PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Anggota Komisi III DPRD Riau Abdullah meminta jajaran direksi baru PT Riau Petroleum, khususnya Direktur Operasional dan Direktur Keuangan, segera membuktikan kinerja melalui langkah konkret dalam mengembangkan bisnis perusahaan.
Harapan itu dinilai penting, supaya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut mampu meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan pendapatan Pemerintah Provinsi Riau.
Menurut Abdullah, DPRD Riau telah melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan selama sekitar satu setengah tahun. Dengan terbentuknya jajaran direksi baru, ia menilai tidak ada lagi alasan untuk menunda percepatan pengembangan usaha.
“Kita berharap ada lompatan yang lebih jelas, lebih serius dalam pembukaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, termasuk peningkatan dividen bagi APBD. Dividen itu harus lebih banyak dihasilkan dari hasil usaha perusahaan,” kata Abdullah.
Ditegaskan, ukuran keberhasilan direksi bukan sekadar berasal dari latar belakang pendidikan maupun pengalaman kerja, tetapi dari kemampuan menghasilkan perubahan nyata bagi perusahaan.
Abdullah mengakui, sebagian direksi baru belum memiliki pengalaman langsung di sektor minyak dan gas bumi (migas). Namun menurutnya, kondisi tersebut bukan menjadi hambatan selama manajemen mampu beradaptasi dengan cepat, memahami karakter industri, serta mengambil keputusan bisnis yang tepat.
“Saya pikir mengujinya harus dengan tindakan. Meskipun background mereka belum ada di perminyakan, di level manajemen itu memungkinkan selama mereka segera melakukan aksi nyata dan belajar cepat,” ujarnya.
Selain itu, Abdullah juga menyoroti proses adaptasi direksi baru yang dinilai tidak boleh berlangsung terlalu lama. Ia mengungkapkan sejak awal telah mengusulkan agar para calon direksi memperoleh pemaparan menyeluruh mengenai kondisi internal maupun eksternal perusahaan sebelum resmi dilantik.
Langkah tersebut, menurutnya, penting agar direksi dapat langsung bekerja tanpa menghabiskan waktu mempelajari persoalan perusahaan setelah menjabat.
“Jangan sampai sudah terpilih baru mengetahui kondisi perusahaan. Akhirnya habis waktu untuk belajar. Sekarang yang kita minta adalah akselerasi, percepatan. Yang kita pikirkan hanya kepentingan masyarakat Riau,” tegasnya.
Abdullah menilai percepatan tersebut diperlukan karena Riau Petroleum memiliki peluang memperbesar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun lalu, perusahaan tercatat menyetorkan dividen sekitar Rp34 miliar kepada Pemerintah Provinsi Riau.
Sementara pada tahun ini, Riau Petroleum juga diperkirakan akan menerima Participating Interest (PI) sekitar 20 juta dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari Rp320 miliar. Dana tersebut diharapkan menjadi modal untuk memperluas kegiatan usaha dan memperkuat posisi perusahaan di sektor energi.
“Kita berharap penerimaan itu tidak sia-sia. Harus ada rencana bisnis yang benar-benar membanggakan bagi Provinsi Riau, terutama yang sesuai dengan core business perusahaan di sektor migas,” katanya.
Meski telah melakukan sejumlah langkah bisnis, Abdullah menilai aktivitas usaha migas Riau Petroleum masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Ia menyebut, perusahaan memang telah melakukan investasi melalui pembelian rig serta terlibat dalam pengelolaan tanah terkontaminasi di lingkungan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Namun, menurutnya, ekspansi tersebut perlu diikuti dengan pengembangan bisnis yang lebih agresif sesuai bidang utama perusahaan.
“Bisnis inti perusahaan tetap harus menjadi prioritas sehingga manfaat ekonominya bisa lebih besar bagi daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, Abdullah juga mendorong perusahaan mulai memperluas portofolio usaha ke sektor energi baru dan terbarukan. Salah satu peluang yang dinilai potensial adalah pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
Meski demikian, ia menegaskan pengembangan bahan bakar nabati B50 seharusnya menjadi fokus utama perusahaan. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
“Saya berharap B50 menjadi concern utama mereka untuk mendukung program Presiden dalam pengurangan impor BBM. Silakan bekerja sama dengan pihak ketiga selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku,” tegas Abdullah.
Dorongan DPRD Riau tersebut menjadi sinyal bahwa publik kini menaruh ekspektasi besar terhadap kepemimpinan baru Riau Petroleum. Selain dituntut meningkatkan keuntungan perusahaan, direksi juga diharapkan mampu menghadirkan investasi baru, membuka lapangan kerja, memperkuat bisnis migas daerah dan meningkatkan dividen yang pada akhirnya memberikan manfaat lebih besar bagi keuangan daerah dan masyarakat Riau. (tpc)
