Ada dua alasan yang bisa saya asumsikan. Pertama, kecenderungan ini terkait dengan kontestasi yang akan dihadapi pada periode Pilkada berikutnya. Karena sudah menjadi kelaziman akan selalu terjadi reivalitas kepala daerah dan wakil kepala daerah, kecuali salah satu di antara mereka berdua berhasil dilemahkan dari awal agar tidak bisa menjadi pesaing kuat pada Pilkada berikutnya.
Kedua, ada sejumlah agenda tersembunyi (hidden agenda) partai politik yang harus dilakukan ketika mereka berkuasa. Oleh karena itu, mereka yang tidak berasal dari partai politik yang mengusung harus dilemahkan kekuasaannya. Ini dimaksudkan agar partai politik dan kadernya leluasa melaksanakan agenda partai politik tersebut.
Inilah bentuk pembusukan demokrasi itu sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sulit dicapai. Celakanya, masyarakat tidak menyadari kondisi ini dan terlalu menyanjung pemimpin yang sebenarnya dikendalikan oleh partai politik tanpa leluasa membuat keputusan untuk masyarakat yang memilihnya.
Bagaimana pun, Pilkada mestinya menghasilkan kepala daerah yang baik dan melayani. Bukan sebaliknya, kepala daerah yang buruk dan minta dilayani.
Jika dari awal kontestasi Pilkada calon kepala daerah ini sudah mengorbankan banyak materinya untuk terpilih, sementara gaji yang didapatkan tidak sebanding dengan biaya politik yang dikeluarkan, maka untuk menutupi biaya Pilkada ini hanya cara korupsi atau menerima graftifikasi dari proyek APBD-lah yang menjadi modus dan sering digunakan kepala daerah.
Celakanya Pilkada langsung ini memang berbiaya mahal dan hanya kalangan tertentu yang bisa mengikutinya, walaupun mereka samasekali belum memiliki kapasitas untuk menjadi kepala daerah.
Karena itu, sudah saatnya Pilkada langsung ini ditinjau ulang kembali oleh pemerintah karena setelah 15 tahun dilaksanakan, ternyata lebih banyak mudharat ketimbang manfaatnya. (*)
* Penulis adalah Dosen Ilmu Politik Unand dan Penulis Buku Sisi Lain Pilkada
