News  

Stok 4 Bahan Pokok Rawan di Sejumlah Provinsi, Termasuk Riau!

Menko Airlangga mengatakan stok empat bahan pangan rawan di sejumlah provinsi, mulai dari cabai hingga telur ayam. Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, FOKUSRIAU.COM-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, stok empat bahan pangan rawan di sejumlah provinsi.

Pertama, stok cabai besar yang dinilai rawan di 17 provinsi, antara lain Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Aceh.

Kemudian stok cabai besar rentan dan dinilai tidak aman terjadi di Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, dan Kalimantan Tengah.

Kedua, stok cabai rawit juga rawan di 14 provinsi, seperti Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Lampung, Sulawesi Utara.

“Dan 10 provinsi rentan, Maluku Utara, Kalimantan Utara, dan Maluku,” kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi 2022, Rabu (14/9/2022).

Ketiga, pasokan telur ayam rawan di delapan provinsi. Beberapa daerah yang dimaksud, antara lain Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kalimantan Tengah.

Selain itu, stok telur ayam tak aman di tiga provinsi. Rinciannya, Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Keempat, stok bawang merah rawan di empat provinsi, yakni Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Lalu, bahan pangan itu terbilang tak aman di enam provinsi, seperti Kalimantan Utara, Bangka Belitung, dan Papua.

Dijelaskan, harga sejumlah bahan pangan naik beberapa waktu terakhir. Hal itu akan mempengaruhi tingkat kemiskinan di dalam negeri.

Karena itu, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah ekstra untuk mengendalikan lonjakan harga barang atau inflasi di daerah. Salah satunya memperkuat kerja sama antar daerah.

Lalu, pemerintah akan memperbanyak operasi pasar, melakukan perdagangan digital, dan mempercepat program tanam pangan.

Kemudian, pemerintah juga akan menyusun neraca komoditas, memperkuat sarana dan prasarana penyimpanan produk hasil panen, serta memperkuat sinergi Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

“Ini yang diminta terus diikuti oleh tim pusat maupun daerah. Bapak presiden (Jokowi) minta ini untuk terus dimonitor seperti kita memonitor covid-19,” tutup Airlangga dikutip FokusRiau.com dari CNNIndonesia.com. (bsh)

9 / 100