PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Indonesia memasuki fase kemarau yang tidak biasa. Bukan hanya hujan yang semakin jarang, tetapi indikator iklim global menunjukkan El Nino 2026 telah menguat ke level sangat kuat, sementara Indian Ocean Dipole (IOD) juga berada pada fase positif.
Kombinasi keduanya membuat risiko kekeringan, krisis air dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) semakin serius.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam Analisis Dinamika Atmosfer Dasarian I Agustus 2026 mencatat, indeks Sea Surface Temperature Anomaly (SSTA) atau anomali suhu permukaan laut di wilayah Nino 3.4 mencapai +2,77, naik signifikan dari +2,20 pada Juli 2026.
Pada saat sama, indeks IOD juga meningkat menjadi +0,457, dari +0,242 pada bulan sebelumnya. Perubahan tersebut penting karena dampaknya tidak berhenti pada persoalan cuaca.
Kemarau yang lebih kering dapat menekan ketersediaan air, meningkatkan kebutuhan irigasi, mengganggu aktivitas pertanian, memperbesar risiko kebakaran vegetasi dan gambut, serta meningkatkan beban pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak kekeringan.
El Nino Menguat, Hujan Makin Jarang
BMKG menjelaskan, anomali suhu muka laut Nino 3.4 di atas +2 derajat Celsius menunjukkan El Nino berada dalam kategori kuat. Kondisi saat ini bahkan menunjukkan intensitas yang sangat kuat.
Fenomena tersebut terjadi ketika permukaan laut di kawasan tengah dan timur Samudra Pasifik menghangat jauh di atas normal. Perubahan tersebut kemudian memengaruhi pola sirkulasi atmosfer dan distribusi uap air di kawasan Asia-Pasifik.
Dalam kondisi Indonesia, konsekuensinya cenderung berupa berkurangnya suplai uap air dan menurunnya peluang hujan di banyak wilayah.
Situasi menjadi lebih kompleks, karena IOD berada dalam fase positif. BMKG menjelaskan, kondisi IOD positif membuat suplai uap air cenderung bergerak dari wilayah Indonesia bagian barat menuju pesisir timur Afrika.
Artinya, dua sistem iklim tersebut sama-sama bergerak ke arah yang memperkuat kondisi kering.
BMKG memperkirakan, El Nino 2026 masih akan bertahan hingga awal 2027. Sementara IOD berpeluang tetap positif setidaknya sampai akhir 2026.
Dengan demikian, persoalan yang dihadapi Indonesia bukan sekadar kemarau beberapa pekan. Jika proyeksi tersebut bertahan, tekanan terhadap sumber daya air dan sektor-sektor yang bergantung pada hujan dapat berlangsung lebih panjang.
95,62 Persen Wilayah Indonesia Diprediksi Hujan Rendah
Gambaran kondisi kering tersebut terlihat dari prakiraan BMKG untuk Dasarian II Agustus 2026. Sebanyak 95,62 persen wilayah Indonesia diperkirakan mengalami curah hujan kategori rendah, yakni kurang dari 50 milimeter per dasarian. Hanya 4,38 persen wilayah yang diprediksi berada pada kategori hujan menengah.
Kondisi hujan rendah tersebut mencakup wilayah yang luas, mulai dari sebagian besar Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku hingga Papua.
Prakiraan bulanan BMKG juga menunjukkan Agustus 2026 secara umum didominasi curah hujan kategori rendah hingga menengah.
Bagi masyarakat, angka tersebut mempunyai konsekuensi langsung. Semakin sedikit hujan, semakin besar ketergantungan terhadap cadangan air yang tersedia.
Bagi pemerintah daerah, kondisi ini berarti kebutuhan pemantauan sumber air, distribusi air bersih, pengendalian kebakaran dan perlindungan sektor pertanian harus dilakukan lebih awal.
Bagi dunia usaha, khususnya sektor yang menggunakan air dalam jumlah besar, kondisi kering juga dapat menjadi faktor risiko operasional.
Ancaman Kekeringan Mulai Terlihat
BMKG telah mengeluarkan Peringatan Dini Kekeringan Meteorologis untuk Dasarian II Agustus 2026. Status peringatan tersebut terbagi menjadi tiga tingkat, yakni Waspada, Siaga dan Awas.
Kategori Waspada mencakup sejumlah kabupaten/kota di Bengkulu, Sumatra Selatan, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan hingga sejumlah wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.
Status Siaga mencakup sejumlah kabupaten/kota di Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Utara.
Sementara status Awas diberikan untuk sejumlah kabupaten/kota di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT.
Peringatan ini menunjukkan bahwa risiko kekeringan sudah masuk dalam tahap yang perlu diantisipasi secara serius, terutama di daerah yang mengalami hari tanpa hujan dalam waktu panjang.
Ratusan Titik Mengalami Hari Tanpa Hujan Ekstrem
Salah satu indikator paling nyata dari kondisi tersebut adalah meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH).
BMKG mencatat, 109 titik mengalami HTH kategori panjang, 1.691 titik mengalami HTH sangat panjang, dan 333 titik masuk kategori ekstrem panjang.
Rekor terpanjang mencapai 100 hari tanpa hujan yang tercatat di pos hujan BPP Pajangan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa kekeringan bukan lagi sekadar proyeksi model iklim. Dampaknya telah terlihat pada sejumlah titik pengamatan di lapangan.
Kondisi HTH panjang juga menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan pemerintah daerah karena semakin panjang periode tanpa hujan, semakin besar kemungkinan berkurangnya cadangan air permukaan maupun air tanah.
Di kawasan yang memiliki lahan gambut, semak belukar atau vegetasi kering, kondisi tersebut sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran.
Riau Perlu Membaca Risiko dari Sekarang
Bagi Riau, perkembangan ini patut diperhatikan meskipun daftar peringatan dini yang disampaikan BMKG dalam laporan tersebut tidak mencantumkan Riau dalam kelompok provinsi Waspada, Siaga maupun Awas.
Sebab, proyeksi iklim BMKG sebelumnya menunjukkan sebagian wilayah Riau, termasuk daerah yang berpotensi mengalami curah hujan kategori rendah pada Agustus-September 2026.
Konteks tersebut menjadi penting, karena karakter geografis Riau memiliki kawasan gambut yang luas dan ekosistem yang sangat sensitif terhadap perubahan kelembapan.
Kemarau yang lebih panjang tidak otomatis berarti karhutla akan terjadi. Namun, kondisi vegetasi dan gambut yang semakin kering dapat meningkatkan kerentanan apabila terdapat sumber api.
Karena itu, pencegahan menjadi jauh lebih penting dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi.
Pemerintah daerah, perusahaan yang memiliki konsesi, masyarakat dan aparat perlu memastikan aktivitas pembukaan lahan maupun penggunaan api dilakukan dengan pengawasan ketat.
BMKG juga secara tegas mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, terutama di kawasan yang mudah terbakar seperti gambut, semak belukar dan hutan.
Suhu 36 Derajat Celsius Mulai Terjadi
Tekanan akibat kemarau juga terlihat dari suhu maksimum harian. BMKG mencatat, sejumlah wilayah mengalami suhu maksimum di atas 35 derajat Celsius.
Suhu tertinggi dalam daftar pengamatan mencapai 36,4 derajat Celsius di Stamet Mutiara Sis-Al Jufri, disusul Stageof Lampung Utara 36,2 derajat dan Stamet Kalimaru 36,1 derajat Celsius.
Sejumlah wilayah lain juga mencatat suhu antara 35 hingga 36 derajat Celsius.
Cuaca panas dan udara yang lebih kering meningkatkan risiko dehidrasi, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari.
BMKG mengimbau masyarakat menjaga kecukupan cairan, menggunakan pelindung atau tabir surya, serta mengurangi paparan langsung sinar matahari ketika kondisi panas sedang tinggi.
Risiko Terbesar Bukan Sekadar Panas
Jika melihat seluruh indikator tersebut secara bersamaan, ancaman utama dari El Nino 2026 bukan hanya suhu panas. Risiko yang lebih besar adalah rantai dampak akibat kemarau panjang.
Cadangan air berkurang. Kebutuhan air meningkat. Tanaman lebih rentan mengalami tekanan kekeringan. Lahan menjadi lebih mudah terbakar. Biaya pengendalian karhutla dapat meningkat. Aktivitas ekonomi tertentu juga berpotensi terganggu apabila kebutuhan air tidak dapat dipenuhi secara memadai.
Di sisi lain, kondisi tersebut juga mengharuskan pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor.
BMKG sebelumnya telah menyatakan El Nino diperkirakan bertahan hingga awal 2027 dan puncak intensitasnya berpotensi melebihi kategori kuat. BMKG juga mendorong mitigasi lintas sektor, termasuk langkah antisipasi terhadap dampak kekeringan dan karhutla.
Karena itu, peringatan BMKG seharusnya tidak berhenti sebagai informasi cuaca harian.
Bagi pemerintah, ini merupakan sinyal untuk memastikan cadangan air, pertanian, pencegahan karhutla dan perlindungan masyarakat masuk dalam prioritas mitigasi.
Bagi dunia usaha, terutama sektor yang bergantung pada air dan kondisi lahan, perkembangan iklim perlu dimasukkan sebagai bagian dari manajemen risiko.
Sedangkan bagi masyarakat, langkah paling sederhana justru menjadi sangat penting: menghemat air, menghindari pembakaran dan segera melaporkan potensi kebakaran.
El Nino mungkin merupakan fenomena global, tetapi dampaknya ditentukan oleh seberapa siap setiap daerah menghadapinya. Ketika BMKG sudah menunjukkan indikator El Nino sangat kuat, IOD positif dan ratusan titik mengalami hari tanpa hujan ekstrem, ruang untuk menunggu dampak datang semakin kecil. (*)
Sumber: CNBCIndonesia
