AGAM, FOKUSRIAU.COM-Pemerintah memastikan pembangunan Flyover Padang Lua di Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar) segera direalisasikan. Proyek senilai Rp182 miliar dari APBN itu menjadi langkah strategis, untuk mengurai kemacetan kronis di jalur nasional penghubung Sumatera Barat dan Riau tanpa mengorbankan aktivitas ekonomi ribuan pedagang yang selama ini bergantung pada Pasar Padang Lua.
Keputusan ini dinilai penting, karena titik kemacetan Padang Lua selama bertahun-tahun menjadi salah satu hambatan utama arus logistik antar provinsi. Jalur ini merupakan koridor vital yang menghubungkan kawasan produksi dan perdagangan di Sumatera Barat dengan Riau.
Bupati Agam, Benni Warlis menegaskan, pembangunan flyover tidak akan disertai relokasi permanen pedagang pasar. Pemerintah memilih melakukan penataan internal agar aktivitas ekonomi tetap berjalan selama proyek berlangsung.
“Ada pertimbangan ekonomi yang sangat besar di sana. Terdapat transaksi senilai Rp4 miliar per hari di Pasar Padang Lua tersebut,” ujar Benni kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).
Menurutnya, Pasar Padang Lua bukan sekadar pasar tradisional. Kawasan itu menjadi pusat perdagangan regional yang mempertemukan pedagang dan pembeli dari berbagai daerah, mulai dari Agam, Solok hingga Limapuluh Kota.
Karena itu, pemerintah memilih pendekatan yang menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
“Yang penting masyarakat di pasar itu tidak terganggu, hanya ditata saja di sana. Caranya adalah dengan menggeser posisi berjualan para pedagang dalam lingkup kawasan pasar yang sama,” katanya.
Manfaatkan Lahan PT KAI
Strategi penataan pasar dilakukan melalui kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Lahan milik PT KAI di sekitar kawasan pasar akan dimanfaatkan untuk mengakomodasi perpindahan sementara zonasi pedagang.
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Padang Hendrialdi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan skema pemanfaatan lahan yang memungkinkan pembangunan flyover berjalan tanpa mengganggu aktivitas perdagangan.
“Untuk ruang manfaat jalur dan ruang milik jalan, posisinya ada 12 meter di kiri dan kanan. Selebihnya ada lahan yang lebih luas yang bisa dimaksimalkan untuk memindahkan pedagang dari depan ke belakang,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menilai, pembangunan flyover tidak bisa lagi ditunda. Menurutnya, kemacetan di Padang Lua telah berlangsung puluhan tahun dan menjadi hambatan nyata bagi pertumbuhan ekonomi kawasan.
“Kita harus mencari solusi konkret. Puluhan tahun persoalan ini tidak selesai. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat terganggu hanya karena kemacetan di Padang Lua,” katanya, kemarin.
Andre juga menegaskan pembangunan harus tetap memperhatikan hak hidup pedagang kecil sekaligus kepentingan jutaan pengguna jalan yang melintasi koridor tersebut setiap tahun.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Elsa Putra Friandi menjelaskan kajian teknis awal terkait penempatan pilar flyover di area PT KAI telah selesai dilakukan.
Tahap berikutnya adalah validasi lapangan bersama pemerintah daerah dan otoritas perkeretaapian sebelum desain final diajukan ke pemerintah pusat.
“Minggu depan, kami bersama BTP dan Pemkab Agam akan langsung turun ke lapangan untuk melakukan validasi desain dan memastikan seluruh kebutuhan teknis serta lahan clear sebelum dilaporkan ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Agam akan menyelesaikan pembebasan lahan pada area yang menjadi titik turunan atau ramp flyover sebelum konstruksi fisik dimulai.
Dampaknya bagi Riau
Bagi Riau, pembangunan Flyover Padang Lua memiliki arti lebih besar dibanding sekadar proyek jalan di provinsi tetangga. Jalur Padang-Bukittinggi-Agam merupakan salah satu koridor utama mobilitas orang dan barang antara Sumbar dan Riau.
Selama ini, kemacetan di kawasan Padang Lua kerap menjadi titik perlambatan distribusi logistik menuju Riau. Kondisi tersebut berdampak pada biaya transportasi, waktu tempuh angkutan barang serta efisiensi rantai pasok berbagai komoditas yang diperdagangkan antar provinsi.
Bagi pelaku usaha di Riau, terutama sektor perdagangan, distribusi pangan dan UMKM, kelancaran arus kendaraan berpotensi menekan biaya logistik. Efisiensi tersebut menjadi faktor penting di tengah upaya daerah meningkatkan daya saing ekonomi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. (kps)
