SIAK, FOKUSRIAU.COM-Keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan terbesar yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Siak dalam menjalankan pembangunan. Di tengah tekanan fiskal tersebut, Bupati Siak, Afni Z menegaskan, pemerintah tidak akan membagi anggaran secara merata ke semua sektor, melainkan memfokuskan APBD pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Afni saat memberikan jawaban Pemerintah Kabupaten Siak atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Siak, Senin (6/7/2026).
Pernyataan tersebut menjadi sinyal arah kebijakan fiskal Pemerintah Kabupaten Siak ke depan. Di tengah ruang anggaran yang semakin terbatas, pemerintah memilih memperkuat belanja yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur jalan, pelayanan air bersih, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami menyadari tantangan pembangunan saat ini tidak terlepas dari keterbatasan kapasitas fiskal yang berdampak terhadap ruang gerak pembangunan di berbagai sektor. Namun kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk tetap menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Afni.
Pernyataan itu sekaligus menjawab berbagai catatan dan kritik fraksi-fraksi DPRD yang sebelumnya menyoroti efektivitas pelaksanaan APBD, kualitas pelayanan publik, hingga percepatan pembangunan di sejumlah sektor strategis.
Menurut Afni, kondisi fiskal yang terbatas membuat pemerintah harus lebih selektif menentukan prioritas pembangunan. Karena itu, orientasi penggunaan APBD tidak lagi semata-mata mengejar tingginya realisasi anggaran, melainkan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah APBD yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Orientasi pembangunan bukan hanya pada besarnya anggaran yang terserap, tetapi pada hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Pendekatan tersebut dinilai penting mengingat tantangan pengelolaan keuangan daerah semakin kompleks. Di sisi lain, kebutuhan pembangunan terus meningkat, mulai dari perbaikan infrastruktur, pelayanan dasar, hingga penguatan ekonomi lokal.
Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Siak menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah agar ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap.
Selain meningkatkan PAD, pemerintah juga melakukan efisiensi belanja daerah agar anggaran lebih fokus pada program prioritas. Langkah lain yang ditempuh ialah mempercepat digitalisasi pelayanan publik guna meningkatkan efisiensi birokrasi sekaligus kualitas layanan kepada masyarakat.
Tidak hanya mengandalkan kemampuan keuangan daerah, Pemkab Siak juga berupaya memperjuangkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat maupun sumber pendanaan lain yang memungkinkan pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal terbatas.
Dalam sektor infrastruktur, Afni mengatakan pemerintah tetap menjadikan kondisi jalan sebagai salah satu prioritas utama. Pemeliharaan jalan akan terus dilakukan sembari memperjuangkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur dapat berlangsung lebih optimal.
Infrastruktur dinilai memiliki dampak luas terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi jalan yang baik akan memperlancar distribusi barang dan jasa, meningkatkan konektivitas antarwilayah, sekaligus mendukung investasi di daerah.
Selain jalan, pelayanan air bersih juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Afni menyebut berbagai langkah perbaikan terus dilakukan melalui pengembangan sistem pembayaran digital, peningkatan jaringan distribusi, hingga penambahan sambungan rumah secara bertahap.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan perusahaan daerah yang bergerak di sektor air minum.
Pada sektor pendidikan, pemerintah tetap berupaya meningkatkan kualitas layanan meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Upaya yang dilakukan antara lain memperjuangkan bantuan pemerintah pusat untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan serta pemerataan tenaga pendidik.
Strategi serupa juga diterapkan pada sektor kesehatan. Pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan sekaligus mendorong pemerataan tenaga kesehatan agar pelayanan dasar dapat dinikmati masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Siak.
Afni menilai peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan daya saing daerah. Karena itu, kedua sektor tersebut tetap menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah.
Di bidang ketenagakerjaan dan perekonomian daerah, pemerintah juga berkomitmen memperkuat program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, penguatan ekonomi lokal menjadi salah satu cara menjaga stabilitas daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional.
Dalam jawabannya kepada DPRD, Afni juga mengapresiasi seluruh masukan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi. Ia menilai fungsi pengawasan DPRD menjadi bagian penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Seluruh pandangan yang disampaikan legislatif, kata dia, akan menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memastikan pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Siak atas perhatian, masukan, kritik, dan rekomendasi yang telah diberikan. Seluruhnya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Siak dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Afni juga menegaskan, tantangan pembangunan tidak dapat diselesaikan pemerintah daerah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, dunia usaha, serta masyarakat agar pembangunan tetap berjalan meski kemampuan fiskal terbatas.
Menurutnya, sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Pemerintah terbuka terhadap setiap kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kinerja serta menghadirkan pembangunan yang semakin berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” katanya.
Jawaban pemerintah atas pandangan fraksi DPRD ini menjadi bagian dari proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2025 sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
Hasil pembahasan tersebut akan menjadi salah satu indikator evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan APBD sekaligus menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan fiskal dan pembangunan Kabupaten Siak pada tahun-tahun mendatang. (bsh)
