditunggu Kabupaten Siak.

Menurut Afni, apabila hak daerah dari DBH sumber daya alam tersebut direalisasikan, kemampuan Pemkab Siak untuk membangun jalan hingga ke wilayah pelosok akan semakin besar.

“Sebenarnya, jika hak Kabupaten Siak dari DBH Sumber Daya Alam yang masih terutang oleh pusat dibayar, Insyaallah akan banyak sekali jalan-jalan di pelosok Kabupaten Siak bisa terbangun. Kami terus berjuang agar pusat membayarkannya,” ujarnya.

Bagi Pemkab Siak, persoalan kurang bayar DBH bukan sekadar urusan administrasi keuangan. Penyelesaian kewajiban tersebut berpotensi memperluas ruang gerak pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat.

Afni menegaskan, pemerintahannya akan terus mencari peluang pembiayaan untuk merealisasikan pembangunan ruas-ruas jalan yang belum tertangani.

“Kami masih akan terus memperjuangkan ruas-ruas jalan kabupaten lainnya melalui segala sumber. Mohon bersabar dan mohon doanya,” ucap Bupati perempuan pertama di Siak tersebut. (bsh)