PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Persoalan banjir masih menghantui sejumlah kawasan di Pekanbaru dan membutuhkan penanganan berkelanjutan. DPRD Pekanbaru meminta pemerintah tidak menghentikan pembenahan drainase, terutama di wilayah yang menjadi langganan banjir.
Ketua DPRD Pekanbaru, M Isa Lahamid menilai, perbaikan saluran air harus menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Apalagi, berdasarkan data yang ada terdapat ratusan titik rawan banjir di sejumlah lokasi.
Menurut Isa, sejumlah lokasi telah mendapatkan penanganan melalui pembangunan drainase baru maupun perbaikan saluran yang sudah ada. Hasilnya mulai terlihat di beberapa kawasan, tetapi pekerjaan tersebut belum menjangkau seluruh titik bermasalah.
“Saat ini kan sudah ada beberapa titik di antaranya mendapatkan penanganan dan menunjukkan hasil yang baik. Drainase dibangun baru, bahkan sebagian dibenahi,” kata Isa Lahamid, Rabu (14/10/2026).
Ia berharap, upaya tersebut terus dilanjutkan agar persoalan banjir dapat dikurangi secara bertahap, bukan sekadar ditangani ketika genangan sudah terjadi.
Bagi DPRD, pembenahan drainase perlu dilakukan dengan melihat kondisi nyata di lapangan. Saluran yang rusak, tersumbat, atau tidak mampu menampung aliran air perlu mendapat perhatian, terutama di kawasan yang selama ini berulang kali terdampak banjir.
Isa juga mendorong Pemko Pekanbaru melalui instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), untuk melanjutkan program perbaikan sesuai kebutuhan wilayah.
Penanganan juga diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fisik. Pemeliharaan saluran dan pengawasan terhadap kondisi drainase perlu berjalan beriringan agar infrastruktur yang telah dibangun dapat berfungsi dengan baik.
“Persoalan banjir di Pekanbaru bisa berkurang, jika penanganannya serius. Ini harus dengan komitmen dan penanganan bersama, termasuk dukungan masyarakat,” harapnya.
Keterlibatan masyarakat dinilai turut menentukan keberhasilan upaya tersebut. Menjaga kebersihan saluran air dan tidak membuang sampah sembarangan menjadi bagian dari langkah yang dapat dilakukan warga untuk membantu mengurangi risiko genangan.
Lanjutkan Pengaspalan Jalan Rusak
Selain penanganan banjir, DPRD Pekanbaru mendukung kelanjutan sejumlah program pembangunan pemerintah kota hingga akhir 2026. Perbaikan jalan rusak menjadi salah satu pekerjaan yang diharapkan terus berjalan bersama pembenahan drainase.
Dukungan tersebut diarahkan agar program yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat tetap mendapat perhatian. Infrastruktur jalan dan saluran air sama-sama berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas warga serta kenyamanan lingkungan permukiman.
Namun, pelaksanaan program tetap membutuhkan dukungan anggaran yang tersedia dan kepastian waktu pelaksanaannya. Karena itu, tahapan administrasi anggaran menjadi salah satu hal yang ditunggu pemerintah kota untuk melanjutkan kegiatan pembangunan.
APBD Perubahan Rp3,26 Triliun Menunggu Evaluasi
APBD Perubahan Kota Pekanbaru tahun 2026 telah disahkan dengan nilai Rp3,26 triliun pada 29 September 2026. Anggaran tersebut masih menjalani evaluasi oleh Gubernur Riau sebelum dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan.
DPRD Pekanbaru memperkirakan anggaran itu bisa mulai digunakan pada akhir Oktober 2026.
Dengan proses evaluasi yang masih berlangsung, pelaksanaan program pembangunan akan bergantung pada penyelesaian tahapan tersebut. DPRD berharap anggaran yang tersedia nantinya dapat mendukung kelanjutan perbaikan infrastruktur, termasuk penanganan titik-titik banjir yang belum tersentuh pekerjaan.
Bagi masyarakat Pekanbaru, keberlanjutan program ini menjadi harapan agar persoalan genangan tidak terus berulang di lokasi yang sama. Penanganan yang konsisten, perencanaan sesuai kebutuhan lapangan, serta pemeliharaan infrastruktur diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih nyata. (trp)
