PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sampai 30 November 2026. Ini merupakan langkah mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran, akibat pengaruh fenomena El Nino.
Ancaman tersebut dinilai bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, investasi, hingga kelancaran transportasi apabila kebakaran meluas dan memicu kabut asap.
Status siaga yang berlaku sejak 13 Februari 2026 itu ditetapkan setelah prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan, musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering. Datangnya lebih cepat dan berlangsung lebih lama, dibanding kondisi normal.
Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan lahan gambut di Riau yang selama ini menjadi salah satu wilayah paling rawan mengalami kebakaran.
Bagi Riau, ancaman karhutla bukan hanya berkaitan dengan padamnya api di lapangan. Pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan kebakaran lahan dapat mengganggu aktivitas masyarakat, memicu gangguan kesehatan akibat asap, menghambat distribusi barang, mengurangi produktivitas sektor perkebunan, hingga memengaruhi iklim investasi apabila penanganannya tidak dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto menegaskan, pencegahan harus menjadi prioritas utama. Ia meminta seluruh elemen masyarakat meninggalkan praktik membuka lahan dengan cara membakar yang selama ini masih menjadi penyebab dominan munculnya titik api.
“Membuka lahan dengan cara membakar bukan lagi pilihan yang bijak,” kata SF Hariyanto kepada wartawan, Jumat (3/7/2026).
Peringatan tersebut muncul di tengah meningkatnya kewaspadaan pemerintah terhadap dampak El Nino yang diperkirakan memperbesar peluang munculnya kebakaran, terutama di kawasan gambut yang luas di sejumlah kabupaten.
Riau Menghadapi Dua Ancaman
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Riau, Jim Ghafur menjelaskan, kondisi cuaca tahun ini menghadirkan tantangan yang lebih kompleks dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Menurutnya, Riau tidak hanya menghadapi ancaman musim kering yang meningkatkan potensi karhutla, tetapi juga masih berhadapan dengan risiko bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan longsor.
“Riau saat ini menghadapi dua ancaman sekaligus, yaitu bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan longsor, serta hidrometeorologi kering berupa karhutla akibat pengaruh El Nino. Ini harus diantisipasi secara terpadu,” ujarnya.
Menurut Jim, fenomena El Nino memengaruhi pola cuaca di Indonesia dengan karakteristik yang berubah-ubah. Pada satu periode, curah hujan dapat meningkat sehingga memicu banjir dan longsor. Namun ketika memasuki musim kemarau, kondisi berbalik menjadi jauh lebih panas dan kering sehingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Karakteristik tersebut membuat strategi penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan secara parsial. Pemerintah daerah harus mampu menyiapkan sistem yang siap menghadapi dua kondisi cuaca ekstrem dalam waktu yang relatif berdekatan.
Salah satu perhatian utama pemerintah adalah kawasan lahan gambut yang tersebar luas di Riau. Gambut memiliki sifat mudah terbakar ketika mengalami kekeringan berkepanjangan. Api yang muncul di bawah permukaan tanah juga relatif sulit dipadamkan dan berpotensi berlangsung dalam waktu lama.
“Ketika masuk fase kering, lahan gambut di Riau sangat rentan terbakar. Ini yang kita waspadai, karena karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi,” kata Jim.
Dampak ekonomi menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian serius. Karhutla dapat mengganggu aktivitas perkebunan, distribusi logistik, transportasi darat maupun udara, hingga kegiatan usaha masyarakat. Apabila kebakaran berkembang menjadi kabut asap dalam skala luas, sektor perdagangan, pendidikan, dan layanan publik juga berpotensi terdampak.
Selain itu, dari sisi kesehatan, asap akibat kebakaran hutan dan lahan berisiko meningkatkan kasus gangguan saluran pernapasan, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan.
Memperkuat Langkah Mitigasi
Menghadapi ancaman tersebut, BPBD Riau bersama pemerintah kabupaten dan kota memperkuat berbagai langkah mitigasi. Upaya yang dilakukan meliputi pemetaan wilayah rawan kebakaran, peningkatan patroli lapangan, penguatan sistem peringatan dini, hingga mempercepat koordinasi antarinstansi apabila ditemukan titik api.
Koordinasi penanggulangan karhutla juga melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, relawan, hingga kelompok masyarakat peduli api. Sejumlah posko siaga telah diaktifkan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi agar respons terhadap kebakaran dapat dilakukan lebih cepat.
Jim menegaskan, upaya pencegahan tetap menjadi strategi paling efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi. Berdasarkan pengalaman penanganan karhutla selama ini, sebagian besar kasus masih dipicu oleh aktivitas manusia, terutama pembukaan lahan dengan cara membakar.
“Kami mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ini sangat berbahaya, apalagi saat kondisi kering akibat El Nino. Pencegahan jauh lebih efektif daripada penanganan,” ujarnya.
Selain memperkuat pengendalian karhutla, pemerintah daerah juga diminta memastikan kesiapan menghadapi potensi banjir dan longsor. Infrastruktur pendukung seperti drainase, tanggul, serta jalur evakuasi perlu dipastikan berfungsi optimal mengingat perubahan cuaca dapat terjadi secara cepat.
BPBD Riau mencatat, sejumlah daerah masih memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana. Kawasan pesisir dan daerah aliran sungai di Indragiri Hilir, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti berpotensi mengalami banjir ketika curah hujan meningkat.
Sementara itu, Pelalawan dan Siak menjadi prioritas pengendalian karhutla karena memiliki hamparan lahan gambut yang luas.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi mitigasi di setiap daerah tidak dapat disamaratakan. Pemerintah kabupaten dan kota perlu menyesuaikan langkah penanganan dengan karakteristik ancaman bencana di wilayah masing-masing.
“Pendekatannya harus menyeluruh. Tidak bisa hanya fokus pada satu jenis bencana saja. Semua potensi harus diantisipasi sejak dini,” kata Jim.
Penetapan status Siaga Darurat Karhutla memberi dasar bagi pemerintah untuk mempercepat mobilisasi sumber daya, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sebelum memasuki puncak musim kemarau.
Bagi Riau, keberhasilan menghadapi musim kemarau tahun ini tidak hanya diukur dari sedikitnya jumlah titik api, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak mencegah munculnya kebakaran sejak awal. Pengalaman menghadapi karhutla pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran penting bahwa penanganan dini jauh lebih efektif dibandingkan pemadaman setelah kebakaran meluas.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Riau berharap kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, relawan, dan masyarakat dapat memperkecil risiko bencana. Dengan kesiapsiagaan yang lebih baik, dampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta stabilitas pembangunan di Riau diharapkan dapat ditekan sepanjang musim kemarau 2026. (trp)
