JAKARTA, FOKUSRIAU.COM-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau meminta pemerintah pusat mempercepat pembangunan sejumlah infrastruktur strategis di wilayah perbatasan. Salah satu persoalan yang dinilai paling mendesak adalah abrasi pantai yang terus menggerus daratan dan berpotensi mengancam kawasan terdepan Indonesia.
Permintaan itu disampaikan Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar saat audiensi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Selain perlindungan pantai, pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) atau pelabuhan internasional, peningkatan infrastruktur jalan, ambulans laut, revitalisasi sekolah dan percepatan bantuan rumah layak huni.
Asmar menegaskan, Kepulauan Meranti merupakan daerah yang memiliki posisi strategis karena berada di kawasan terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Namun, kondisi geografis kepulauan membuat pembangunan dan pelayanan publik masih menghadapi banyak tantangan.
“Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kawasan yang berada di garda terdepan negara dengan potensi yang sangat besar. Namun kami juga menghadapi tantangan nyata, mulai dari keterisolasian wilayah, keterbatasan infrastruktur dasar hingga abrasi pantai yang terus mengancam wilayah perbatasan setiap tahunnya,” kata Asmar.
Menurutnya, abrasi tidak hanya mengikis garis pantai, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Lahan pertanian terus berkurang, permukiman pesisir berada dalam ancaman, sementara kerusakan garis pantai juga berpotensi memengaruhi kawasan perbatasan negara apabila tidak ditangani secara berkelanjutan.
Karena itu, pembangunan pengaman pantai menjadi salah satu prioritas utama yang diajukan kepada pemerintah pusat.
Selain persoalan abrasi, Asmar juga meminta dukungan pembangunan akses jalan di wilayah perbatasan. Infrastruktur yang lebih baik dinilai penting untuk membuka konektivitas antarpulau, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menekan biaya logistik yang selama ini masih tinggi.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga mengusulkan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) atau pelabuhan internasional sebagai pintu keluar-masuk resmi di wilayah perbatasan.
Menurut Asmar, keberadaan fasilitas tersebut bukan hanya akan meningkatkan aktivitas perdagangan dan mobilitas masyarakat, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran melalui jalur resmi yang legal, aman, dan tertib.
Di sektor pelayanan dasar, pemerintah daerah meminta dukungan pengadaan ambulans laut. Sarana tersebut dinilai sangat dibutuhkan mengingat banyak masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar masih harus menempuh perjalanan laut cukup panjang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Usulan lain yang disampaikan adalah perluasan program revitalisasi sekolah agar mencakup lebih banyak wilayah perbatasan. Pemerataan fasilitas pendidikan dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kawasan terluar Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Asmar juga menyoroti kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat. Ia menjelaskan, verifikasi lapangan terhadap 763 calon penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah selesai dilakukan.
“Kami sangat berharap alokasi program ini dapat segera direalisasikan demi menghadirkan hunian yang layak, sehat, dan aman bagi masyarakat kita di perbatasan,” ujarnya.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Sekretaris BNPP RI, Makhruzi Rahman menyatakan, Kepulauan Meranti merupakan salah satu kawasan perbatasan yang memiliki nilai strategis sehingga memerlukan perhatian berkelanjutan dari pemerintah pusat.
Menurutnya, seluruh aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan menjadi bahan koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Berbagai usulan yang disampaikan hari ini menjadi perhatian kami dan akan kami dorong melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar pembangunan kawasan perbatasan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Makhruzi.
Ia menegaskan, pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata. Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ketahanan wilayah, sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat di daerah terdepan Indonesia.
BNPP, lanjutnya, berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar pembangunan kawasan perbatasan berjalan lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, pembangunan di wilayah perbatasan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kehadiran negara di kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan negara lain.
Audiensi tersebut turut dihadiri perwakilan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran pejabat BNPP RI. (bsh)
Sumber: Republika
