KPU Riau Catat Pelanggaran Pilkada di Bengkalis, Inhu dan Dumai

oleh -502 views
Raihan suara Sukiman-Indra terbanyak di Rohul. (Foto: TribunNews)

PEKANBARU-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau mencatat terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tiga daerah. Dengan demikian, kemungkinan harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah tempat pemungutan suara.

Ketua KPU Riau Ilham Yasir mengatakan, kasus dugaan pelanggaran pilkada sudah diusut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tiga daerah dimaksud adalah Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu dan Kota Dumai.

Untuk Kabupaten Bengkalis, Bawaslu setempat sudah merekomendasikan PSU di tiga tempat pemungutan suara (TPS). “Yang direkomendasikan Bawaslu ada tiga, ada dua di (Kecamatan) Pinggir dan satu di Batin Solapan,” kata Ilham.

Dikatakan, pelanggaran Pilkada yang terjadi di Bengkalis berdasarkan laporan Bawaslu adalah ada pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) menggunakan identitas orang lain untuk mencoblos di TPS tersebut.

“Setelah pemungutan selesai ditemukan ada pemilih di Pinggir yang tidak terdaftar di dalam DPT menggunakan form C pemberitahuan memilih milik orang lain digunakan oleh yang bersangkutan untuk memilih di TPS tersebut,” kata Ilham di Pekanbaru, Kamis (10/12/2020).

Kemudian di Batin Solapan terjadi pelanggaran karena ada belasan pemilih menyalurkan hak suaranya di TPS lain.

“Seharusnya 14 orang pemilih yang terdaftar di dalam DPT di TPS 004 simpang padang memberikan suaranya di TPS 004. Namun ke-14 pemilih malah memberikan suaranya ke TPS 005 Simpang Padang. Setelah selesai pencoblosan jelang penghitungan, kotak suara yang di TPS 005 dibuka lalu diambil 14 surat suara dipindahkan lagi atau dibalikkan lagi ke TPS 004,” katanya.

Ilham mengatakan, pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu untuk pelanggaran pilkada yang terjadi di Kota Dumai dan Kabupaten Inhu.

Menurut dia, mekanisme pelaksanaan PSU adalah harus dilaksanakan paling lambat empat hari setelah hari pemungutan suara pada 9 Desember.

“Intinya, jika ada pelanggaran administrasi dalam proses penghitungan, maka proses penanganan–jika itu rekomendasinya PSU dan penghitungan suara ulang itu–diberikan dalam rentang waktu empat hari setelah tanggal 9 Desember 2020,” katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan menyatakan segera mengirimkan keterangan resmi kepada wartawan untuk menjelaskan pelanggaran pilkada yang terjadi dan rekomendasi yang dikeluarkan.

Sebagai informasi, sembilan daerah di Riau yang melaksanakan pilkada serentak tahun ini adalah Kabupaten Bengkalis, Inhu, Rokan Hulu, Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Rokan Hilir dan Kota Dumai. (*)

Editor: Boy Surya Hamta
Sumber: Antara

Tentang Penulis: Boy Surya Hamta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *