SIBOLANGIT-Usai perhelatan Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Sibolangit, Sumatera Utara, dinamika politik yang terjadi makin memanas. Rencananya, kepengurusan DPP Demokrat KLB di Sibolangit akan mendaftarkan kepengurusannya ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), hari ini, Senin (8/3/2021).
Ketua Dewan Pembina Demokrat versi KLB Sibolangit, Marzuki Alie menyampaikan, dengan kepemimpinan Moeldoko sebagai ketua umum akan menjadikan partai berlambang Mercy tersebut terbuka dan bukan hanya partai keluarga.
Dia menekankan, selama ini terkesan hanya lingkaran Cikeas yang bisa dapat pucuk pimpinan di partai tanpa pengkaderan yang kuat.
Marzuki menekankan, hasil KLB Sibolangit juga sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Dari status kepesertaan, KLB sudah sesuai dihadiri pengurus.
“Senin besok (hari ini), pengurus Demokrat hasil KLB akan menyerahkan berkas ke Kementerian Hukum dan Ham untuk dipelajari dan disahkan. Karena Demokrat hasil KLB merupakan Demokrat yang sah. Dan KLB dilakukan, karena kader menginginkan pembenahan Demokrat untuk menjadi partai terbuka bagi siapapun,” ujar Marzuki, Senin (8/3/2021).
Dia menyakini, Moeldoko bisa menjadi figur pemimpin yang membenahi Demokrat. Ia mengatakan demikian, karena Demokrat memiliki aset kader yang bisa melahirkan pemimpin masa depan.
“Demokrat perlu dibenahi agar menjadi partai yang terbuka karena Demokrat mempunyai potensi melahirkan pemimpin masa depan sehingga perlu pembenahan di bawah kepemimpinan Moeldoko,” tutur mantan Sekretaris Jenderal Demokrat itu.
Dikonfirmasi terpisah, mantan anggota Majelis Partai Demokrat, Max Sopacua membenarkan rencana pendaftaran kepengurusan di Kemenkumham pada hari ini. Dia mengatakan, pihaknya terus melengkapi berkas dan susunan pengurus DPP di bawah pimpinan Moeldoko.
“Ya benar didaftarkan. Kita terus bekerja 24 jam soal kesiapan susunan ini,” ujar Max, Minggu kemarin.
Sebelumnya, KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumut berlangsung Jumat (5/3/2021) dan menetapkan beberapa keputusan. Salah satunya memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum.
Selain itu, KLB juga menyatakan menganulir sejumllah keputusan yang ditetapkan era Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), seperti pemecatan terhadap tujuh kader senior dan beberapa pengurus DPC yang pro terhadap KLB. Selain itu, KLB juga memutuskan tak ada lagi jabatan majelis tinggi di partai. (*)
Sumber: Viva.co.id
