Oleh: Asrinaldi A*
PILKADA selalu menghadirkan kejutan, yakni munculnya bakal calon kepala daerah yang tidak pernah dikenal selama ini. Kemunculan bakal calon tersebut memang disengaja karena partai politik melihat bahwa bakal calon ini dianggap memiliki sumberdaya yang dapat membantu memenangkan Pilkada.
Seringkali yang dilirik itu adalah pengusaha yang memiliki uang karena dianggap dapat membiayai Pilkada.
Keterlibatan pengusaha dalam politik memang bukanlah hal yang baru. Kesulitan partai politik membiayai kegiatan rutinnya adalah salah satu alasan mengapa politisi mengajak pengusaha untuk terlibat dalam kegiatan politik. Tentu tidak semua pengusaha yang tertarik terjun ke dunia politik. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang berminat. Salah satunya adalah dapat melindungi bisnis yang sedang dijalan kannya.
Sudah menjadi pengetahuan umum, keberhasilan bisnis pengusaha juga ada kaitannya dengan “hak-hak istimewa” yang didapatkan karena keterlibatannya dalam dunia politik.
Begitu juga dengan keterlibatan pengusaha dalam Pilkada. Bagi partai politik, pengusaha dipandang sebagai sosok yang memiliki banyak uang yang akan dapat membantu partai politik membiayai Pilkada ini. Bahkan partai politik tertentu memang sengaja melirik pengusaha yang memiliki uang untuk ditargetkan menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah.
Terlepas dari apakah mereka itu memiliki latar belakang politik atau tidak. Bagi elite partai, soal bagaimana calon ini berpolitik dan berpemerintahan adalah persoalan mudah. Sebab selama ini mereka sangat otodidak dan hanya mengandalkan pengalamannya saja.
Cara berpikir elite partai politik seperti ini tentu tidak sepenuhnya tepat. Karena kepemimpinan dalam pemerintahan itu ada ilmunya.
Realita ini bisa dilihat betapa tergantungnya politisi kepada birokrasi pemerintahan, karena politisi memang tidak memahami bagaimana pemerintahan itu diselenggarakan.
