PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Ratusan ribu hektare kawasan hutan di Riau kembali berada dalam penguasaan negara, setelah pemerintah mencabut izin operasional salah satu perusahaan pemegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI).
Melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), pemerintah mengambil alih kembali lahan seluas 338.536 hektare. Langkah besar ini menyusul terungkapnya berbagai persoalan dalam pengelolaan kawasan konsesi, mulai dari perkebunan kelapa sawit, aktivitas pertambangan tanpa izin dan kerusakan kawasan lindung.
Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Hasil pemeriksaan Satgas PKH memperlihatkan adanya penyimpangan pemanfaatan lahan dalam areal konsesi perusahaan tersebut.
Sedikitnya 18.362,74 hektare kawasan telah ditanami kelapa sawit. Tim juga menemukan bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare serta kerusakan kawasan lindung mencapai 211,54 hektare.
Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan pengelolaan hutan tidak sebatas pada administrasi perizinan. Aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalam kawasan turut menjadi perhatian pemerintah.
Kawasan Penyangga Tesso Nilo Terancam
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius adalah perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo.
Kawasan tersebut memiliki fungsi ekologis yang sangat penting, terutama sebagai ruang hidup dan jalur pergerakan gajah Sumatera. Tekanan akibat perambahan dan perubahan fungsi lahan berpotensi mempersempit habitat satwa dilindungi tersebut.
Persoalan ini juga berkaitan dengan kondisi lingkungan Riau yang memiliki bentang lahan gambut cukup luas. Kebakaran berulang dan kerusakan tutupan hutan dapat mengganggu tata air, mengurangi kemampuan kawasan menyimpan karbon, serta memperbesar ancaman terhadap ekosistem.
Dengan dicabutnya PBPH, seluruh kegiatan dalam areal perizinan tersebut dihentikan dan penguasaan kawasan dikembalikan kepada negara.
Namun, pencabutan izin tidak serta-merta menghapus tanggung jawab perusahaan. Kewajiban pemulihan lingkungan dan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang ditemukan tetap harus dijalankan sesuai ketentuan.
Kuasai PKS dan Kebun Sawit PT GSL di Kuansing
Penertiban Satgas PKH di Riau juga menyentuh sektor industri pengolahan kelapa sawit.
Di Kabupaten Kuantan Singingi, tim mengambil alih pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun milik PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL). Luas keseluruhan areal yang dikuasai kembali mencapai sekitar 42 hektare.
Temuan Satgas PKH menunjukkan PKS nonkebun milik perusahaan tersebut terindikasi menerima dan mengolah tandan buah segar (TBS) yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Aktivitas pengolahan itu diduga ikut menciptakan pasar bagi hasil perkebunan dari kawasan yang dirambah. Kondisi tersebut berpotensi mendorong pembukaan hutan baru untuk memperluas kebun kelapa sawit.
Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare milik PT GSL. Permohonan tersebut juga direkomendasikan untuk ditolak.
Penguasaan kembali dilakukan terhadap lokasi pabrik pengolahan dan kebun kelapa sawit perusahaan.
Pengambilalihan Harus Diikuti Pemulihan Lingkungan
Penertiban terhadap perusahaan HTI dan PT GSL menjadi bagian dari upaya pemerintah membenahi penguasaan serta pemanfaatan kawasan hutan di Riau.
Namun, keberhasilan penertiban tidak cukup hanya diukur dari luas lahan yang berhasil diambil alih. Kondisi kawasan setelah penguasaan kembali juga harus menjadi perhatian.
Pemulihan lahan yang rusak, pengendalian kebakaran gambut, penertiban aktivitas perkebunan tanpa izin, serta pengawasan terhadap industri pengolahan sawit perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Rantai pasok kelapa sawit juga membutuhkan pengawasan lebih ketat agar pabrik tidak menjadi tempat penyerapan hasil perkebunan yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin.
Terlebih, perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo membutuhkan langkah nyata. Habitat gajah Sumatera tidak cukup dilindungi melalui penetapan status kawasan, tetapi juga melalui pengendalian aktivitas manusia yang mengancam ruang hidupnya.
Pengembalian ratusan ribu hektare hutan kepada negara menjadi langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan kawasan tersebut benar-benar pulih dan tidak kembali dikuasai oleh aktivitas yang merusak lingkungan. (trp)






