PEKANBARU, FOKUSRIAU.COM-Kebutuhan pangan masyarakat Riau, masih belum mampu dipenuhi sepenuhnya dari hasil produksi daerah sendiri. Produksi beras pada 2026 yang diproyeksikan mencapai 132,77 ribu ton, membuat Riau masih membutuhkan pasokan dari daerah lain.
Ketergantungan itu bukan sekadar persoalan perdagangan antar daerah. Di baliknya, terdapat tantangan besar mengenai kemampuan produksi pangan lokal, kelancaran distribusi dan upaya menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
Kini, Pemerintah Provinsi Riau mulai memperkuat kerja sama pasokan dengan daerah tetangga. Sumatera Utara menjadi salah satu mitra strategis, untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan di Bumi Lancang Kuning.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi mengungkapkan, kerja sama tersebut telah direalisasikan melalui transaksi perdana pembelian 6 ton beras dan 210 kilogram cabai merah dari Sumatera Utara.
“Ini bukan fenomena, tapi fakta bahwa kebutuhan pangan Riau itu dipenuhi dari provinsi tetangga dengan kerja sama antar daerah,” kata Syahrial dihadapan peserta Capacity Building Tim Teknis Penguatan Neraca Pangan Daerah dan Evaluasi Program Kerja TPID se-Provinsi Riau 2026 di Aula Lancang Kuning, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Riau, Kamis (19/11/2026).
Produksi Lokal Belum Mencukupi Kebutuhan
Rendahnya produksi beras menjadi salah satu gambaran tantangan ketahanan pangan Riau. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras daerah ini pada 2026 diperkirakan hanya mencapai 132,77 ribu ton.
Angka tersebut menunjukkan perlunya langkah serius untuk memperkuat kapasitas produksi pangan lokal. Sebab, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah juga membuat Riau harus memperhatikan kelancaran jalur perdagangan dan distribusi.
Syahrial menilai, kerja sama antardaerah perlu dibangun secara berkelanjutan. Kepastian pasokan harus dijaga agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, terutama ketika produksi lokal belum mampu menutup kebutuhan konsumsi.
Namun, mendatangkan pangan dari daerah lain bukan satu-satunya jalan keluar. Pemerintah juga dituntut memperkuat sektor produksi di dalam daerah agar ketahanan pangan tidak terus bergantung pada kemampuan pasokan provinsi tetangga.
Neraca Pangan Jadi Dasar Pengendalian Inflasi
Di tengah persoalan tersebut, Pemprov Riau mendorong penguatan neraca pangan daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Melalui neraca pangan, pemerintah dapat memetakan jumlah produksi, kebutuhan konsumsi, hingga potensi kekurangan pasokan setiap komoditas. Pemetaan ini dibutuhkan agar intervensi pemerintah tidak sekadar berdasarkan perkiraan, tetapi mengacu pada kondisi riil di lapangan.
Data tersebut juga menjadi salah satu landasan dalam menentukan langkah pengendalian inflasi. Pemerintah perlu mengetahui komoditas apa yang mengalami kekurangan pasokan, wilayah mana yang menghadapi tekanan harga, serta bagaimana distribusi dapat diperbaiki.
Syahrial mengingatkan, menjaga inflasi pangan tidak cukup hanya dengan memastikan harga di pasar tetap terkendali. Kepentingan petani dan produsen pangan juga harus mendapat perhatian.
Ia merujuk arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 13 November lalu yang mengingatkan pentingnya menjaga inflasi pangan tanpa mengabaikan kesejahteraan petani.
“Bagi kita di Riau, kebijakannya sudah jelas, yakni menjaga daya beli masyarakat dan kepastian pasokan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan usaha para produsen pangan,” ujarnya.
Inflasi Kampar Lebih Tinggi dari Pekanbaru
Tantangan pengendalian harga pangan juga terlihat dari perbedaan tingkat inflasi di sejumlah wilayah Riau.
Mengacu pada data BPS yang disampaikan Syahrial, inflasi tahunan Riau pada 2025 tercatat sebesar 3,09 persen. Sementara Kabupaten Kampar mencatat inflasi 3,96 persen dan Kota Pekanbaru sebesar 2,69 persen.
Perbedaan tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah daerah. Sebab, tekanan harga tidak selalu terjadi secara merata. Kondisi pasokan, distribusi, dan karakteristik konsumsi setiap wilayah dapat memengaruhi pergerakan harga komoditas.
Karena itu, kebijakan pengendalian inflasi perlu disesuaikan dengan persoalan masing-masing daerah. Langkah menjaga ketersediaan beras, cabai, dan komoditas strategis lainnya harus didukung pemantauan yang lebih akurat.
Penguatan neraca pangan diharapkan menjadi pijakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut. Bukan hanya mencatat jumlah pangan yang tersedia, tetapi juga mendorong peningkatan produksi lokal, memperlancar distribusi, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dengan keberlanjutan usaha petani.
Bagi Riau, pekerjaan rumahnya masih panjang. Kerja sama pasokan dengan daerah tetangga dibutuhkan untuk menjamin kebutuhan masyarakat hari ini. Namun, memperkuat kemampuan produksi sendiri tetap menjadi langkah mendasar agar ketahanan pangan daerah semakin kokoh. (ris)






