PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Pemerintah Provinsi Riau telah memutuskan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027. Keputusan itu dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Riau yang ditandatangani Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto.
Dalam SK itu ditetapkan UMP tahun 2027 naik 6,63 persen atau terjadi penambahan sebesar Rp250.646 dibanding tahun 2026.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Ronni Rakhmat mengonfirmasi penandatanganan keputusan tersebut, Jumat (20/11/2026).
“Alhamdulillah Pak Gubernur telah menandatangani SK UMP Riau,” kata Ronni.
Berdasarkan perhitungan kenaikan yang disampaikan Disnakertrans Riau, UMP tahun 2027 mencapai Rp4.281.788. Angka tersebut lebih tinggi Rp250.646 dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp4.031.142.
Kenaikan upah juga berlaku pada dua sektor yang menjadi bagian dari struktur ekonomi Riau, yakni minyak dan gas bumi serta pertanian atau perkebunan.
Untuk sektor minyak dan gas (migas), upah minimum sektoral provinsi tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp4.054.676. Nilai ini naik 6,63 persen atau bertambah Rp252.110 dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, upah minimum sektoral untuk sektor pertanian dan perkebunan ditetapkan sebesar Rp4.034.603. Dibandingkan 2026, terjadi kenaikan 6,63 persen atau bertambah Rp250.862.
Besaran tersebut menjadi acuan pengupahan bagi pekerja pada sektor-sektor terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
Penetapan UMK Riau Ditunggu Sampai 25 November
Setelah keputusan untuk tingkat provinsi ditandatangani, perhatian berikutnya tertuju pada penetapan upah minimum di kabupaten dan kota.
Ronni menyebut, Dewan Pengupahan di masing-masing daerah sudah mulai menggelar pembahasan untuk merumuskan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Hasil pembahasan tersebut akan disampaikan kepada bupati dan wali kota. Selanjutnya, rekomendasi diteruskan untuk ditetapkan melalui SK Gubernur Riau.
Ada tenggat waktu yang harus dipenuhi. Penetapan UMP dan upah minimum sektoral provinsi paling lambat 21 November 2026. Sementara UMK dan UMSK kabupaten/kota ditargetkan sudah ditetapkan paling lambat 25 November 2026.
Dengan telah ditandatanganinya SK UMP dan upah sektoral provinsi, tahapan penetapan upah minimum Riau untuk 2027 kini berlanjut ke tingkat kabupaten dan kota.
Besaran UMK dan UMSK nantinya akan menentukan angka upah minimum yang berlaku di masing-masing daerah, dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan setempat. (mcr)






