Pemprov Riau Siapkan Perombakan BUMD, Direksi dan Dewan Pengawas Terancam Diganti

Ilustrasi. Pemprov Riau mengevaluasi total BUMD, termasuk direksi dan dewan pengawas. Restrukturisasi hingga pergantian pengurus terbuka dilakukan. (Foto: Istimewa)

PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Kursi direksi dan dewan pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Riau kini sudah tidak lagi sepenuhnya aman. Pemerintah sedang menyiapkan evaluasi menyeluruh, terhadap perusahaan-perusahaan milik daerah, termasuk membuka peluang pergantian pengurus yang dinilai gagal menjalankan tanggung jawabnya.

Pembenahan tidak sekadar menyasar persoalan administrasi perusahaan. Kinerja keuangan, efektivitas operasional, kemampuan menghasilkan keuntungan, hingga kualitas manajemen akan diperiksa.

Pemprov Riau ingin memastikan, BUMD tidak terus menjadi beban keuangan daerah, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi mengatakan, evaluasi tersebut akan menjadi pijakan untuk menentukan masa depan setiap perusahaan daerah.

Pemerintah tidak menutup kemungkinan melakukan efisiensi, restrukturisasi, konsolidasi, pembentukan perusahaan induk atau holding, hingga divestasi dan likuidasi terhadap unit usaha yang tidak lagi memiliki prospek.

“Langkah yang dilakukan meliputi penguatan sistem pengendalian intern berbasis risiko, evaluasi portofolio bisnis, seleksi pengurus secara profesional, serta audit independen berdasarkan kinerja keuangan, operasional, dan manajerial,” kata Syahrial kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga :  Harga Sawit Riau Periode 18-24 November 2026 Merosot, TBS Umur 9 Tahun Rp3.701 per Kg

Direksi dan Dewan Pengawas Ikut Dievaluasi
Salah satu perhatian Pemprov Riau adalah memastikan jajaran direksi dan dewan pengawas bekerja sesuai target serta tanggung jawab masing-masing.

Menurut Syahrial, pengawasan perusahaan daerah tidak boleh berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif. Dewan pengawas harus mampu memastikan kebijakan manajemen berjalan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).

Target dividen dan pelaksanaan fungsi sosial BUMD juga menjadi bagian dari penilaian. Jika pengawasan tidak berjalan efektif, pemerintah daerah membuka ruang untuk melakukan penataan, termasuk mengganti personel yang dinilai tidak menjalankan tugas secara optimal.

Artinya, evaluasi tidak hanya menyasar kemampuan direksi mengelola perusahaan, tetapi juga efektivitas dewan pengawas dalam mengontrol arah kebijakan dan kinerja manajemen.

Restrukturisasi dan Likuidasi Jadi Pilihan
Pemprov Riau juga menyiapkan pembenahan dari sisi fundamental bisnis. Setiap BUMD akan diarahkan memiliki desain besar usaha atau grand design yang jelas, sehingga aktivitas perusahaan tidak berjalan tanpa sasaran bisnis dan ukuran keberhasilan.

Baca Juga :  Harga Sawit Riau Periode 18-24 November 2026 Merosot, TBS Umur 9 Tahun Rp3.701 per Kg

Penguatan GCG, pengendalian internal berbasis risiko, audit independen, serta seleksi pengurus secara profesional menjadi bagian dari agenda tersebut.

Dari hasil evaluasi, pemerintah akan menentukan langkah yang paling sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan. BUMD yang masih memiliki potensi dapat diperkuat melalui efisiensi dan restrukturisasi. Sementara unit usaha yang tidak lagi prospektif dapat dipertimbangkan untuk dilepas atau dilikuidasi.

Pemprov Riau juga akan menilai kembali efektivitas penyertaan modal daerah. Setiap dana yang telah dikucurkan harus memiliki arah penggunaan, ukuran keberhasilan, dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penurunan DBH Minyak Jadi Alarm Keuangan Daerah
Pembenahan BUMD tersebut mendapat perhatian tersendiri di tengah tekanan terhadap kemampuan fiskal Pemprov Riau akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak bumi.

Syahrial menyebut kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah perlu mengevaluasi efektivitas investasi dan penyertaan modal kepada perusahaan daerah.

Baca Juga :  Harga Sawit Riau Periode 18-24 November 2026 Merosot, TBS Umur 9 Tahun Rp3.701 per Kg

Dalam situasi penerimaan daerah yang tertekan, BUMD dituntut tidak sekadar menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga mampu mengelola modal secara produktif dan memberikan hasil bagi daerah.

Pemerintah berharap perusahaan daerah dapat tumbuh lebih sehat, mandiri, dan menguntungkan tanpa meninggalkan fungsi pelayanan publik.

Evaluasi ini sekaligus menjadi ujian bagi tata kelola BUMD di Riau. Sebab, keberhasilan pembenahan tidak cukup diukur dari pergantian direksi atau perubahan struktur organisasi.

Ukuran sesungguhnya terletak pada kemampuan perusahaan memperbaiki kinerja, menjaga aset daerah, meningkatkan keuntungan dan menyetorkan dividen secara berkelanjutan. (ckl)